Rabu, 28 Februari 2018

NU Malang: Lambang NU Jangan Dijadikan Alat Kampanye

MusliModerat.net - Keputusan Musyawarah Kerja (Musker) Nahdlatul Ulama (NU)  Kabupaten Malang telah final. Lambang dan atribut NU tidak boleh dipakai untuk alat kampanye dalam Pilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Jatim). 

Larangan yang disepakati tersebut telah disepakati bersama oleh keluarga besar NU Kabupaten Malang. Walaupun NU tidak melarang anggotanya untuk berpolitik dalam Pilkada Jatim 2018 ini.  

Wakil Rois PCNU Kabupaten Malang yang juga Ketua MUI Kabupaten Malang, KH Fadhol Hija menegaskan ulang mengenai larangan pemakaian lambang dan atribut NU dalam kampanye politik.

"NU Kabupaten Malang netral dalam Pilkada 2018. Ini sikap kami yang telah disepakati dalam Musker. Tentunya apabila dilanggar (pemakaian lambang NU,  red)  ada konsekuensi yang diatur dalam tubuh NU, " kata KH Fadhol Hija kepada MalangTIMES, Selasa (27/02). 

Landasan berpolitik NU sudah jelas,  lanjut KH Fadhol,  yaitu kembali ke Khittah-nya. "Yaitu sebagai organisasi islam yang bergerak di bidang sosial agama. Tapi NU tidak melarang anggotanya untuk berpolitik. Karena politik adalah bagian dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, " urai KH Fadhol. 

Dalam konteks larangan lambang NU dijadikan alat kampanye,  KH Fadhol  juga menegaskan,  apabila ada pengurus organisasi NU,  misalnya menjadi juru kampanye salah satu pasangan. Maka,  orang tersebut wajib untuk mengundurkan diri terlebih dahulu. "Kalau sudah seperti itu,  tentunya secara langsung dirinya juga tidak bisa saat kampanye memakai lambang-lambang NU," ujarnya. 

Hal tersebut berbeda,  misalnya dengan Badan Otonom di NU yang berjumlah sekitar 13. Misalnya Muslimat NU,  Fatayat NU,  GP Ansor serta lainnya. Peran mereka yang terlibat dalam pendukungan pasangan calon dalam Pilkada diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar-nya sendiri yang berbeda dengan NU. 

Dikesempatan yang sama,  saat MalangTIMES menyinggung persoalan isu penyerangan ulama di berbagai wilayah serta kebangkitan PKI,  KH Fadhol secara tegas menyatakan,  99 persen itu adalah hoax. 

"Belum ada laporan dari pondok pesantren tentang hal tersebut di sini. Apalagi yang menyerang para ulama orang gila seperti banyak diberitakan. La wong gila kok bisa berpikir untuk menyerang dan memilih korban, " ujarnya. 

Apabila ada orang gila yang melakukan seperti itu,  tentu ada pihak tertentu yang menggerakkan. "Jadi mereka kalau ada  bukan orang gila, " imbuhnya yang tetap menghimbau masyarakat,  khususnya kalangan Nahdliyin untuk tidak terkena provokasi dan resah dengan isu tersebut. 

Disinggung antisipasi adanya penyerangan yang mengarah kepada para ulama,  Ketua MUI Kabupaten Malang ini menyampaikam telah melakukan berbagai koordinasi sampai tingkat kecamatan. Serta tentunya dengan pihak keamanan yaitu Polres Malang. [jatimtimes.com]
Advertisement

Advertisement