Rabu, 25 Oktober 2017

Perrpu Ormas untuk Basmi Komunisme, Gerindra, PKS, PAN Tolak Perppu Ormas

MusliModerat.net - Tiga fraksi seperti Gerindra, PAN, dan PKS tetap konsisten menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) disahkan menjadi Undang-undang. Diketahui dalam rapat Paripurna DPR pada Selasa (24/10) hari ini akan dilakukan pengambilan keputusan DPR perhadap Perppu Ormas apakah disetujui menjadi UU atau tidak.

"Bagi Gerindra tetap menolak karena perppu itu jauh dari mensyaratkan perppu itu dikeluarkan. Tidak ada kegentingan yang memaksa. Dan itu sebabnya kami merasa tidak ada kepentingan tersebut maka perppu itu dianggap tidak perlu," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Meskipun jumlah fraksi yang menolak jauh lebih sedikit, Muzani mengatakan fraksinya tidak gentar untuk memperjuangkan penolakan terhadap Perppu Ormas. "Nggak ada pasrah. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran itu nggak boleh pasrah. Meskipun seorang diri. Kami akan melakukan itu. Dan Gerindra merasa kebenaran itu harus ditegakkan.

Karenanya, fraksinya berharap pengambilan keputusan tidak dengan voting. "Kami menghindari voting karena pikiran-pikiran yang kami rasa benar harus kami yakinkan ke teman-teman fraksi lain. Tentu saja kalau voting jadi opsi terakhir kami tidak bisa mengelak dan tidak bisa menghindar," katanya.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga mengungkap, hingga saat ini partainya tidak akan mengubah sikapnya menolak Perppu Ormas. Senada dengan Gerindra, PKS juga menilai tidak ada unsur kegentingan yang membuat Perppu Ormas itu tepat diterbitkan Pemerintah. "Sempai detik ini sikap fraksi PKS belum ada perubahan, PKS cinta NKRI PKS cinta Pancasila, PKS cinta konstitusi, tapi PKS tidak setuju atau menolak perppu," kata Jazuli.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto juga menegaskan penolakan PAN karena sesuai kajian PAN Perppu Ormas dinilai tidak dibutuhkan saat ini  "Sangat jelas dengan tegas menolak, menurut kami Perppu Ormas ini tidak dibutuhkan malah yang dibutuhkan sekarang adalah Perppu tentang bahaya narkoba dan pengangguran yang begitu luar biasa karena serangan masih dari tenaga kerja asing. Itu menurut kami lebih dibutuhkan oleh republik ini hari ini," katanya.

Inilah yang aneh, padahal Perppu Ormas diterbitkan untuk menolak ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, namun 3 Partai diatas justru sangat getol menoaknya.

Dalam  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas), Pasal 4 merinci larangan bagi ormas. Sebagai berikut:

(4) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau 
c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam penjelasan Perppu" Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945."
[mm]

Advertisement

Advertisement