Cara Kerja Pasukan Penyebar Hoaks untuk Pengaruhi Pemilih di Indonesia dan Amerika

Cara Kerja Pasukan Penyebar Hoaks untuk Pengaruhi Pemilih di Indonesia dan Amerika

Di kartu namanya tertulis, "Orang yang membantu Donald Trump memenangkan Pilpres AS" dan Mirko Ceselkoski sangat ingin membacanya dan mengatakan, "Sangat lucu saya terkenal karena ini."

Pria 38 tahun ini menyebut dirinya konsultan pemasaran internet yang menemukan tiket emas bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga para mahasiswanya di Veles, Makedonia.

Pada 2016, lebih dari 100 situs web pro Donald Trump yang dioperasikan dari Veles, kota berpenduduk 44 ribu orang, walaupun mereka tak tertarik dengan politik Amerika. Situs tersebut memproduksi berita palsu demi uang.

"(Situs) yang terbaik isinya benar-benar menyesatkan atau 100 persen salah," kata editor media Buzzfeed News, Craig Silverman, yang pertama mengetahui hal ini setelah ia dan seorang rekan memulai penyelidikan pada musim panas itu.

Dikutip dari Channel News Asia, Selasa (15/1), Veles dikenal sebagai pusat hoaks di dunia. Sejak saat itu, industri berita hoaks mulai terasa di setiap pemilihan di berbagai tempat, termasuk Indonesia dan Malaysia. Sebagaimana temuan Channel News Asia dalam The Truth about Fake News, terkait siapa yang menjual kepalsuan, dampak dan jantung permasalahan dari isu ini.


'Pasukan' Makedonia

Pada Pilpres AS, pasukan Rusia kemungkinan telah memproduksi berbagai berita hoaks untuk tujuan pengaruh politik, tapi di negara paling miskin di Eropa, Makedonia, yang rata-rata penduduk hanya menghasilkan USD 580 per bulan, tujuan para 'pasukan' penyebar hoaks ini adalah untuk meraup uang dengan mudah.

Pabrik-pabrik di Makedonia ditutup yang berdampak pada pengangguran dan langkanya lapangan kerja. Membuat berita palsu menjadi salah satu sumber penghasilan anak-anak muda dan Ceselkoski bahagia para mahasiswanya yang telah bekerja keras meraih kesuksesan.

"Ketika beberapa dari mereka mulai bereksperimen dengan politik AS, hasilnya sangat bagus," kata dia. "Banyak dari mereka menghasilkan lebih dari USD 100 setiap bulan. Banyak mahasiswa lainnya menghasilkan angka yang besar, masih lebih rendah tapi tetap bagus," lanjutnya.

Menurut salah satu anggota tim ini, Sasha, aksi mereka diawali dengan grup kecil dan kemudian meluas. "Kami bisa menghasilkan uang, sebutlah, kira-kira lima kali lebih besar daripada yang biasanya kami dapatkan, jadi kami terus mengerjakan ini," kata dia.

"Mereka yang berpenghasilan banyak bisa membeli rumah dan mobil baru," lanjutnya.

Terdapat empat langkah petunjuk memproduksi berita hoaks ala Makedonia. Pertama: bergabung dengan grup di Facebook menggunakan profil palsu.

"Penting bergabung dalam grup untuk mengunggah tulisanmu. Ada kelompok yang kurang berpengaruh dan kelompok yang lebih berpengaruh," kata Sasha.

Langkah kedua: mencari isu yang sedang digandrungi; tulis ulang dan membuatnya lebih menjadi cerita sensasional kemudian unggah dan ambil untung. "Judulnya dipersingkat jadi orang bisa membacanya sekilas," ujarnya.

Menurut Ceselkoski, bukan hanya judul klikbait yang menarik perhatian,"Mereka percaya semua yang Anda tulis karena mereka mendukung Donald Trump, dan mereka ingin menyebarkan berita. Mereka ingin berbagi kabar baik."

"Mereka menandai kawan-kawannya dan saling beradu argumen dan berita itu semakin menyebar," jelasnya.

Berita semacam ini akan lebih cepat menyebar daripada berita yang ditayangkan media kredibel. "Ini menunjukkan Facebook menguntungkan konten-konten yang tak layak dan palsu," kata Silverman.


Kenapa Hoaks Jadi Tren?

Ada penelitian yang menjelaskan mengapa orang berbagi berita palsu di media sosial. Menurut Asisten Profesor dari Sekolah Komunikasi dan Informasi Wee Kim Wee, Ben Turner, ketika warganet menerima tanda 'suka' atau berpikir bahwa konten yang akan dia bagikan akan disukai orang, pusat kesenangan di otak akan bekerja.

