Kepentingan Gerindra di Balik Syarat Pemulangan HR

Kepentingan Gerindra di Balik Syarat Pemulangan HR


Nama pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kembali mencuat di tengah rencana rekonsiliasi usai Pilpres 2019. Kubu Prabowo Subianto mengajukan sejumlah syarat, salah satunya terkait pemulangan Rizieq ke Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rizieq sudah lebih dari dua tahun menetap di Arab Saudi setelah pihak kepolisian menjeratnya dengan sejumlah kasus hukum. Akhir April 2017, ia pergi untuk ibadah umrah atau sepekan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan konten p0rn0grafi bersama Firza Husein.

Sejak itu, Rizieq belum juga pulang ke Indonesia, meski kasusnya sudah dihentikan pihak Polda Metro Jaya.

Selain kasus dugaan konten p0rnografi, Rizieq juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan penghinaan Pancasila oleh Polda Jawa Barat. Kasus itu juga telah dihentikan pihak kepolisian pada awal tahun lalu.


Saat di Arab, Rizieq tetap menggalang massa di Pilpres 2019. Ia ikut serta merancang Ijtimak Ulama yang memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sementara, Prabowo juga pernah berjanji akan menjemput Rizieq pulang jika terpilih sebagai presiden.

"Dalam ijtimak yang ke-2 saya sudah mengatakan begitu saya menang saya akan mengembalikan Habib Rizieq Shihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau," kata Prabowo Februari 2019.

Prabowo kemudian kalah di Pilpres 2019. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui pemulangan Rizieq menjadi salah satu syarat dalam rekonsiliasi.

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan syarat pemulangan Rizieq itu merupakan tanggung jawab moral Prabowo dan Gerindra kepada para pendukungnya.

"Ini kan bagian dari tanggung jawab moral Pak Prabowo dan Partai Gerindra kepada seluruh pendukungnya yang sudah membela (mendukung)," kata Andre kepada CNNIndonesia.com.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Rizieq yang memilih untuk pergi ke Arab Saudi, bukan karena diusir oleh pemerintah.

"Siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi-pergi sendiri kok dipulangin, gimana sih? Emangnya kita yang ngusir, kan enggak," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7).

Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas mengatakan syarat pemulangan Rizieq hanya retorika dari Gerindra. Menurutnya, Gerindra sedang menghibur kelompok pendukungnya yang berasal dari Alumni 212 dan FPI. Meskipun, syarat itu tak berhubungan langsung dengan rekonsiliasi.

"Retorika saja, retorika untuk meng-entertain kelompok 212 dan FPI supaya Gerindra dianggap sebagai pembela mereka," kata dia saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (10/7).

"Jika itu terjadi maka kelihatannya Gerindra berharap mereka mendapat poin politik dari kelompok 212 dan FPI itu," tuturnya.

Menurut Abbas, pengajuan syarat ini juga tak terlepas dari upaya Gerindra menjaga basis massa dari kelompok Islam, khususnya para pendukung Rizieq yang tergabung dalam kelompok Alumni 212 dan FPI.

Ia menyatakan Gerindra tak ingin kehilangan pendukungnya yang cukup besar dari pengikut Rizieq. "Iya itu saja kepentingannya," kata Abbas.

Namun, kata Abbas, syarat dari kubu Prabowo itu tak memiliki daya tawar politik. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menolak sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi.

Dipenuhi atau tidak syarat itu, lanjutnya, juga tidak akan berdampak apapun untuk keabsahan pemerintahan Jokowi di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Menurutnya, saat ini Prabowo maupun Gerindra sudah tak memiliki nilai tawar terhadap pemerintah.

"Apakah kelompok Prabowo masih punya nilai tawar di situ, menurut saya mereka sudah tidak punya nilai tawar lagi," tuturnya.

Modal 2024

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Bakir Iksan menilai syarat dari Gerindra itu terkait dengan kepentingan pada Pemilu 2024.

Menurut Bakir, Gerindra sadar Rizieq adalah panutan kelompok tertentu. Kelompok pecinta Rizieq ini pun hendak dikelola untuk kepentingan politik jangka panjang.

"Habib Rizieq ya tetap menjadi ikon bagi mereka sebagai suatu gerakan yang dianggap 'berhasil' dalam gerakan berdampak politik di negara ini," tutur Bakir.

"Dengan kepulangannya nanti dia, Habib Rizieq, bisa menjadi modal. Tentu bagi Gerindra bisa menjadi modal untuk memobilisasi berbagai sumber daya bagi kepentingan Gerindra, khususnya 2024," katanya.

Dia pun memprediksi pemerintah tak begitu saja mengabulkan syarat itu. Terlebih, kondisi masyarakat saat ini masih terbelah pasca-Pilpres 2019. Hal itu terindikasi dari pernyataan Moeldoko.

"Bisa jadi pemerintah akan merasakan 'kerepotan' terhadap kehadiran Habib Rizieq," ujarnya.

"Karena itu kemungkinan besar pemerintah tidak langsung memenuhi persyaratan ini untuk negosiasi itu," tandas Bakir.

Sumber: Cnnindonesia.com

Baca juga:

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar