Selasa, 07 November 2017

Ansor Jakarta Timur Akan Ambil Tindakan Jika Ada Penceramah Menyebarkan Paham Khilafah

MusliModerat.net - DKI Jakarta harus diselamatkan dari para pendakwah yang selama ini membicarakan tentang khilafah. Sebagai Ibu Kota negara, masyarakat DKI, khususnya yang memiliki kegaiatan jangan sampai mengundang dan memberikan panggung kepada para pendakwah yang ingin merubah ideologi negara, Pancasila kepada sistem khilafah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jakarta Timur, Gus Mahmud Muzafar, saat dihubungi Publik-News.com melalui telepon selulernya, Senin (6/11/2017).



Menurut Gus Mahmud, Ansor Jakarta Timur akan mengambil tindakan jika ada forum atau pengajian yang penceramahnya membicarakan paham khilafah, yang tujuannya ingin menggantikan Pancasila sebagai sistem pemerintahan. Menurut dia, tindakan Ansor pasti sesuai prosedur.

“Ansor pasti ada kegiatan yang sesuai prosedur di lapangan. Kita kirim surat untuk damai,” ujar Gus Mahmud.

Menurut Gus Mahmud, jika ada masyarakat yang memiliki kegiatan kemudian tetap mengundang penceramah yang menyebarkan paham khilafah maka masyarakat tersebut perlu didampingi untuk diberi pemahaman tentang Pancasila. Sebab, jika paham khilafah terus disebarkan maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak yang selama ini belum mengerti bahwa Pancasila sudah final sebagai ideologi NKRI.

“Banyak masyakarat yang belum menyadari Pancasila. Makanya kami meminta peran pemerintah ditingkatkan dan dimaksimalkan untuk memberikan pemahaman pendidikan kebangsaan kepada masyarkat,” pinta Gus Mahmud.

Lebih lanjut, Gus Mahmud, menegaskan bahwa pendidikan kebangsan saat ini sedang disemarakkan di pesantren, khususnya pesantren NU, yang tersebar di Indonesia. Maka itu, kata dia, pemerintah jangan sampai lengah dan kalah bersaing dalam menyemarakkan pendidikan kebangsaan di sekolah-sekolah umum.

“Pesantren-pesantren sekarang sudah menerapkan pendidikan kebangsaan,” pungkas Gus Mahmud sambari menegaskan bahwa sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dilakukan MPR selama ini kurang efektif dan maksimal. (HR/PN).
Advertisement

Advertisement