Manuver PD dan Klaim 62% yang Tak Terbukti

Manuver PD dan Klaim 62% yang Tak Terbukti

Klaim raihan suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 62% telah turun menjadi 54,24%. Di atas klaim raihan suara Prabowo yang tak terbukti itu, Partai Demokrat (PD) bermanuver.

Manuver Demokrat dilancarkan lewat pernyataan-pernyataan politikusnya. Pernyataan ini langsung jitu mengomentari klaim 62% yang dinyatakan Prabowo.

"Pertama apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat, kalau klaim kemenangan 62% itu berarti kan tidak terbukti dengan munculnya angka baru 54% ini kan," kata Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, Selasa (14/5) lalu.

Klaim kemenangan 62% disampaikan Prabowo pada 17 April lalu. Anggota Direktorat Relawan BPN Prabowo-Sandi Mustofa Nahrawardaya menjelaskan data yang tertangkap saat Prabowo menyebut keunggulan 62% itu baru masuk 50%. Akan ada perkembangan masukan data selanjutnya, namun angkanya diyakini tak akan jauh dari 62%. Terakhir, data Prabowo-Sandi yang diungkapkan Prof Dr Laode Masihu Kamaluddin menyebut keunggulan Prabowo-Sandi atas Jokowi-Ma'ruf sebesar 54,24% melawan 44,14%. Data itu disebut berasal dari data C1 sementara yang sudah masuk mencapai 54,91%.

Manver Demokrat berlanjut masih lewat pernyataan Jansen. Kali ini dia mengomentari soal sikap Prabowo Subianto yang menolak hasil Pemilu 2019. Demokrat tak sudi ikut-ikutan sikap itu bila dijalankan dengan mengorbankan persatuan rakyat Indonesia.

"Jika penolakannya memakai jalan lain yang sifatnya inkonstitusional, apalagi sampai mengadu-ngadu rakyat di bawah yang berpotensi memakan kokrban sesama anak bangsa sendiri, maka kami Demokrat menolak untuk terlibat," kata Jansen, Rabu (15/5) kemarin.

Dia tegaskan, Demokrat menghindari betul perpecahan bangsa. Partai Demokrat dijaga oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah memimpin dua periode pemerintahan. Tentu saja SBY tak mau bangsa ini tercabik.

Klaim kemenangan Prabowo diikuti dengan penolakan atas hasil Pemilu. Sikap Demokrat yang ogah ikut bila penolakan kubu Prabowo dijalankan secara inkonstitusional itu dipuji oleh kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Sikap yang dilakukan teman-teman Demokrat itu sangat bijak, patuh hukum, seorang Demokrat sejati dan mempercayai penyelenggara Pemilu. Karena tidak ada alasan untuk tidak mengakui (hasil Pemilu) karena penyelenggara Pemilu bekerja profesional, dilakukan sesuai aturannya," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Rabu (15/5) kemarin.


Terakhir, Komandan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya akan selalu taat pada konstitusi. Hal ini disampaikan usai dirinya ikut dalam pertemuan bersama delapan kepala daerah di Balai Kirti, kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/5) tadi malam. AHY mengomentari soal kubuu Prabowo-Sandi yang tak akan membawa bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), jalur sengketa yang konstitusional.

"Sudah kami sampaikan sejak awal bahwa Partai Demokrat itu insyaallah akan menjaga komitmen menjaga jati diri kami sebagai partai yang benar-benar, insyaallah, akan menggunakan cara-cara yang konstitusional. Termasuk dalam kompetisi politik," kata AHY.

Source: detik.com

Baca juga:

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar