Kamis, 26 Oktober 2017

Pengadilan Saudi Putuskan Korban Crane Mekkah Tidak Dapat Uang Kompensasi

MusliModerat.net - Korban insiden crane roboh pada 2015 lalu di Mekkah, Arab Saudi, dikatakan tidak akan dapat uang kompensasi.
Sebuah pengadilan di Mekkah telah memberikan keputusannya terkait pemberian uang ganti rugi untuk korban insiden yang menewaskan 108 orang itu.
Pengadilan telah membebaskan 13 pegawai Binladen Group, perusahaan yang bertanggungjawab atas pengoperasian crane yang roboh di Masjidil Haram tersebut.

Hakim yang menangani kasus tersebut mengatakan pengadilan sudah melakukan tinjauan ulang pada laporan teknis, mekanisme, dan geofisika yang berhubungan dengan kasus itu.
Selain itu, pengadilan juga mempelajari laporan-laporan dari badan meteorologi soal cuaca hujan dan badai pada hari kejadian, yang dianggap sebagai penyebab crane roboh.
"Crane sudah dalam posisi yang tepat dan aman. Tidak ada kekeliruan yang dilakukan oleh pihak terdakwa yang bertanggungjawab dan sudah mengikuti prosedur keselamatan," demikian pernyataan dari pengadilan.

Pengadilan juga mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan pada laporan-laporan dari kantor pusat Binladen Group.
Menurut laporan tersebut, keberadaan crane yang roboh itu sudah diposisikan di bagian timur Masjidil Haram selama lebih dari dua tahun.
Posisi crane tersebut di situ dikatakan sudah mendapat izin dari otoritas yang berwenang.
"Tidak ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa Binladen Group telah melanggar aturan keselamatan," lanjut pernyataan dari pengadilan.

Pada akhirnya, diputuskan bahwa baik korban cedera dan tewas dari insiden crane roboh tersebut tidak akan mendapat ganti rugi.
Sebelumnya, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud telah memerintahkan agar kompensasi diberikan pada korban insiden tersebut.
Raja Salman sempat menjanjikan akan memberikan dana santunan sebesar Rp 3,8 miliar untuk korban meninggal dan Rp 1,8 miliar untuk korban cedera.

Namun, sebenarnya Raja Salman tidak memiliki wewenang atas kewajiban pemberian kompensasi tersebut, karena semuanya harus atas keputusan pengadilan. (Saudi Gazette/tribunnews.com)
Advertisement

Advertisement