Komentar PBNU dan Muhammadiyah Soal Wacana Pelarangan Cadar Oleh Menag

Komentar PBNU dan Muhammadiyah Soal Wacana Pelarangan Cadar Oleh Menag

Muslimoderat.net - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj enggan mengutarakan pendapat mengenai wacana larangan menggunakan cadar di instansi pemerintah.

Kiai Said hanya merespons bahwa keputusan itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Agama.

“Itu urusan Kemenag. Itu urusan penguasa, saya kan tidak berkuasa,” kata Kiai Said singkat ditemui usai Istigasah di halaman Kantor PBNU, Kramat, Jakarta Pusat, Rabu (30/10) malam.

Ia pun enggan menjelaskan pandangannya mengenai hukum pemakaian niqab ataupun soal relevansi pelarangan tersebut untuk kondisi saat ini. Kiai Said hanya mengatakan jika kebijakan pelarangan tersebut dirasa bermanfaat maka PBNU akan mendukung.

“Ya, kalau memang itu positif, laksanakan. Kami setuju saja,” ujar Kiai Said.

Sementara Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Marsudi Syuhud menyatakan wacana larangan menggunakan cadar di instansi pemerintah relevan diterapkan di Indonesia. Marsudi menyiratkan persetujuan atas penerapan wacana tersebut.

“Ya, untuk keterbukaan dan kesamaan di publik serta yang penting jilbab kerudung jangan sampai dilarang,” kata Marsudi kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

“Di Al Azhar Mesir di ruang kelas juga begitu,” kata dia mencontohkan.

Marsudi menganggap penggunaan cadar kadang justru menyulitkan rekan kerja untuk memahami gestur satu sama lain. Ia mengatakan bekerja di kantor membutuhkan komunikasi yang intens agar memudahkan dan memahami bahasa tubuh. Hal itu bisa dilakukan jika ekspresi wajah tidak ditutupi cadar.

Lagi pula kata Marsudi, dalam Islam pun tidak ada kewajiban untuk memakai cadar.

“Toh juga dibolehkan [tidak memakai cadar] menurut ajaran agama,” sambung dia lagi.

Adapun Muhammadiyah berpendapat bahwa pelarangan cadar tak akan melanggar syariat Islam.

“Kebijakan Menteri Agama yang melarang perempuan bercadar (bila terealisasi) tidak bertentangan dengan Islam dan tidak melanggar HAM,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).

Muhammadiyah melihat kajian pelarangan jadar di instansi pemerintah adalah usaha pembinaan pegawai. Tujuannya, membangun relasi sosial yang lebih baik. Ada dua hal yang menurut Muhammadiyah perlu dilihat terkait rencana kebijakan pelarangan cadar di kantor pemerintah.

“Pertama, alasan kode etik kepegawaian. Kalau dia adalah pegawai, maka siapapun dia harus mematuhi kode etik pegawai,” kata Mu’ti.

Menurutnya, kepatuhan kepada kode etik berbusana juga merupakan bagian dari penilaian kinerja dan loyalitas kepada institusi pemerintah. Namun kepatuhan kode etik berbusana ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang bercadar saja, melainkan juga kepada mereka yang berpakaian tidak sopan dan tidak sesuai norma agama, suslia, dan budaya Indonesia.

“Yang perlu diluruskan adalah pemahaman mereka yang bercadar sebagai teroris atau radikal. Itu penilaian yang sangat dangkal dan berlebihan,” tutur Mu’ti.

Sebelumnya dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid, Menteri Agama Fachrul Razi menyinggung soal barometer keimanan yang kerap kali dinilai dari penampakan luar semata.

“Kami tidak berpikir untuk menganjurkan melarang tapi kami ingin memberikan penjelasan [cadar] itu bukan ukuran tingginya iman dan taqwa seseorang,” kata Fachrul di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10).

Ia pun mempertimbangkan wacana melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah. Namun rencana ini masih dalam tahap kajian.

“Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu,” ujar Fachrul.

[Suaraislam]

Baca juga:

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar