Polda Jabar: Video Pembakaran Bendera di Garut ternyata Editan Untuk Giring Opini Publik

Polda Jabar: Video Pembakaran Bendera di Garut ternyata Editan Untuk Giring Opini Publik

Polisi memastikan bahwa video pembakaran bendera saat peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Kecamatan Limbangan, Garut yang beredar viral di media sosial tersebut bukan video asli atau utuh melainkan video yang sudah dilakukan pengeditan atau pemotongan.

“Video yang diviralkan itu sudah bukan video asli, video utuh, atau video yang diambil oleh orang yang pertama kali mengambil, tetapi (video) sudah dipotong untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” kata Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Umar Surya Fana usai gelar perkara di Mapolda Jabar, Rabu (22/10/2018).

Menurut Umar, sejak peristiwa ini viral, publik tidak mengetahui rangkaian peristiwa ini secara utuh.


Pasalnya, yang digulirkan dalam peristiwa ini adalah pembakaran, sedang sebab akibat mengapa peristiwa itu terjadi tidak pernah diungkap.

“Dalam dua tiga hari terakhir ini yang digulirkan itu peristiwa terakhir kejadian pembakarannya tapi engak pernah diungkap kenapa bisa terjadi seperti itu, apakah sebab musabab terjadinya kejadian itu, dan latar belakang serta ekses-ekses apa sehingga pembakaran itu bisa terjadi,” tuturnya.

Berdasarkan penyelidikan sementara, polisi menemukan video itu diedit dan diviralkan untuk menggiring opini publik.

“Makanya pemahaman masyarakat mau tidak mau digiring dengan opini sepotong. Ini yang perlu ditegaskan. Perbedaan kami penyidik polri dengan mereka yang memiliki kepentingan tertentu yang meng-upload video itu sangat berbeda cara pandangnya. Kalau kami penyidik melihat bekerja dan memberikan pengumuman.Ini masih awal, katakanlah,” katanya.

Dijelaskan, peristiwa video pembakaran sendiri berawal saat upacara HSN.

Di tengah upacara, muncul seorang laki-laki mengenakan kopiah dan kain hijau yang mengibarkan bendera, yang menurut para saksi, adalah bendera HTI. Padahal, dalam rapat sebelum pelaksanaan acara HSN ini telah disepakati bahwa undangan atau peserta dilarang membawa atribut atau bendera selain bendera merah putih.

Sebagai pihak keamanan, Banser bersikap mengamankan orang tersebut ke posko.

 “Karena memang bukan polisi atau keamanan jadi interogasi enggak lengkap. Jadi hanya diambil bendera-nya, (orang itu) dipersilakan kembali ikut upacara. Saat itu ditanya enggak bawa STNK, KTP identitas lainnya. Hanya mengaku orang Kecamatan Cibatu (Garut), Memang bahasanya menggunakan bahasa Sunda. Itu yang didapat Banser saat melakukan interogasi tadi,” jelas Umar.

Kesepakatan lainnya, dalam kegiatan HSN ini, panitia hanya mengundang tiga kecamatan saja, yakni Kecamatan Limbangan, Leuwigoong, dan Malangbong.

Sementara, dalam interogasi yang dilakukan pihak Banser, pria tersebut mengaku warga Kecamatan Cibatu, Garut atau warga di luar tiga kecamatan itu.

“Informasi mengenai laki-laki itu sangat minim, itulah yang sedang dicari, siapa dia, apa tujuannya. Yang jelas, kalau dia datang dari 3 kecamatan tadi, pasti ada yang kenal. Masalahnya enggak ada satu pun yang kenal. Sehingga kami identifikasi orang ini bukan dari 3 kecamatan yang seharusnya menjadi tamu atau menjadi peserta upacara (HSN),” jelasnya.

Sedang bendera yang sudah diamankan kemudian dilakukan pembakaran oleh dua orang anggota Banser.

“Ada dua orang anggota Banser, yang mohon maaf, dari pemahamannya yang dia tahu itu adalah bendera HTI. Mereka melakukan tindakan pembakaran. tidak ada niat apa pun, karena yang dia tahu ini adalah bendera HTI, dimana HTI adalah organisasi yang dilarang pemerintah," jelas Direktur Kriminal Umum Polda Jabar.

Berdasarkan penyelidikan sementara, menurut Umar, pembakaran yang dilakukan oleh dua oknum Banser tersebut dilakukan secara spontan, hal itu pun didasari pada kesepakatan sebelumnya dimana peserta dilarang membawa atribut lain selain bendera merah putih.

“Kemudian berdasarkan hasil interogasi (dua oknum Banser) tujuannya adalah agar tidak bisa digunakan lagi oleh HTI. Karena dia tahu HTI ormas yang dilarang oleh pemerintah dan bertentangan dengan NKRI. Jadi, tujuannya cuma spontan, ini bendera HTI, supaya enggak dipakai HTI lagi, dibakar,” tutur Umar.

Mengenai pernyataan bendera yang dibakar itu adalah bendera HTI, Umar merujuk pada pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur soal alat bukti.

“Kami kerja menggunakan Kuhap, alat bukti, pasal 184, kenapa kami sementara kesimpulan bendera HTI, dua alat bukti adalah saksi di lokasi. Siapa saksinya? Ya yang bakar, yang nenteng ya temen-temen di posko. Ada 20 saksi. Kedua, video itu karakteristiknya kan jelas seperti itu bendera HTI, jelas seperti itu, makanya kami menyebutkan obyek (bendera) HTI,” jelasnya.

Wakapolri Komjen Ari Dono mengatakan  Polri memburu pembawa bendera yang dibakar pada peringatan Hari Santri Nasional di Lapangan Alun-Alun Limbangan, Garut, Jawa Barat, Senin (22/10/2018).

"Kami sedang mencari siapa yang bawa bendera itu," ujar Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukamto saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Kepolisian ingin mencari tahu motif pelaku membawa bendera yang dibakar itu. Polri juga ingin mengetahui apakah ada instruksi dari pembawa bendera untuk membakar bendera itu atau tidak.

Saat ini, lanjut Ari, Polri masih memeriksa intensif tiga pelaku pembakaran bendera di Polda Jawa Barat.

Ari mengatakan, keterangan tiga pelaku pembakaran itu masih membutuhkan keterangan saksi lainnya.

"Dalam rangka mendalami keterangan yang disampaikan tiga orang yang saat itu melakukan pembakaran, kemudian akan dicarikan keterangan saksi lain untuk membuktikan bahwa perbuatan itu memang ada," ujar Ari.

Ketiga pelaku pembakaran saat ini statusnya masih saksi. Advertisment Saat ditanya apakah ada kemungkinan ketiga orang pembakar beserta pembawa bendera itu akan ditetapkan sebagai tersangka, Ari mengatakan, pihaknya masih mengkajinya secara hukum.

"Nanti kita ketahui ada peraturan soal itu enggak. Dalam kegiatan Hari Santri itu boleh ini itu, salah satunya tidak boleh bawa atribut yang dilarang. Makanya kita kejar dulu siapa yang membawa bendera, maksud dia bawa itu apa dan sebagainya," ujar Ari.

Ketua PP Muhammadiyah minta tahan diri

Terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta semua pihak menahan diri dalam menyikapi kasus pembakaran bendera di Garut.

"Diimbau agar seluruh umat Islam dan warga bangsa dapat menahan diri dengan tetap bersikap tenang dan tidak berlebihan dalam menghadapi masalah yang sensitif ini," kata Haedar melalui keterangan tertulis, Kamis (25/10/2018).

Haedar meminta kasus pembakaran bendera tersebut tak menjadikan umat Islam dan bangsa Indonesia tepecah-belah dan saling bertentangan satu sama lain.

Haedar mengimbau agar masyarakat menghindari aksi-aksi yang dapat menambah persoalan menjadi bertambah berat dan dapat memperluas suasana saling pertentangan di tubuh umat dan bangsa.

"Beban bangsa Indonesia sungguh berat dengan berbagai masalah seperti korupsi dan kesulitan ekonomi, sehingga jangan ditambah dengan masalah baru," sambung dia.

Haedar melanjutkan, semua pihak perlu mengedepankan jiwa ikhlas untuk berusaha saling meminta maaf dan memberi maaf satu sama lain berlandaskan spirit ukhuwah sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Ia mengatakan semua komponen bangsa pada dasarnya mencintai Indonesia dan tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim diri paling nasionalis.

"Khusus kepada warga dan seluruh jajaran di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah agar tidak melakukan aksi-aksi massa dalam merespons masalah pembakaran bendera tersebut," lanjut Haedar.

Haedar berpesan kepada pemerintah dan instansi terkait untuk dapat menyikapi dan menghadapi masalah ini dengan arif dan seksama, serta mencari solusi yang terbaik bagi keselamatan bangsa.

Ia mengatakan sikap mengayomi secara adil dan bijakasana kepada seluruh warga dan komponen bangsa sangat diutamakan.

Haedar mengingatkan pemerintah agar tak keliru mengambil langkah, karena boleh jadi di balik masalah ini terdapat berbagai tautan masalah yang tersimpan dan tidak sederhana untuk dipecahkan secara instan.

Ia pun mengimbau kepolisian bertindak obyektif dan profesional sesuai koridor hukum yang berlaku disertai kemampuan membaca realitas secara dan bijak.

"Manakala penyelesaian hukum atas kasus ini bersifat parsial, tidak menyentuh substansi masalah utama, dan tidak menunjukkan objektivitas yang menyeluruh, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan publik secara luas," kata dia.

"Kami percaya pimpinan kepolisian di seluruh tingkatan dapat bertindak bijak, adil, objektif, dan seksama dalam menyelesaikan kasus ini secara hukum yang berdiri tegak di atas fondasi keadilan yang otentik," kata Haedar lagi.

Sebelumnya, tiga orang yang diduga membakar bendera pada peringatan Hari Santri Nasional di Alun-alun Limbangan pada Senin (22/10/2018) membuat pernyataan maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia.

