PBNU Minta Pertubuhan NU Malaysia Kembangkan Bahtsul Masail

PBNU Minta Pertubuhan NU Malaysia Kembangkan Bahtsul Masail

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil meminta kepada Pertubuhan Nahdlatul Ulama Malaysia agar mentradisikan dan mengembanhkan kajian ilmiah keagamaan yang dalam tradisi NU disebut bahtsul masail.

“Penting itu, bahtsul masail itu mencerdaskan,” katanya kepada pra pengurus Pertubuhan NU Malaysia saat bersilaturahim di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (21/2) malam.

“Pak Sekjen, mohon kalau ada bahtsul masail NU, ini diundang,” kata Kia Said kepada Helmy Faishal Zaini yang juga turut hadir menemui mereka. Helmy Faishal pun mengiyakan.

Kiai Said juga menceritakan cara pandang NU terhadap tanah air dan negara. Menurut dia, Rasulullah SAW telah mencontohkan sebagai seorang yang mencintai tanah airnya, yaitu Makkah.

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqofah CIganjur, Jakarta Selatan ini, Rasulullah pernah mengatakan bahwa seandainya aku tidak terusir dari Makkah, maka aku tidak akan meninggalkannya.

Karena itulah, lanjutnya, ketika Rasulullah telah memiliki kekuatan dalam bentuk pasukan kaum Muslimin, berusaha merebut kembali Makkah. Di dalam sejarah hal itu disebut Fathu Makkah.

“Itulah yang menjadi dasar Nahdlatul Ulama mencintai tanah airnya,” kata kiai yang pernah menjadi santri di Kempek, Lirboyo dan Krapyak, serta menimba ilmu 13 tahun di Arab Saudi ini.

Di Nahdlatul Ulama populer kalimat hubbul wathan minal iman. Artinya cinta tanah air sebagai bagian dari iman.

“Itu bukan hadits nabi, tapi qaul ulama, tapi menjadi pegangan NU karena sesuai dengan Rasulullah yang mencintai tanah airnya,” pungkasnya.

Pada pertemuan itu, hadir Sekretaris Jenderal Pertubuhan NU Malaysia Sekretaris Jenderal Pertubuhan NU Malaysia Ustadz Ahmad Rijal dan Ketua Bidang Dakwahnya Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin. Mereka ke PBNU didampingi beberapa Pengurus Cabang Istimewa NU Malaysia dan Ketua Pimpinan Cabang Istimewa GP Ansor Malaysia Nur Alamin.

Pertubuhan NU Malaysia telah mendapatkan legalitas dari negaranya berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Malaysia sejak tahun 2012. (Abdullah Alawi/NU Online)

Baca juga:

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar