Kasus Penurunan Merah Putih Diganti Bendera HTI di Poso Dinilai Makar

Kasus Penurunan Merah Putih Diganti Bendera HTI di Poso Dinilai Makar

Pelaksana Tugas Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Surabaya M. Najih Arromadloni menilai, penurunan bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera HTI yang dilakukan oleh massa bela tauhid merupakan perbuatan makar.

Ia menyesalkan kasus yang terjadi di halaman kantor DPRD Kabupaten Poso dan di Lapangan Sintuwu Maroso, Jumat (26/10) siang tersebut saat mereka melakukan aksi.

Najih menegaskan bahwa perbuatan menista para ulama pejuang kemerdekaan tersebut tidak boleh terulang.

“Perbuatan tersebut adalah melawan hukum dan makar, dapat dikenakan pasal 24 juncto pasal 65 juncto pasal 66 UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara,” jelasnya kepada NU Online, Ahad (28/10).

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan bahwa bendera-bendera yang tak boleh di instansi negara, termasuk ruang publik adalah bendera organisasi terlarang seperti PKI, HTI, GAM, OPM.

“Semua adalah bendera yang dilarang UU. Karena itu, Polisi harus mengusut tuntas pelakunya,” tandas Najih.

Seperti diinformasikan, sejumlah orang dari peserta aksi bela bendera tauhid di Kabupaten Poso sempat mengibarkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid dan ada logo pedangnya. Mereka sempat menurunkan bendera Merah Putih, yang sedang berkibar di halaman DPRD Kabupaten Poso.

Peristiwa ini lalu diketahui anggota keamanan dan langsung melapor ke Kapolres Poso AKBP Bogiek Sugiyarto. Mengetahui hal itu, Bogiek langsung menegur massa untuk mengibarkan kembali bendera Merah Putih seperti semula. (Fathoni/NU Online)

Baca juga:

Apa Komentar anda?

Tidak ada komentar