Sikap Blunder HTI, Haramkan Demokrasi Tapi Akui Dukung PBB Pemilu Nanti

Sikap Blunder HTI, Haramkan Demokrasi Tapi Akui Dukung PBB Pemilu Nanti


MusliModerat.net - Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto membenarkan sudah ada pembicaraan antara kader HTI dengan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait keikutsertaan di pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

"Ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Tentu sudah ada kesepahaman kedua belah pihak antara HTI dan PBB," kata Ismail kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/3).

Menurut Ismail, kesepakatan antara HTI dan partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu fokus tentang agenda untuk memperjuangkan aspirasi umat dan tegaknya syariat Islam di pemilu 2019 nanti.

"Jadi di atas aspirasi umat dan tegaknya syariah Islam kita bisa sepaham dan berjalan," kata Ismail.

PBB Provinsi Bengkulu sebelumnya sudah melakukan perekrutan calon legislator dari kader HTI dan Front Pembela Islam (FPI).

Namun demikian, Ismail masih belum mau merinci secara detail nama-nama kader HTI yang akan menjadi calon legislatif (caleg) di parlemen nanti. Ismail hanya memastikan dukungan kepada PBB untuk kepentingan mengisi kursi parlemen sudah dibicarakan.

"Kalau sampai detail nama caleg belum ya. Tapi untuk dukungan ya ke PBB," tegas Ismail. 

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan pemahaman soal demokrasi yang dianut PBB dan HTI sudah sejalan. Menurutnya demokrasi yang dipahami keduanya adalah alat perjuangan untuk menegakkan aspirasi umat Islam.

Pernyataan ini diutarakan Ismail sekaligus membantah wacana soal masuknya kader HTI ke partai politik dan parlemen nanti bertentangan dengan sistem khilafah yang mereka usung.

"Jadi soal demokrasi kita sudah saling memahami," kata Ismail.

HTI Tolak Demokrasi
Pada juli 2017 lalu, Ismail juga mengungkapkan bahwa demokrasi tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dalam konteks kedaulatan rakyat. Karena itu, kata dia HTI kritik keras demokrasi.

"Kami memandang demokrasi tidak sesuai ajaran Islam dalam hal kedaulatan di tangan rakyat, pandangan benar-salah, halal-haram dalam Islam, itu benar-salah dan halal haram itu semestinya yang menentukan hak Allah SWT. Pemerintah dalam pandangan Islam, melaksanakan syariah dan menentukan masalah teknis administratif," terang dia.

Baca juga:

Mereka yang mau memberontak negara tapi berlindung dibalik Kalimat tauhid, Khawarij namanya

Mereka yang mau memberontak negara tapi berlindung dibalik Kalimat tauhid, Khawarij namanya

Apa Komentar anda?