Rabu, 03 Januari 2018

Tiga langkah Agar Indonesia Bebas dari Radikalisme di Tahun 2018

MusliModerat.net - Pergantian Tahun 2017-2018 sudah berlalu. Kini seluruh umat manusia sedang menyongsong tahun 2018. Pergantian tahun seperti saat ini dimanfaatkan dengan baik oleh berbagai kalangan untuk membuat suatu resolusi selama satu tahun ke depan; rencana mau ngapain saja, harapan, dan target-target yang jauh lebih baik, merupakan catatan utama pada tahun 2018.
Bersamaan dengan itu, berjuta-juta, bahkan milyaran manusia tumpah-ruah ke jalan dan tempat-tempat umum guna menyambut datangnya tahun baru 2018 dengan perayaan kembang api dan sejenisnya. Gegap-gempita menjadi pemandangan yang lazim di setiap sudut kota.

Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tinggalkan euforia perayaan tahun baru 2018, mengingat masalah yang mengintai bangsa dan negara Indonesia saat ini tidak sesederhanya membuat sebuah konsep acara perayaan tahun baru yang penuh dengan hura-hura itu. Ya. Diantara sekian banyak masalah akut yang masih menggerogoti jantung bangsa ini adalah radikalisme dan terorisme. Jangan sampai radikalisme dan terorisme melumpuhkan bangsa dan negara ini.

Oleh sebab itu, dalam konteks kehidupan keagamaan dan kebangsaan, tahun baru 2018 menjadi bahan refleksi untuk merumuskan dan menuntaskan masalah-masalah yang menimpa Indonesia, terutama terkait radikalisme dan terorisme, sehingga bangsa yang beragam ini menjadi lebih baik, semakin eksis, rukun, damai, dan masyarakatnya maju serta sejahtera.
Sebagai bahan pertimbangan dalam menapaki tahun 2018 agar Indonesia terbebas dari bahaya radikalisme dan terorisme, kiranya perlu menengok dimanika radikalisme dan terorisme pada tahun sebelumnya.
Pada 2017 lalu, Mata Air Fondation dan Alvara Research Center melakukan survei. Hasilnya, ada 23,4 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan jihad untuk menegakkan negara Islam atau khilafah. Sebagaimana diduga kuat bahwa jihad menegakkan negara Islam merupakan akar atau faktor munculnya radikalisme.

Sementara itu, Wahid Foundation bersama Lembaga Survei Indonesia (LSI), masih di tahun 2017 lalu, mengadakan survei besar-besaran terhadap masyarakat Indonesia tentang radikalisme. Survei ini menunjukkan bahwa sebanyak 0,4 persen penduduk Indonesia pernah melakukan aksi radika. Sementara 7,7 persen menyatakan bersedia bertindak radikal.
Memang, angka tersebut dalam survei Wahid Foundation terbilang sangat sedikit. Betapa tidak. Hanya 0,4  dan 7,7 persen saja gitu loh. Akan tetapi, secara kualitas, angka tersebut sudah amat cukup untuk membuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kacau-balau. Hal ini sangat mungkin sekali mengingat jika dirasiokan, 0,4 atau 7,7 persen dari 150 juta penduduk Indonesia, maka akan ditemukan orang yang bersedia bertindak radikal ada 11 juta orang.

Berangkat dari data hasil survei pada tahun 2017 lalu itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerjaan rumah pemerintah menjadikan tahun 2018 sebagai tahun bebas dari radikalisme dan terorisme tidaklah ringan. Meskipun demikian, optimisme harus menjadi pegangan utama. Tanpa optimisme dan sinergitas antar seluruh elemen masyarakat, 2018 akan menjadi momentum kebangkitan bahkan kemenangan kelompok radikal dan teroris.
Untuk itu, diperlukan kewaspadaan yang ekstra. Cara demikian saja tentu tidaklah cukup. Untuk itu, perlu digencarkan langkah-langkah strategis.
Pertama, menggandeng tokoh agama dan nasional.  Peran tokoh agama menjadi sangat vital dalam menanggulangi dan membasmi paham radikal. Sebab, kebanyakan pelaku bom bunuh diri memiliki pemahaman dan motivasi yang tidak hanya keliru, melainkan sesat-menyesatkan. Salah satu motivasi yang dimaksud adalah: “lebih baik mati, jika tidak hidup di bawah syariat Islam. Janji masuk surga bagi orang yang mau ‘berkorban’. Meledakkan diri bukanlah membunuh diri, melainkan bertujuan menyelamatkan keluarga dari api neraka, lewat syafaat syahid.”
Mantan Anggota Jamaah Islamiyah, Nasir Abas, pernah bercerita tentang pengembaraannya tentang makna jihad. Dalam bukunya  Membongkar Jamaah Islamiyah, ia mengatakan bahwa awalnya jihad yang ia pahami adalah sebagai perang mengangkat senjata. Namun, ketika ia belajar di Maahad Ittiba’u Sunnah di Kuala Pilah, malaysia, ia mengerti akan makna jihad sebenarnya. tepatnya ketika ia bertanya kepada gurunya, Ustadz Hashim A Ghani. Misalnya ketika Nasir bertanya kepada ustadz Ghani tentang kewajiban berangkat pergi jihad ke Afganistan, sang Guru menjawab bahwa kewajiban itu sudah dilaksanakan oleh rakyat Afganistan.

Dari sini dapat ditemukan sebuah benang merah bahwa ideologi dan pemahaman guru terhadap teks agama sangat mempengaruhi ideologi dan gerak sang murid. Andai saja kala itu Ustadz Ghani mmeberikan jawaban bahwa jihad adalah mengangkat perang, termasuk memerangi pejabat yang pro-demokrasi, niscaya Indonesia akan gempar. Begitu juga motivasi-motivasi bom bunuh diri yang diklaim sebagai cara meraih kunci surga perlu dikoreksi. Inilah tugas tokoh agama.
Kedua, menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Selain faktor pemahaman teks agama, radikalisme juga erat kaitannya dengan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Dalam frame ini, radikalisme dan terorisme muncul sebagai respon atas kekecewaan dan keputus-asaan terhadap pemerintah yang tidak bisa mengadopsi kebutuhan dasar masyarakatnya, yakni cukup dalam hal ekonomi, tidak termajirnalkan dan sejenisnya.

Ketiga, melakukan kontra propaganda di dunia maya.   Pola perekutran kelompok radikal sudah mengalami perkembangan yang cukup apik nan maju. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menebar kebencian dengan membungkus berita palsu agar masyarakat terprovokasi.
Dan yang perlu diingat adalah, bahwa tahun 2018 adalah tahun politik. Di tahun politik, kelompok radikal selalu mengambil peran siginifikan, terutama menggoreng isu sensitif yang berpotensi memecah-belah anak bangsa.
Melihat situasi yang demikian itu, penguatan literasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Masyarakat harus diedukasi agar melek literasi; menyaring berita sebelum di-sharing, dan lain sebagainya.

Jika ketiga langkah di atas berjalan dengan baik dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin pada tahun 2018 ini Indonesia akan bebas dari paham radikal dan laku teror yang menjadi ancaman bagi integrasi bangsa Indonesia. Semoga! (mm)
Sumber: Harakatuna
Advertisement

Advertisement