Permintaan maaf tersebut disampaikan ketiganya kepada media di Mapolres Garut pada Selasa (23/10/2018) malam dengan didampingi Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.

"Saya di sini meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya umat Islam, apabila dengan peristiwa ini menjadikan ketidaknyamanan," jelas salah satu dari ketiga orang yang diduga pelaku pembakaran bendera.

Selain permintaan maaf, mereka pun menyampaikan sedikit penjelasan soal kejadian pembakaran bendera tersebut.


Menurut mereka, pembakaran tersebut merupakan respons spontan dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan organisasi massa yang menaungi mereka.

Pembakaran bendera pada peringatan hari santri sendiri, menurut mereka, dilakukan karena itu simbol organisasi HTI yang telah dilarang pemerintah.

"Bendera yang kami bakar ketika HSN kemarin, itu merupakan bendera yang terlarang oleh pemerintah, yaitu bendera HTI," katanya.

Ketiga terduga pelaku pembakaran bendera sendiri menyampaikan permintaan maaf di Mapolres Garut tanpa membuka identitas mereka.

Selain itu, wajah mereka pun ditutupi masker dan media hanya diperbolehkan mengambil gambar mereka dari belakang.

Reaksi Ketua GP Ansor

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor ( GP Ansor) menyesalkan aksi tiga oknum Banser terduga pelaku pembakaran bendera saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat.

Sekretaris Jenderal GP Ansor, Abdul Rochman mengatakan, tindakan pembakaran bendera itu melanggar standar operasional prosedur (SOP) dan instruksi Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.

"Yakni dilarang melakukan secara sepihak pembakaran bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dengan alasan apapun. Setiap tindakan penertiban atribut-atribut HTI harus dilakukan berkoordinasi dengan aparat keamanan," kata Abdul dalam konferensi pers di gedung PP GP Ansor, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Ia memaparkan beberapa hari sebelum diselenggarakannya peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat, pihak penyelenggara telah melarang kepada seluruh peserta untuk tak membawa bendera apapun selain bendera Merah Putih.

"Pada saat pelaksanaan, tiba-tiba ada oknum peserta mengibarkan bendera yang telah diketahui publik, sebagai bendera milik ormas yang telah dibubarkan pemerintah, yaitu HTI," kata dia.

Atas peristiwa itu, Banser berupaya menertibkan oknum tersebut karena melanggar peraturan panitia. Ia menegaskan, oknum pembawa bendera itu tak mengalami penganiayaan.

"Dalam situasi tersebut beberapa oknum Banser secara spontan melakukan pembakaran bendera HTI," ungkapnya.

Abdul menegaskan, atas tindakan tersebut oknum Banser itu, GP Ansor akan memberikan peringatan kepada mereka karena telah menimbulkan kegaduhan publik.

Di sisi lain, GP Ansor akan menghormati jalannya proses hukum terhadap oknum Banser di tangan kepolisian.

"Kami sangat mendukung proses hukum secara transparan dan adil sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

GP Ansor, kata Abdul, mengingatkan kepada seluruh kader GP Ansor dan Banser untuk tak mudah terpancing oleh pihak-pihak tertentu yang berupaya memancing konflik.


Buru perekam dan pengunggah

Polisi memburu orang yang merekam dan mengunggah video pertama kali dalam kasus pembakaran bendera saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat.

"Yang merekam dan meng-upload sedang dalam penyelidikan Tim Cyber kami melalui Direktorat Cyber Bareskrim," kata Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto setelah rapat koordinasi sekaligus silaturahim bersama Tokoh Ulama se-Jawa Barat di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (23/10/2018).


Polisi mengakui bahwa saat ini identitas pelaku perekam dan pengunggah video pembakar bendera itu juga belum diketahui. Tim Cyber masih menelusuri siapa yang mengunggah video tersebut pertama kali.

"Belum, masih diambil yang mana yang pertama kali meng-upload itu," katanya. Meski demikian, saat ini polisi sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap ketiga orang yang diduga membakar bendera tersebut.

Saat ini, ketiganya masih berstatus terperiksa.

Selain itu, polisi juga bakal menggandeng ahli terkait aspek pidana.

"Kemudian tentunya kaitan aspek pidana, Polda Jabar sudah koordinasi dengan ahli hukum pidana dan agama, besok siang insya Allah akan hadir di Polda untuk lakukan gelar perkara," ucapnya.

Agung mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membagikan kembali video pembakaran bendera yang sempat viral di media sosial tersebut dan meminta masyarakat untuk tabayun setiap mendapatkan informasi dari media sosial.

"Supaya jangan terprovokasi dan selalu ber-tabayyun," tuturnya.

Adapun terkait penyebar video tersebut, polisi tengah memburu siapa yang pertama menyebarkan.‎ "Masih dicari yang mana yang pertama kali memposting," ujar dia.

--
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polisi Sebut Video Viral Pembakaran Bendera di Garut Bukan Rekaman Utuh"

Baca juga:

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar