Tanpa Izin Polisi, Panitia Tetap Ngotot Gelar Diskusi Khilafah

Tanpa Izin Polisi, Panitia Tetap Ngotot Gelar Diskusi Khilafah

 Panitia penyelenggara diskusi bertajuk 'Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam se-Dunia 1440 H' tetap bertekad menyelenggarakan acara walaupun belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian hingga kini.

Koordinator Seksi Publikasi dan Informasi penyelenggara diskusi bertajuk 'Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam se-Dunia 1440 H', Wuri Handoyo, mengatakan pihaknya masih mencari solusi untuk menyelenggarakan acara tersebut.

Menurutnya, panitia bertekad agar acara tetap terselenggara dalam bentuk apa pun pada 17 hingga 18 November karena pihaknya sudah telanjur menyebar undangan.

"Belum ada solusi, tapi kami punya tekad acara tetap berjalan 17 hingga 18 November, bagaimana pun bentuknya nanti," kata Wuri saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Selasa (13/11).

Dia menyebut masalah dalam rencana penyelenggaraan diskusi ini mulai datang sejak pekan lalu setelah pihak pengelola tempat yang akan digunakan untuk penyelenggaraan diskusi, Masjid Az-Zikra, meminta panitia untuk melampirkan surat rekomendasi dari polisi.

Padahal, lanjut dia, awalnya panitia hanya diminta untuk pihak pengelola Masjid Az-Zikra untuk memberikan surat pemberitahuan ke Polres Bogor saja.

Spanduk dukungan bagi khilafah di sekitar PTUN saat sidang putusan HTI di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5).
Menyikapi hal tersebut, pihaknya pun telah berupaya melakukan audiensi dengan polisi hingga ke Markas Besar (Mabes) Polri. Namun, kata Wuri, rekomendasi yang dibutuhkan tidak didapat hingga saat ini.

"Kami audiensi ke polsek, polres, polda dan mabes Polri yang sampai hari ini surat rekomendasi itu belum keluar," tuturnya.

Dia melanjutkan pihak kepolisian pun telah mengarahkan pihaknya untuk berpindah lokasi ke Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur dan Masjid Istiqlal. Namun, katanya, kedua lokasi tersebut sudah digunakan oleh pihak lain.

"Sampai kemarin malam polisi telepon kami bilang coba ke Buperta Cibubur, tapi sudah kami survei ke sana ternyata ada acara di sana. Terus diarahkan ke Masjid Istiqlal tapi ternyata enggak bisa juga," ucap dia.

Meluruskan Pandangan

Terkait dugaan polisi bahwa acara diskusi berkaitan erat dengan ideologi khilafah untuk mengganti sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Pancasila, Wuri membantah.

Dia mengklaim acara diskusi ini hanya bertujuan untuk bersilaturahmi dan meluruskan pandangan soal khilafah.

Kapolres Bogor AKBP Andi M Dicky di Jalur Puncak Gunung Riung, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
"Kami yang penting sudah sampaikan maksud kami silaturahim, maksud kami untuk meluruskan ini tentang khilafah, karena opini khilafah itu merebut kekuasaan padahal bukan seperti itu," ucapnya.

Sebelumnya, Polres Bogor tidak menerbitkan izin penyelenggaraan diskusi bertajuk 'Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam se-Dunia 1440 H' yang rencananya diselenggarakan di Masjid Az-Zikra pada Sabtu (17/11) mendatang.

Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar AM Dicky mengatakan diskusi yang akan mengangkat tema 'Titik Awal Kebangkitan Islam Dunia' tersebut dinilai berkaitan erat dengan ideologi khilafah untuk mengganti sistem pemerintahan NKRI dari Pancasila.

Menurut dia, dugaan itu ditemukan polisi usai melakukan pengecekan terhadap undangan dan permohonan izin acara diskusi serta berkoordinasi dengan pihak Masjid Az-Zikra.

"Dari hasil pengecekan dan penyelidikan polisi, kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut sangat berkaitan erat dengan khilafah," kata Dicky dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (13/11).

Sumber: cnnindonesia.com

Baca juga:

Mereka yang mau memberontak negara tapi berlindung dibalik Kalimat tauhid, Khawarij namanya

Mereka yang mau memberontak negara tapi berlindung dibalik Kalimat tauhid, Khawarij namanya

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar