Ramai Isu Khilafah di Balaikota, Oknum PNS di Pemprov DKI Dicurigai Berafiliasi HTI

Ramai Isu Khilafah di Balaikota, Oknum PNS di Pemprov DKI Dicurigai Berafiliasi HTI

Gerakan Pemuda Ansor Jakarta Selatan melakukan dugaan sementara adanya oknum PNS di Pemprov DKI Jakarta yang berafiliasi terhadap gerakan propaganda khilafah. Dalam waktu yang berdekatan belakangan ini, Kantor Balaikota di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, telah dua kali memancing polemik di media sosial yang berkaitan dengan kehadiran aktivis pro khilafah.

“Ini sudah yang kedua kalinya. Dalam waktu berdekatan juga berdasarkan pantauan kita. Patut diduga ada oknum-oknum PNS di Pemprov DKI Jakarta yang memang berafiliasi dengan HTI,” kata Ketua GP Ansor Jakarta Selatan H Sulthon Mu’minah kepada NU Online, Selasa (25/6) malam.

Kasatkoryon Banser Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Abdul Halim, mengatakan bahwa pemberian ruang bagi aktivis khilafah di Pemprov DKI Jakarta bertentangan dengan semangat bersih-bersih pemerintah pusat, kementerian seperti Kemenkeu, lembaga negara seperti KPK, dan BUMN dari eksklusifisme dan pengaruh ideologi radikal di kalangan aparat sipil negara.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana mengadakan kajian dengan mendatangkan Felix Siau, salah satu aktivis pengusung sistem khilafah, di Masjid Fatahillah, Kantor Balaikota DKI Jakarta, Rabu (26/6) siang. Pemprov DKI Jakarta kemudian membatalkan acara tersebut karena mendapatkan keberatan dari banyak pihak.

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) di bawah Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar rapat pembahasan konten dan poster antikekerasan perempuan dan anak pada Jumat, 14 Juni 2019, di Gedung Dinas PPAPP Pemprov DKI Jakarta, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusmawati pada 12 Juni 2019 menyebutkan sebanyak 20 utusan dari pelbagai pihak. Dua dari 20 kelompok yang diundang berafiliasi kepada gerakan khilafah, yaitu Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis.

Rapat ini kemudian ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan karena menuai keberatan dan protes dari banyak pihak.

“Kita mengantisipasi paham-paham khilafah disebarkan dalam kajian tersebut. Ini penting agar menjadi atensi bagi kalangan Aswaja di seluruh lingkungan Pemprov DKI Jakarta,” kata Sulthon.

Ketua GP Ansor Jakarta Selatan H Sulthon Mu’minah menyatakan penolakan keras pihaknya atas rencana Pemrov DKI Jakarta yang akan menghadirkan Felix Siau. Pasalnya, semua orang sudah mengerti bahwa Felix Siau merupakan salah seorang aktivis media sosial yang kencang mengampanyekan berdirinya sistem pemerintahan khilafah di Indonesia.

Sementara Kasatkorwil Banser DKI Jakarta Selatan Abdul Mupid mengeluarkan instruksi untuk seluruh anggota Banser di DKI Jakarta untuk merapatkan barisan di di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Nomor 65 A, Jakarta Pusat, Rabu pagi 26 Juni 2019 sebelum akhirnya menuju Kantor Balaikota.

“Instruksi ini dilakukan sebagai bentuk sikap atas beberapa kegiatan yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan aktivis teras HTI. Pemprov DKI tampaknya memberi ruang bagi aktivis propaganda khilafah,” kata Mupid. (Alhafiz K/NU Online)

Baca juga:

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar

close
Ardha Kids