PCNU Pamekasan Siapkan Pendamping Hukum Penutupan Tempat Karaoke

PCNU Pamekasan Siapkan Pendamping Hukum Penutupan Tempat Karaoke

Penutupan lima tempat karaoke oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), seminggu lalu, mendapat perlawanan dari pengusaha tempat karaoke, karyawan dan pemandu lagu. Mereka menolak kebijakan yang dinilainya mengabaikan nasib para pekerja pasca penutupan.

Meski demikian, langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) itu mendapat dukungan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pamekasan. PCNU menilai, lima tempat karaoke yang ditutup pemerintah sudah meresahkan masyarakat.

Tidak hanya itu, dukungan tersebut juga didasarkan atas desakan warga dan pengurus NU, mulai dari tingkat ranting hingga tingkat kabupaten. Bahkan PCNU Pamekasan juga menerima keluhan langsung dari masyarakat.

Wakil Ketua PCNU Pamekasan, KH. Ihya’uddin Yasin menjelaskan, hasil rapat PCNU Pamekasan sudah bulat untuk mendukung pemerintah terkait dengan penutupan tempat karaoke.

“Keputusan PCNU tidak berubah, tetap solid mendukung penutupan tempat karaoke di Pamekasan,” tegas KH. Ihya’uddin Yasin, Selasa (8/1/2019).

Tidak tanggung-tanggung dukungan PCNU Pamekasan dalam mem-back langkah yang diambil Pemkab Pamekasan, yakni berupa pendampingan dan bantuan hukum jika dibutuhkan oleh Pemkab Pamekasan. Bantuan hukum bisa melalui  Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH) NU.

Sebelumnya, dukungan PCNU juga sudah dilakukan sebelum penutupan dilakukan. Pada tanggal 30 November 2018, PCNU Pamekasan bersama dengan tujuh Ormas lainnya, sudah menandatangani surat pernyataan bersama agar Pemkab Pamekasan segera menutup semua tempat hiburan karaoke di Pamekasan. Alasannya, untuk menciptakan Pamekasan dalam suasana yang bersih dari kegiatan dan tindakan yang mengundang kemaksiatan.

Selain itu, tujuannya untuk menghindari adanya tempat hiburan yang bertentangan dengan norma agama, norma sosial dan norma-norma lainnya. Bahkan, nota kesepakatan tersebut, juga meminta bupati untuk mencabut seluruh ijin usaha tempat hiburan karaoke. [pcnu-pamekasan.or.id]

Baca juga:

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar