GNPF Sebut Perlakuan Arab Saudi kepada Habib Rizieq adalah Diskriminasi dan Pencekalan

GNPF Sebut Perlakuan Arab Saudi kepada Habib Rizieq adalah Diskriminasi dan Pencekalan

FPI dan GNPF-Ulama menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk berkonsultasi. Konsultasi itu membahas intimidasi yang dituding dilakukan petugas Imigrasi Arab Saudi terhadap imam besar FPI Habib Rizieq Syihab.

Pertemuan digelar di ruang rapat pimpinan DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018). Di antara yang hadir, ada juru bicara FPI Munarman dan tim advokasi GNPF-Ulama Nasrulloh Nasution.

Nasrulloh menjelaskan bentuk diskriminasi itu terjadi ketika Rizieq hendak mengurus visa untuk terbang ke Malaysia guna menyelesaikan disertasinya, setelah Juli 2018. Ketika itu, kata Nasrulloh, Rizieq dilarang pergi ke Malaysia tanpa alasan yang jelas.

"Habib Rizieq ke Malaysia hendak menemui promotor doktoral guna menyelesaikan disertasinya. Perlakuan ini saya kira sebagai bentuk pencekalan dan diskriminasi yang harusnya tidak terjadi," kata Nasrulloh.

Pencegahan itu kemudian dipertanyakan kepada pejabat pemerintah Arab Saudi. Namun tidak ada alasan yang jelas yang disampaikan soal pencegahan itu.

Diketahui, sejak pertengahan 2017, Habib Rizieq menetap sementara di Arab Saudi. Selama ini, kata Nasrulloh, Habib Rizieq selalu menaati peraturan hukum yang berlaku di Arab Saudi.

"Perlakuan diskriminatif dan intimidatif tersebut seharusnya tidak dialami oleh WNI di luar negeri. Sebab, WNI di luar negeri juga diberikan jaminan perlindungan hukum tanpa terkecuali," katanya.

Nasrulloh dan timnya pun curiga ada pihak-pihak yang mendalangi pencekalan tersebut. Atas hal itu, Nasrulloh meminta DPR memanggil Menlu, Kapolri, dan KaBIN untuk mempertanyakan persoalan tersebut.

"Sampai detik ini tidak ada deportasi kami mencurigai ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan mencegah beliau datang ke Indonesia," kata Nasrulloh.

Atas aduan itu, Fadli mengatakan DPR akan menindaklanjuti laporan yang diajukan FPI ini. Fadli mengatakan tidak hanya Habib Rizieq, pemerintah juga wajib hadir membantu seluruh WNI ketika mengalami ketidakadilan.

"Laporan akan kami terima dan kami akan teruskan sesuai mekanisme di DPR, nanti juga kita sampaikan ke komisi terkait, dalam hal ini Komisi III dan I kebetulan di bawah koordinasi saya," ujar Fadli.
(mae/idh)

Sumber: detik.com

Baca juga:

Apa Komentar anda?