Rabu, 25 Oktober 2017

Pekik Khilafah dan Rezim Diktator Bergema di Aksi HTI Tolak Perppu Ormas Kemarin

MusliModerat.net -  Massa peserta aksi tolak Perppu Ormas 2410 meneriakkan kata 'khilafah' dalam aksinya di halaman depan Gedung DPR/MPR, Jakarta. Selain itu massa dan orator aksi juga menyebut pemerintahan Joko Widodo otoriter. 

"Rezim Jokowi Diktator!" Pekik orator dio atas mobil komando menggunakan pengeras suara.

"Betul" sahut massa seraya mengangkat bendera dan spanduk yang dipegangnya.


Orator yang berasal dari Ikatan Sarjana Hukum Islan Chandra Purna Irmawan mengatakan, bahwa Perppu ini tak hanya menyasar Hizbut Tahrir Indonesia, namun umat Islam lainnya berpotensi terkena dampaknya.

"Perppu ini jika disahkan, salah satu dampaknya bendera yang kalian pegang ini (Bendera HTI) berpotensi akan ditangkap, mau kalian?" tutur orator dengan nada tinggi

"Saya mencatat, jika kalian pemerintah mengesahkan perppu ini, kalian akan dicatat sejarah sebagai rezim diktator," sambung tambah orator kemudian diikuti masa.

"Takbiiir!" 

"Khilafah, Khilafah, Khilafah!"



Beberapa perwakilan dari massa aksi 2410 hingga saat ini masih silih berganti melakukan orasi. 

Sebagian dari mereka membawa spanduk, dan memegang bendera organisasi dan spanduk berisi tuntutan pembatalan Perppu Ormas selama aksi. 

Jumlah mereka bertambah banyak. Massa pun mulai menutupi hampir seluruh badan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas Jalan Gatot Subroto di sekitar halaman depan kompleks parlemen.


Aksi tolak Perppu Ormas digalang oleh sejumlah ormas, seperti HTI dan Alumni 212. Di dalam Gedung DPR, anggota dewan tengah menggelar rapat paripurna mengagendakan pengesahan Perppu Ormas menjadi Undang-undang. 


Berikut isi Perppu Ormas:

Dalam  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas), Pasal 4 merinci larangan bagi ormas. Sebagai berikut:
(4) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau 
c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Dalam penjelasan Perppu" Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945."

[cnn/mm]
Advertisement

Advertisement