Pemuda Muhammadiyah Kutuk Keras Kerusuhan 21-22 Mei: Ada Kepentingan Gelap

Pemuda Muhammadiyah Kutuk Keras Kerusuhan 21-22 Mei: Ada Kepentingan Gelap

Pemuda Muhammadiyah mengutuk keras kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019. Pemuda Muhammadiyah menilai ada kepentingan gelap di balik demo massa di depan gedung Bawaslu.

"Pemuda Muhammadiyah mengutuk keras bahwa ada kepentingan gelap, kerusuhan itu, yang saya kita itu menodai masyarakat yang menyampaikan aspirasinya," kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto.

Pernyataan itu disampaikan Sunanto seusai kegiatan bagi-bagi takjil untuk aparat TNI, Polri, dan masyarakat yang ada di sekitar gedung Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019). Sunanto mendukung suasana tetap kondusif seusai kerusuhan beberapa waktu lalu.

"Kami mendukung semua situasi bangsa maju, damai, dan bermartabat. Salah satu caranya adalah bagaimana semua komponen anak bangsa terselamatkan dengan cara sama-sama bersama, bahwa hari ini kami, Pemuda Muhammadiyah, dengan tema 'Pemuda Bergerak Maju Bersama Membangun Bangsa', membagikan takjil kepada TNI Polri, termasuk masyarakat yang ada di sekitar," ujar Sunanto.

Kegiatan bagi-bagi takjil ini dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah di berbagai lokasi. Kegiatan ini, menurut Sunanto, bertujuan membangun kebersamaan antarwarga negara.

"Empat titik yang kami lakukan pada kesempatan kali ini. Di Monas, di Bawaslu, di KPU, dan di HI. Jadi semua kami lakukan untuk merawat kebersamaan yang selama ini kita bangun secara bersama-sama. Untuk di sini (Bawaslu), ada 1.200, di Monas ada 800, di KPU ada 500, di HI ada 500. Ada sekitar 3.000 makanan yang kami berikan pada hari ini. Semuanya diberlakukan bagi TNI Polri dan masyarakat di sekitar," ujarnya.

Sunanto kemudian menanggapi soal kondisi kebangsaan setelah Pemilu 2019. Menurut Sunarto, MK merupakan mekanisme konstitusional jika ada pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilu.

"Saya kira mencairnya situasi ketika di MK adalah mekanisme konstitusional. Jadi tidak terlalu kita repotkan. Jadi yang kita harus persoalkan atau perdebatkan kalau mekanisme konstitusional tidak dipakai. Jadi masyarakat ada yang bertanggung jawab kalau disana. Jadi terkoordinir. Bahwa ini ada pasangan calon, kandidat siapa yang jadi, ini massa siapa. Saya kira itu adalah landasan yang harus diberlakukan terus-menerus di Indonesia," ujarnya.

Sunanto juga meminta pihak kepolisian mengedepankan tindakan persuasif dalam menangani demonstrasi. Namun, sambung dia, polisi juga tidak perlu segan-segan menindak para perusuh yang membuat provokasi.

"Ini bagian dari upaya kami bahwa percaya bahwa cara-cara kepolisian harus dengan bijak, persuasif, dan kita dengan pendekatan seperti itu kan bahwa orang yang menyampaikan aspirasi itu adalah rakyat, masyarakat, jadi harus ditangani secara bersama, tidak dilakukan dengan kekerasan. Kecuali bagi orang-orang penyusup, tukang onar, itu saya kira tindakan-tindakan harus diambil tegas oleh aparat kepolisian," tambahnya.

Sumber: detik.com

Baca juga:

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar