Muslimat NU dan Kekerasan Pemilu 1971

Muslimat NU dan Kekerasan Pemilu 1971

Sabtu-Ahad akhir pekan ini (26-27 Januari 2019) sekira 100.000 anggota Muslimat NU akan memadati Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan. Beberapa pengurus cabang berikut anggotanya dari Subang dan Pringsewu di Lampung telah menyatakan siap hadir.

Mereka akan memperingati Harlahnya yang ke-73 tahun. Tampaknya kumpul-kumpul begini dalam jumlah massa besar hampir mustahil terjadi di era Orde Baru. Jangan main-main. Apalagi kumpul-kumpul menjelang Pemilu pada April 2019 mendatang. Boro-boro kumpul, mereka bahkan menjadi korban kekerasan mental dan fisik menjelang Pemilu 1971.

Pemilu 1971 merupakan pemilihan umum pertama di era Orde Baru. Pemilu ini melibatkan 10 kontestan yang satu darinya menyebut diri golongan, bukan partai, yaitu Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang didukung oleh ABRI, pegawai negeri, profesi guru, aparat birokrasi dari atas hingga tingkat desa. Sembilan lainnya adalah Partai NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Katolik, Perti, IPKI, dan Murba.

Pemilu 1971 dilaksanakan secara serentak pada 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia.

Sejak Pemilu 5 Juli 1971 itu juga, masyarakat kita mengenal istilah Luber, yaitu asas pemilu yang dijalankan secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Pengertian asas “bebas”, salah satu dari Luber, menyebutkan bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapa pun dan dengan cara apa pun. Tetapi, kata Usep Romli HM dalam artikelnya Teror Orba di Pemilu 1971 yang diturunkan NU Online pada 31 Maret 2014, prinsip tersebut sekadar jargon belaka. Karena pada praktiknya, asas tersebut tidak berjalan di lapangan.

“Di setiap TPS, para aparat sipil dan militer, siap siaga mengintimidasi warga agar jangan memilih parpol. Hasilnya, tentu dapat diduga. Golkar meraih suara hampir 60%. Memperoleh 260 kursi DPR-RI dari 450 kursi yang diperebutkan. Jumlah kursi DPR sebenarnya 500. Tapi 100 kursi disisihkan untuk anggota DPR yang diangkat oleh presiden. Dengan alokasi 25 kursi untuk ABRI (TNI), 75 kursi untuk kaum profesional non-partai, yang hakikatnya masih Golkar juga. Partai NU memperoleh 58 kursi. Lebih baik daripada hasil pemilu 1955 (45 kursi). Yang memprihatinkan, PNI (Partai Nasional Indonesia). Hanya mendapat 20 kursi. Padahal pada tahun 1955, menjadi pemenang (95 kursi),” tulis Usep Romli.

Berikut ini urutan perolehan suara pada Pemilu 1971
1. Sekber Golkar 62,8% suara (236 kursi DPR)
2. Partai Nahdlatul Ulama (NU) dengan 18,6% suara (58 kursi).
3. Parmusi dengan 5,3% suara (24 kursi).
4. PNI dengan 6,9% (20 kursi).
5. PSII dengan 2,3% suara (10 kursi).
6. Parkindo dengan 1,3% suara (7 kursi).
7. Partai Katolik dengan 1,1% suara (3 kursi).
8. Perti dengan 0,6% suara (2 kursi).
9. IPKI dengan 0,6% suara (0 kursi).
10.Murba dengan 0,08% suara (0 kursi).

Meskipun perolehan suara PNI lebih besar dari Parmusi, jumlah kursi yang didapat PNI lebih kecil dari Parmusi. Hal ini terjadi karena sistem penghitungan suara didasarkan pada UU No. 15 Tahun 1969 di mana semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Dengan logika demikian, rasio perolehan kursi PNI dan Parmusi dapat berterima.

“Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma,” dalam catatan kpu.go.id dengan judul Pemilu 1971 yang dimuat pada 21 Februari 2008.

Sebelum pemilu berlangsung pada 5 Juli, Sekber Golkar–alat politik rezim Orde Baru–yang didukung ABRI dan birokrat pemerintah melakukan tekanan dan intimidasi guna memaksa pendukung kontestan dari partai lain untuk mengalihkan dukungan suara ke pihaknya. Mereka dengan segala cara kekerasan mencoba mempreteli kekuatan politik PNI dan Partai NU sebagai partai besar pada pemilu sebelumnya, 1955, setelah Partai Masyumi dibubarkan pada 1960 dan menyusul PKI pada 1966.

Walhasil, Pemilu 1971 merupakan wujud demokrasi semu, kata Ilham Khoiri dalam artikelnya Pemilu 1971, Demokrasi Semu di Kompas.com pada 11 Januari 2014. Ia mengutip sejarahwan Anhar Gonggong yang mengatakan bahwa Sekber Golkar sejak awal dipersiapkan oleh pemerintah untuk menang. Pemilihan nama “Sekber Golkar” sendiri sudah mengecoh yang seakan bukan kontestan pemilu. Padahal ia jelas-jelas adalah orpol. Golkar adalah tulis Usep “peserta yang tak ingin disebut partai politik.”

“Mulai tumbuh gagasan Dwifungsi ABRI sebagai kekuatan militer sekaligus politik praktis penyokong Orde Baru. Struktur panitia pemilu diduduki para pejabat pemerintahan, terutama dari Departemen Dalam Negeri. Saat hari pencoblosan, tempat pemungutan suara (TPS) dijaga ketat polisi dan tentara. Saat itulah, mulai dikenal istilah ”serangan fajar”, yaitu pemberian uang kepada warga pada pagi hari sebelum datang ke TPS agar mencoblos partai pemerintah. Dengan semua manuver itu, walhasil Golkar pun menang telak,” tulis Ilham Khoiri.

Kekerasan Pemilu 1971
Usep Romli HM menceritakan bagaimana situasi mencekam menjelang Pemilu 1971. Menurutnya, perang urat syaraf telah terjadi jauh sebelum masa kampanye. Perang slogan antara pendukung sembilan parpol dan pendukung Golkar kerap muncul secara terbuka di spanduk hingga bisik-bisik sesama masyarakat.

Parpol diklaim sebagai produk Orla dengan dosa sospol “yang menjerumuskan Indonesia ke jurang kebangkrutan mulai dari krisis ekonomi, keamanan, politik, hingga peristiwa “G-30-S/PKI”. Hanya Golkar yang ‘suci bersih’ yang akan sanggup membawa kesejahteraan dan pembangunan.”

Slogan “Parpol No, Pembangunan Yes” bertebaran di seantero Tanah Air. Semua aparat diturunkan ke lapangan untuk mencegah rakyat mendukung parpol, dan menekan mereka untuk mendukung Golkar.

“Bentrokan fisik terjadi di mana-mana. Banyak santri dan kiai pendukung NU ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh,” tulis Usep.


Usep menambahkan bahwa rezim Orba berusaha sekuat tenaga melemahkan kekuatan NU dengan upaya memisahkan para kiai dari umatnya, terutama di daerah-daerah. Orba tak sungkan melakukan kekerasan: menangkap para kiai dan santri, ditahan empat lima hari di kantor Koramil atau Kodim, disodori formulir pernyataan mendukung pemerintah Orde Baru dengan cara mencoblos tanda gambar “beringin” pada pemilu nanti, dan lain-lain.

Catatan Usep atas Teror di Pemilu 1971 bukan mengada-ada. Majalah berita mingguan Tempo pada 17 April 1971 mencatat kegeraman elit Partai NU atas kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Sekber Golkar.

Kliping Majalah Tempo di bawah kepala Nahdhatul Golkar dari Kwitang s/d Jombang yang saya dapat dari pengurus LTNNU Jawa Barat Iip D Yahya pada 17 Januari 2019 lalu menyebutkan bahwa beberapa hari terakhir orang-orang NU mengeluarkan statmen yang “pahit dan keras” seperti PNI sebelumnya.

“Apa pun jang menimpa diri saja, saja akan tetap berbitjara sekarang,” kata Sekjen Partai NU KH Yusuf Hasyim di hadapan sejumlah pemuda di Gedung Balai Budaya, yang dikutip Tempo pada 17 April 1971.

Yang dibicarakan oleh KH Yusuf Hasyim atau biasa dipanggil Pak Ud itu tidak lain terkait Sekber Golkar dalam kaitannya dengan intimidasi yang lazim disebut “ekses atau tekanan politik”. Ia menyebutkan bahwa korban ekses politik itu bukan hanya santri dan kiai, tetapi juga aktivis Muslimat NU. “Antara lain tentang seorang wanita NU landjut usia jang distroom listrik.”

Pak Ud tampak serius membahas ekses dan tekanan politik kelompok Golkar yang disebutnya dengan samara “golongan X”. Meski sebagian pemuda yang mendengarkannya tertawa saat itu, ia menceritakan paksaan dan tekanan penguasa lokal terhadap para simpatisan partainya untuk mengalihkan dukungan mereka untuk Pohon Beringin.

“Kalau rakjat melawan, masih bisa ditembaki. Tapi kalau mereka djadi apatis? Tak ada peraturan jang bisa menindak orang jang manggut-manggut sadja tapi sebenarnja tidak mau berbuat apa-apa,” kata Pak Ud seperti dilansir Tempo pada 17 April 1971.

Ia mengingatkan pemerintah Orba saat itu agar sedikit bersyukur atas partisipasi masyarakat dalam pemilu. Mereka tidak Golput saja layak dihargai. Jangan lagi mereka diberikan beban tambahan. Golput atau apatis terhadap pemilu belum menjadi tren seperti gaya sebagian anak muda zaman sekarang.

“Sampai sekarang dan mungkin djuga nanti, memang ada laporan tentang orang jang ditembak hanja karena manggut-manggut. Agaknja di situlah masih terletak harapan Jusuf Hasjim: dalam laut memang dapat diduga, tapi dalam hati siapa tahu ada tanda gambar NU? Maka udjar tokoh partai dan bekas tentara itu: ‘Kami belum berbitjara tentang kekalahan,’” tulis Tempo halaman 5, edisi 17 April 1971.

Partai NU saat itu cukup optimis pada Pemilu 1971. Kekuatan partai NU didukung oleh kiai berpengaruh yaitu Ketum PBNU KH Idham Chalid, Ketua PBNU Subhan ZE, Ketua DPR-GR KH Ahmad Syaikhu, Menag KH Ahmad Dahlan, Pengurus harian PBNU KH Saifuddin Zuhri, Rais Aam PBNU KH Wahab Chasbullah, Wakil Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri, KH Ali Maksum (Krapyak Yogyakarta), KH Anwar Musaddad (Garut), KH Ilyas Ruhiat (Tasikmalaya), KH Anis Fu’ad (Banten), KH Hasyim Adnan (Jakarta), KH Abdurrazaq Makmun (Betawi), dan banyak kiai lainnya.

Berkat pengaruh kiai karismatik dan dukungan para simpatisan partai NU yang cukup solid baik dari kalangan nahdliyin maupun perempuan NU, NU berhasil meraih suara terbanyak kedua setelah Sekber Golkar pada Pemilu 1971.

“Kata KH Idham Chalid, Ketua Umum PBNU, kemenangan 58 kursi betul-betul rahmat karunia Allah SWT. ‘Bayangkan, kita disuruh bertanding tinju sambil kedua tangan diikat. Dikeroyok pula,’ ujar Pak Idham pada sebuah acara ‘training centre’ GP Ansor Jawa Barat di Bogor (1972),” tulis Usep Romli HM dalam artikelnya Teror Orba di Pemilu 1971 yang diturunkan NU Online pada 31 Maret 2014. (selesai…) (Alhafiz K/NU Online)

Baca juga:

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar