Senin, 23 April 2018

Meluruskan Berita "70% Dana Pembangunan Kertajati dari APBD Jabar"

Fact check isu Bandara Kertajati. FOTO/Dakwah media
MusliModerat.net - Situs dakwahmedia.com pada 19 April 2018 menuliskan artikel berjudul "Pendukung Jokowi Jangan Asal Klaim, 70% Dana Pembangunan Bandara Kertajati Dari APBD Jabar". Sumber yang dijadikan rujukan artikel dakwahmedia.com adalah artikel portal-islam.id yang berjudul "Pendukung Jokowi Jangan Asal Klaim". Jika dibandingkan, judul dan isi tulisannya serupa. Hanya ditemukan sedikit perbedaan.

Bedanya adalah artikel dakwahmedia.com tidak menyertakan insert dari Twitter (beberapa akun Twitter yang berkomentar soal Bandara Kertajati) seperti yang dilakukan portal-islam.id. Patut dicatat pula, sumber dari artikel portal-islam.id tidak disebutkan.

Namun bukan hanya dakwahmedia.com saja yang mengambil artikel portal-islam.iditu. Situs gelora.co melakukan hal serupa. Artikel soal Bandara Kertajati tidak mengubah judul atau isi – persis sama dengan portal-islam.id. Bedanya, situs gelora.co menggunakan judul: "Pendukung Jokowi Jangan Asal Klaim, 70% Dana Pembangunan Bandara Kertajati dari APBD Jabar".


Artikel-artikel itu lantas dibagikan melalui Facebook. Artikel dakwahmedia.com turut dibagikan via fanpage facebook Dakwah Media. Daya sebarnya diketahui cukup kuat. Aplikasi Crowdtangle mencatat kekuatan daya sebarnya mencapai 22.7 kali lebih kuat daripada unggahan lain di fanpage yang sama. Begitu pula yang terjadi dengan artikel gelora.co. Setelah disebar melalui akun fanpage facebook Pos Metro Info, daya sebarnya juga kuat. Unggahan artikel itu 13.2 kali lebih kuat pengaruhnya dibandingkan postingan lain pada fanpage yang sama. Pengamatan kedua artikel itu dilakukan pada 20 April 2018 hingga pukul 18.00 WIB.

Lantas apa sebenarnya isi artikel-artikel itu? 

Artikel dengan judul "Pendukung Jokowi Jangan Asal Klaim, 70% Dana Pembangunan Bandara Kertajati Dari APBD Jabar" sebenarnya sederhana. Artikel itu ingin berpendapat bahwa “para pendukung Jokowi” perlu berpikir ulang ihwal prestasi Jokowi atas pembangunan Bandara Kertajati.

Seperti dikutip langsung dari paragraf kelima dan keenam dari artikel dakwahmedia.com: "Dan seperti biasa, para pendukung Jokowi sontak mengklaim Bandara Internasional Kertajati sebagai prestasi Jokowi. Dikiranya Bandara Kertajati dibiayai oleh APBN (Pemerintah Pusat). Padahal 70% Dana Pembangunan Bandara Kertajati dari APBD Jawa Barat." Singkatnya, artikel menyodorkan kalkulasi: pembiayaan pembangunan Bandara Kertajati 70% di antaranya berasal dari APBD Jawa Barat.

Atau, maksud lainnya adalah seperti ini: peran pemerintah pusat sebenarnya kecil, jauh lebih besarPemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada 70% sumbangsih mereka. Dalam konteks yang politis, tujuan artikel mencoba menolak cerita bahwa Jokowi punya andil dalam pembangunan Bandara Kertajati. Jika harus berterima kasih, maka haturkanlah kepada Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat dan Gubernur Ahmad Heryawan.

Dari mana situs-situs itu mendapatkan angka 70%? Informasi 70% pembiayaan pembangunan berasal dari APBD Jawa Barat diambil dari sejumlah pemberitaan. Setidaknya dua artikel dijadikan rujukan. Satu artikel berita memang menuliskan dengan judul "Pembangunan Bandara Internasional Kertajati 70% Dananya dari APBD". Sementara artikel lain menyebutkan “pembiayaan pembangunan BIJB 70 persennya berasal dari Pemprov Jabar”.

Nah, dua artikel yang menjadi rujukan itu sendiri berasal dari kutipan seorang narasumber yaitu Direktur Utama PT BJIB Virad Dimas Ekaputra. Kutipan pernyataan Virad: "Dari total biaya tersebut 70% atau Rp1,47 triliun adalah equity. Dari 70% equity, 51% atau sekira Rp750 miliar berasal dari Pemprov Jawa Barat. Sisanya 30% berasal dari pinjaman bank, jelas dia di Kantor UMP BIJB di Majalengka, Jawa Barat". 

Tidak hanya kutipan, bingkai awalnya adalah parafrase: "Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, dana pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Majalengka akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Adapun total keseluruhan biaya pembangunan untuk darat, diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun" (dikutip langsung dari sumber yang dirujuk dakwahmedia.com — lihat paragraf kedua dari berita ini).

Hal itu melahirkan pembacaan bahwa 70% equity dianggap sama sebagai 70% dana pembangunan Bandara Kertajati yang berasal langsung dari APBD Jawa Barat.

Kutipan Direktur Utama PT BJIB Virda Dimas Ekaputra itu mestinya dapat dibandingkan dengan informasi yang termuat dalam dokumen resmi. Merujuk dokumen Annual Report PT Bandarudara Internasional Jawa Barat Tahun 2016halaman 117, disebutkan bahwa “Nilai Project Pembangunan sisi darat bandara (Bandara Kertajati) berada di angka Rp2,2 triliun”. Sebagai tambahan informasi, Direktur Utama PT BJIB Virad Dimas Ekaputra menyatakan nilainya diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun.

Annual Report itu juga menyebut: "Nilai Project Pembangunan sisi darat bandara berada di angka Rp2,2 Triliun. PT. BIJB membagi persentase pendanaan ke dalam 70% ekuitas dan 30% loan atau pinjaman. Dengan ekuitas yang kemudian terbagi dua lagi ke dalam 51% Pemerintah Provinsi dan 49% mitra strategis pendanaan". 

Artinya, dari 2,2 triliun itu, 70 persennya (atau senilai Rp 1,54 triliun) adalah ekuitas. Sementara, 30%-nya (atau senilai Rp 0,66 trilun) adalah pinjaman. 70% ekuitas (PT BJIB) itu sendiri terbagi sebagai berikut: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkontribusi 51% (Rp 785,4 miliar) dan mitra strategis berkontribusi 49%. Dalam perhitungan, proporsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan demikian hanyalah 35,7% (atau dari perhitungan Rp 785,4 miliar/Rp 2,200 miliar dikali 100%).

Artinya, informasi dalam artikel semestinya menuliskan bahwa proporsi Pemprov Jabar dalam konteks pembangunan sisi darat bandara adalah 35,7% (bukan 70%). Itupun mestinya diberikan penjelasan bahwa itu pun bukan pembangunan total Bandara Kertajati, melainkan hanya pembangunan sisi darat bandara.

Orang dapat pula membandingkan berita dari media ini dengan media lain. Tanggal terbit kedua berita media itu sama, 13 Februari 2017. Berita pembanding itu lebih cermat dalam menceritakan soal 70% ekuitas ataupun 51% dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyumbang hal itu.

Dengan demikian, ada misinformasi pada artikel dakwahmedia.com berikut dengan sumber rujukannya. Bahkan, artikel itu dapat disebut memberi berita yang salah (false news).

=========

Sumber: Tirto.id


Tirto mendapatkan akses pada aplikasi CrowdTangle yang memungkinkan mengetahui sebaran sebuah unggahan (konten) di Facebook, termasuk memprediksi potensi viral unggahan tersebut. Akses tersebut merupakan bagian dari realisasi penunjukan Tirto sebagai pihak ketiga dalam proyek periksa fakta. 

News Partnership Lead Facebook Indonesia, Alice Budisatrijo, mengatakan, alasan pihaknya menggandeng Tirto dalam program third party fact checking karena Tirtomerupakan satu-satunya media di Indonesia yang telah terakreditasi oleh International Fact Cheking Network sebagai pemeriksa fakta.

Advertisement

Advertisement