"Jika seseorang mempertimbangkan untuk membagikan artikel atau tidak ... mereka memikirkan sesuatu yang akan membuat orang lain lebih menyukai mereka ... itu akan membuat mereka lebih cenderung untuk membagikannya, terlepas itu benar atau tidak," jelasnya.

Para pembuat berita hoaks ini tak peduli dengan dampak yang disebabkan pekerjaan mereka. Mereka berdalih dalam demokrasi semua orang memiliki hak bersuara, termasuk di media sosial.

"Demokrasi adalah tentang kebebasan berbicara masyarakat. Mereka menyebutnya berita bohong, tapi kita bebas untuk mengatakannya," kata Nikolai, yang lahir di Veles.

Sasha sepakat dengan Nikolai. Seraya tertawa dia menambahkan, "Kamu tidak membuat kerusakan, kamu bekerja. Jika seseorang tak menyukainya, dia tak akan (melakukan). Jika kamu sepakat, kamu harus lakukan. Trump yang paling diuntungkan."

Operasi Informasi

Terkait kasus di Malaysia, beberapa pekan sebelum Pemilu pada Mei lalu, wartawan Reuters menghubungi Lab Penelitian Forensik Digital di berbagai negara. Wartawan ini menyampaikan bahwa dia melihat ada kampanye di Twitter melawan Pakatan Harapan.

Peneliti kemudian mencari data dan menemukan 22 ribu akun yang menggunakan dua tagar; #SayNoToPH dan #KalahkanPakatan di Malaysia. Dari 22 ribu akun, 98 persen akun tersebut bekerja otomatis.

Sementara di Indonesia, dimana saat ini tahun politik, segala hal akan menjadi semakin riuh terutama bagi organisasi pemeriksa fakta Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo). Salah satu pendiri Mafindo, Aribowo Sasmito menyampaikan saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games pada Agustus lalu, pihaknya menemukan berita hoaks terkait cawapres Sandiaga Salahuddin Uno.

Diberitakan bahwa Sandiaga mengatakan Indonesia tak akan menjadi juara dalam Asian Games karena "memiliki atlet yang secara fisik lemah dan IQ rendah."

"Media arus utama dan kredibel tidak akan menggunakan judul yang provokatif," kata Aribowo. "Tapi orang-orang yang tidak menyukai Sandiaga mempercayainya," sambungnya.

Politik adalah salah satu topik paling populer yang kerap dijadikan berita hoaks di Indonesia. "Biasanya partai politik menggunakan hoaks untuk menyerang para kandidat," kata Aribowo.



Salah satu berita hoaks di Indonesia ialah berita yang menyebut Presiden Joko Widodo anggota PKI. Berita ini disebarkan dengan menyertakan foto yang mirip Jokowi saat PKI melakukan kampanye pada 1965.

"Samar-samar, orang (dalam foto) mirip Jokowi. Padahal tahun 1965, Jokowi baru berumur 4 tahun," kata dosen senior ANU College, Australia, Ross Tapsell.

Di Indonesia juga terdapat industri semacam ini dengan akun palsu yang dijalankan demi meraup untung. Para pekerja dalam industri ini disebut buzzer, salah satu dari mereka bernama Iqbal. Kepada Channel News Asia, Iqbal mengaku memiliki ratusan akun Twitter dan puluhan akun Facebook.

Dia spesialisasi unggahan berbau politik. Kliennya membayar untuk mempromosikan konten. Agar akun tampak asli, pos tersebut dirancang agar sesuai dengan kepribadian profil.

"Unggahannya konsisten. Misalnya, profil perempuan akan mendiskusikan isu-isu perempuan," jelas Iqbal.

Bisnis model ini berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Sebuah studi Oxford Internet Institute menemukan bukti kampanye manipulasi media sosial oleh partai politik atau lembaga pemerintah di 48 negara tahun lalu, naik dari 28 negara pada 2017.

Kendati demikian, Iqbal bersikukuh tangannya bersih. "Hoaks dan ujaran kebencian di media sosial belakangan ini sangat mengkhawatirkan. Jadi (saya dan kawan-kawan saya) berusaha menghindarinya," ujarnya.

Aribowo menyampaikan orang-orang mempercayai hoaks di Indonesia karena umumnya mereka para pemalas. "Mereka hanya membaca judulnya, kemudian dibagikan. Ketika ada yang tanya,'Ini benar', mereka akan menjawab, 'Saya enggak tahu. Saya dapat ini dari grup dan saya bagikan," jelasnya.

Karena itulah kemudian muncul seruan untuk mengembangkan pendidikan literasi media. [pan]

Sumber: merdeka.com

Baca juga:

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar