Pemulangan HR Jadi Syarat Rekonsiliasi dari Prabowo, TKN Curiga Ada Kesepakatan

Pemulangan HR Jadi Syarat Rekonsiliasi dari Prabowo, TKN Curiga Ada Kesepakatan

Pemulangan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menjadi syarat rekonsiliasi yang diajukan oleh Prabowo kepada Jokowi.

TKN Jokowi-Ma'ruf curiga ada kesepakatan antara Prabowo dan Rizieq Shihab.

TKN juga khawatir adanya pencegahan dari pendukung Prabowo.

Hal ini dismapaikan oleh juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga.

Arya khawatir pendukung Prabowo menahan mantan Danjen Kopassus tersebut.

Hal ini lantaran kesediaan Jokowi untuk bertemu Prabowo tak kunjung mendapat respon.

"Pak Jokowi kan (bilang), ayo dimana? Kapan? Tempat terserah? Yang ngambang terus kan Pak Prabowo. Saya khawatir pendukungnya beliau menahan terus," tutur Arya di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Arya juga menilai, syarat yang diajukan oleh Prabowo menimbulkan banyak tanya.

Arya curiga ada kesepakatan antara Prabowo dan Rizieq Shihab.

"Apakah ada deal antara Prabowo dengan HRS (Rizieq), coba tanya Prabowo. Misalkan, kalah-menang (Pilpres) kamu harus bagaimana? Jangan-jangan ada deal antara mereka," tuturnya.

Menurut Arya, Rizieq Shihab tak ada kaitannya dengan Pilpres.

Arya juga megatakan, kepergian Rizieq Shihab sebelum adanya Pilpres serta tak ada pengusiran terhadap pimpinan FPI tersebut.

"Ini enggak ada urusannya sama Pilpres, Habib Rizieq pergi sebelum Pilpres dan beliau pergi bukan diusir,"

Tanggapan Mahfud MD

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD menilai, seharusnya urusan politik tak dicampur adukkan dengan urusan hukum.

Menurut Mahfud, hukum sedianya dipisahkan dengan urusan politik.

Rekonsiliasi dikatakan Mahfud sebagai konsep politik untuk berbagi tugas secara proporsional.

"Bagi saya hukum harus dipisahkan, jangan dicampur aduk dengan politik. Rekonsiliasi itu konsep politik untuk berbagi tugas secara proporsional. Penegakan hukum adalah penegakan hukum," kata Mahfud di Kalibata, Rabu (10/7/2019) dikutip dari Kompas.com.

Sementara mengenai kepulangan Rizieq, Mahfud menilai pimpinan FPI tersebut harus pulang dan dipulangkan.

Namun, Rizieq juga harus bertanggung jawab apabila tersandung masalah hukum.

"Menurut saya Habib Rizieq boleh pulang, harus dipulangkan, tetapi kalau ada masalah hukum tetap harus dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Waketum PAN minta Jokowi menolak

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan, meminta Jokowi untuk menolak syarat rekonsiliasi yang diajukan oleh Prabowo Subianto.

Menurut Bara, apabila Jokowi menerima syarat tersebut hal ini akan menjadi preseden yang buruk.

"Saya ingin menyerukan kepada presiden untuk menolak persyaratan tersebut karena ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemilihan-pemilihan presiden berikutnya," kata Bara di Gedung DPR, Jumat (12/7/2019) dikutip dari Kompas.com.

Bara berpendapat, tak seharusnya kubu Prabowo Subianto mengajukan syarat dalam rekonsiliasi.

"Seharusnya rekonsiliasi itu tidak mengajukan persyaratan-persyaratan dari pihak yang memang kalah. Jadi memang kunci dari rekonsiliasi itu agar bisa berhasil, agar bisa terlaksana, adalah sikap kebesaran hati yg ditunjukkan oleh pihak yang kalah," kata Bara.


Lebih lanjut, Bara menilai, rekonsiliasi harus segera dilakukan karena timbulnya polarisasi di kalangan masyarakat akibat Pemilu 2019.

"Memang pemilihan presiden kali ini berlangsung sangat panas, menimbulkan luka di masyarakat, menimbulkan polarisasi, sehingga perlu ada suatu tindakan simbolis berupa rekonsiliasi politik," tambahnya.


----
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemulangan Rizieq Shihab Jadi Syarat Rekonsiliasi dari Prabowo, TKN Curiga Ada Kesepakatan

Baca juga:

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar