Sabtu, 24 Februari 2018

Sadar Diri dan Bijak Memahami Isu Kebangkitan PKI yang Selalu Muncul Menjelang Pilkada

Oleh: Syahrial A. Naman  

MusliModerat.net - Dua bulan terakhir ini beberapa perisiwa di tanah air banyak terjadi, diantaranya yang menjadi perhatian dan ketegangan publik yaitu keresahan dan kekerasan yang terjadi terhadap tokoh agama dan simbol agama. Pelaku yang sudah ditemukan adalah mereka yang dikatakan gila (gangguan jiwa). Karena ada statement seperti ini Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dr. Danardi Sosrosumihardjo, menurutnya perlu pembuktian melalui diagnosis dari dokter.

Pada sisi lain, ada perkataan yang menyentil dari Wasekjen MUI Pusat yang mengatakan kenapa koq tokoh agama (kiyai, Ustadz) yang disasar, bukannya Kapolri atau Kapolda. Perkataan ini sebaiknya tidak terjadi, logika seperti ini tidak tepat dan menyasar bahkan menunjukkan rasa ketidaksukaan dihadapan publik terhadap kinerja instansi kepolisian yang menjaga keamanan dimasyarakat. Kemudian juga muncul istilah skenario sistemik, istilah ini menjelaskan bahwa persitiwa-peristiwa yang terjadi ada yang memanfaatkan artinya teroganisir yang tersebar dibeberapa daerah, dalang pasti ada selama belum jelas pelakunya dan masih proses penyelidikan, sebaiknya tidak perlu gusar apalagi su’udzhan yang berlebihan.

Kemudian Bawaslu dikatakan mengatur-ngatur ceramah (kutbah) Kiyai dan Ustadz di Masjid, ini tidak etis dan merupakan urusan agama. Persepsi ini keliru dan mentah informasi padahal tujuan Bawaslu mewacanakan kurikulum ini selama masa Pilkada, dengan orientasi mencegah terjadinya konflik SARA yang kerap dikampanyekan lewat khutbah keagamaan. Toh, Bawaslu akan merumuskan kurikulum ceramah itu bersama institusi keagamaan seperti; Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).

Jika diamati tujuan Bawaslu sendiri agar tempat ibadah, seperti Masjid maupun Gereja tidak digunakan sebagai alat politik untuk memenangkan kontestasi. Bawaslu harap ceramah bisa membawa kampanye ke arah anti politik identitas dan isu SARA. Rahmat Bagja anggota Bawaslu menyatakan, jangan sampai gereja dan masjid menjadi pusat politik yang tidak diharapkan, pusat politik boleh tapi yang mencerdaskan bukan memihak dan mengarahkan untuk memilih salah satu paslon.

Imjinasi isu yang sudah bertebaran via media sosial, demo, dan perbuatan brutal. Ini merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh seluruh agama dan tidak mempunyai cita-cita kedamaian. Apa bedanya mereka dengan tokoh jahat marvel, seperti Joker, Hela, The Shredder, Red Skull, yang lebih menyukai adanya ketakutan dan kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, isu sara, politisasi agama, intoleran, kebangkitan ataupun keturunan PKI dan lain sebagainya seneng sekali dijadikan buah bibir saat menjelang pilkada ataupun pilpres. Ketidak sukaan terhadap tokoh politik, sebaiknya tidak sampai membuat isu hoax yang mudah dikonsumsi publik melaui shere pemberitaan medsos tanpa mengecek dan mengkaji kebenarannya.

Berpolitiklah para politikus melalui kebenaran, tanpa menjatuhkan lawan dengan isu-isu yang digoreng. Juga berbahagialah bagi para pendukung salah satu partai politik atau tokoh politik, juga tidak mendukung secara brutal dan mampu mengkritik konstruktif, serta berani mengevaluasi jika ada kekeliruan dalam langkah kebijakan. Pendukung yang tertutup kaca mata hitam, evaluasi dan kritiklah para pejabat negara dan pemerintah, akan tetapi tidak membenci secara kasar dan terbuka, tanpa memandang kebijakan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Denpasar, 21 Februari 2018
Syahrial A. Naman 
Advertisement

Advertisement