Pemimpin Negara-Negara Muslim Kutuk Keputusan Trump

Pemimpin Negara-Negara Muslim Kutuk Keputusan Trump

MusliModerat.net - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menolak keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Seperti dilansir Aljazirah, Rabu (13/12), Sekretaris Jenderal OKI, Yousef al-Othaimeen, yang berbicara pada saat pembukaan KTT OKI di Istanbul, mendesak para pemimpin Muslim untuk bekerja sama dalam memberikan tanggapan terhadap langkah Trump.

"OKI menolak dan mengutuk keputusan Amerika. Ini adalah pelanggaran hukum internasional dan ini adalah provokasi perasaan Muslim di dunia. Ini akan menciptakan situasi ketidakstabilan di wilayah ini dan di dunia," katanya.

Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan AS telah mendiskualifikasi dirinya dari perundingan damai Israel-Palestina di masa depan setelah membuktikan telah mendukung Israel.

Keputusan AS dinilai melanggar hukum internasional. "Kami tidak akan menerima peran apapun untuk Amerika Serikat dalam proses perdamaian, mereka telah membuktikan bias penuh mereka untuk Israel," katanya.

Menurut Abbas, Yerusalem akan selalu menjadi ibu kota Palestina. Warga Palestina membayangkan Yerusalem Timur sebagai ibukota sebuah negara masa depan.  Sementara Israel mengatakan, Yerusalem, yang berada di bawah pendudukan Israel, tidak dapat dibagi. Sebanyak 57 anggota OKI menyebut suara yang mereka sampaikan sebagai suara kolektif dunia Muslim.

Presiden Donald Trump mengumumkan pada 6 Desember bahwa AS secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memulai proses perpindahan kedutaannya ke kota tersebut, yang melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun.

KTT luar biasa OKI diadakan setelah pengumuman Trump tersebut. KTT ini diadakan atas permintaanPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Dalam kesempatan ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh Israel sebagai negara yang sedang ketakutan. Ia mengatakan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah mendapat kecaman dari masyarakat internasional. "Ini tidak sah. Kecuali Israel, tidak ada negara di dunia yang mendukung keputusan itu," katanya.[republika]

Baca juga:

Apa Komentar anda?