Forum Kiai dan Mubaligh Nusantara Tolak People Power

Forum Kiai dan Mubaligh Nusantara Tolak People Power

Para ulama se-Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi yang tergabung dalam Forum Kyai dan Mubaligh Nusantara (FKMNU) mengumumkan Tidak mau segala bentuk tindakan inkonstitusional yang mengancam keutuhan bangsa dan negara, dan Tidak mau gerakan People Power yang merusak kesucian bulan suci Ramadhan.

FKMNU juga  mengumumkan mempercayai dan menyokong KPU untuk bekerja profesional, jujur dan adil. Juga menyokong TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas untuk menjaga keamanan nasional dan penegakan hukum berdasar Pancasila.

Ke pihak-pihak yang melaksanakan delegitimasi KPU dan Tidak mau hasil Pemilihan Umum, FKMNU menganjurkan supaya menghentikan langkahnya tersebut. Apabila merasa tidak puas atas hasil Pemilihan Umum, disarankan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Peryataan tersebut dideklarasikan setelah musyawarah FKMNU di rumah Pengasuh Ponpes Ummul Quro yang juga pengasuh Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga (Padasuka) KH Syarif Rahmat di  Pamulang, Tangerang Selatan pada Rabu malam (15/05/2019) sampai Kamis dini hari (16/05/2019). Musyawarah diikuti oleh 40 kyai dan mubaligh pegiat FKMNU.

“Kami mengumumkan Tidak mau gerakan people power yang mengancam perpecahan bangsa. Kami percaya KPU, TNI dan Polri, dan kami menyokong lembaga negara tersebut untuk bertindak profesional sesuai kewenangannya,” papar pembina FKMNU Dr KH Manarul Hidayat.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk menghormati  hukum dan menghormati kesucian bulan Ramadhan. Apabila ada ketidakpuasan atas hasil Pemilihan Umum, silakan berperkara di Mahkamah Konstitusi,” sambung pembina FKMNU KH Syarif Rahmat.

Lebih detail Ketua FKMNU KH Mohammad Abdul Mujib mengumumkan, ummat Islam wajib menjaga ketentraman dan ketertiban. Dia mengkritik keras adanya gerakan yang mempergunakan jargon Islam  untuk memprovokasi ummat dan membenturkan antar komponen bangsa.

“Kami mengkritik keras keras tindakan memperalat agama Islam, khususnya istilah Jihad untuk melaksanakan tindakan inkonstitusional yang berkemungkinan bughot (Bughot atas pemerintah yang sah),” ucap pengasuh Ponpes Assa’dah Depok ini.

Pembaca deklarasi, KH Zuhri Ya’qub menyampaikan, semua ulama Penting bersatu mengumumkan sikap Tidak mau gerakan people power yang sekarang tengah mengobarkan delegitimasi pada proses Pemilihan Umum. Sebab gerakan tersebut tidak sesuai dengan agama Islam dan amat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Kami mengajak semua ulama untuk Tidak mau gerakan people power. Kita wajib 1 suara. Jangan beri legitimasi keagamaan pada gerakan tersebut,” pungkasnya.[]

Baca juga:

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar

close
Ardha Kids