Sabtu, 09 September 2017

Kronologi yang Sebenarnya Mulai awal Konflik Hingga Mereka Menyudutkan NU Karimunjawa

Salah satu media Fitnah yang menyudutkan NU
MusliModerat.net - Rame-rame sudutkan NU dari media Muhammadiyah, media FPI hingga media abal-abal, semua menghakimi warga dan NU Karimunjawa tanpa memandang kejadian yang sebenarnya. berikut kronologi awal konflik hingga datangnya santri yang secara tiba-tiba padahal pihak Muhammadiyah tidak tahu itu santri dari mana yang kami rilis dari Dutaislam.com.

Masalah Bangunan
Pertemuan antara pihak PCNU Jepara, PDM Jepara, dan YBM bersama KH Mujib Qulyubi dari PBNU Jakarta, disaksikan banyak orang, di Gedung NU Jl. Pemuda Jepara pada 10 Maret 2017, semua sepakat untuk memauqufkan (menghentikan) proses pembangunan pesantren oleh Yayasan Bina Muwahhidin (YBM) di dukuh Alang-Alang Karimunjawa.
Rapat membahas bangunan pesantren Yayasan Bina Muwahhidin di Karimunjawa, Rabu (06/09/2017)

Tiga hari setelah pertemuan tersebut pihak Kecamatan Karimunjawa langsung meminta YBM untuk memauqufkan bangunan itu hingga hasil pembicaraan di Gedung NU pada 10 Maret 2017 tersebut ditindaklanjuti. Walhasil, pasca pertemuan gedung NU bersama KH Mujib Qulyubi, tidak ada lagi kabar lanjutan pembangunan pesantren. Berikut lanjutan kronologisnya setelah tenang:

  1. Pada Hari Senin, 4 September 2017, ada banyak warga luar Karimunjawa yang tiba-tiba datang menggunakan gedung tersebut untuk kegiatan 47 orang santri dalam kerangka program Tahfidzul Qur’an yang disebut dauroh tahfidz Qur’an, sebagaimana keterangan dari Ittihadul Ma’ahid Muhammadiyah (ITMAM) PP Muhammadiyah. 
  2. Melihat banyaknya orang datang, padahal bangunan sudah dihentikan dari segala aktivitas sejak Maret 2017, warga Karimunjawa kaget. Setahu mereka, bangunan itu sudah mauquf hingga menunggu kepastian ijin operasional dan IMB, yang dalam kesepakatan dan perbincangan awal akan dikelola bersama antara NU dan Muhammadiyah, serta seutuhnya seutuhnya dipergunakan demi pengembangan tingkat pendidikan warga Karimunjawa. 
  3. Sebagai tindakan preventif, Camat Karimunjawa, Budi Krisnanto, menginstruksikan kepada Petinggi Karimunjawa, Arif Rahman, agar mengundang tokoh masyarakat, warga Karimunjawa, termasuk PC Muhammadiyah, MWC NU Jepara beserta pimpinan lembaga lainnya, membahas dauroh tahfidz yang jadi polemik warga Karimun tersebut. 
  4. Keterangan yang didapatkan Dutaislam.com di lapangan menyebutkan, saat ini isu soal HTI yang beberapa pekan lalu dibubarkan resmi pemerintah membuat masyarakat Karimunjawa meningkatkan kewaspadaan. Apalagi Carik setempat juga mengatakan kalau HTI dan MTA ternyata sudah membeli tanah di Karimunjawa. 
  5. Kewaspadaan inilah yang membuat Camat Karimunjawa melakukan tindakan preventif dengan mengumpulkan warga dan tokoh masyarakat di Aula Balai Desa Karimunjawa pada Rabu (06 September 2016) malam, mulai sekitar jam 21.00 WIB. Acara ini diberi tema oleh Petinggi Karimunjawa dengan: Klarifikasi Bangunan Milik Yayasan Bina Muwahhidin Surabaya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara.
  6. Dalam pertemuan, tidak ada pembahasan mengusir peserta program Tahfidz Al-Qur’an oleh ITMAM di Karimunjawa. Pak Camat yang menjadi penengah kala itu justru memberikan kesempatan tabayun seluas-luasnya kepada Ketua PCM Karimunjawa, Muhammad Irwan agar menjelaskan maksud kedatangan 47 santri. 
  7. Awalnya, yang selalu menjawab adalah Pak Solikul, mantan Ketua PCM Karimunjawa yang juga Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Karimunjawa. Namun karena Solikul tidak berkapasitas menerangkan, Ketua PCM Karimunjawa lah yang diminta memberikan penjelasan lebih lanjut oleh peserta yang hadir. 
  8. Sebagai Ketua PCM Karimunjawa, Muhammad Irwan mengaku tidak tahu soal adanya 47 santri dari Karangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah itu yang diboyong ngaji ke pesantren itu. Dia tidak diajak komunikasi dan koordinasi. Bahkan pihak PDM Jepara juga tidak diserahi 47 santri ke Karimunjawa.  
  9. Keterangan Irwan itulah yang membuat warga Karimunjawa akhirnya mempertanyakan adanya agenda droping puluhan santri ke Karimunjawa. Sementara, IMB, ijin operasional dan kejelasan pelunasan tanah lokasi juga belum ada yang clear. 
  10. Kholikin, yang mewakili MWC NU Karimunjawa menerangkan kalau Madrasah Diniyah Raudlatul Muta’allimin yang dikelola olehnya saja tengah mengurus kembali ijin operasional karena sudah kadaluarsa sejak berakhir tahun 2016 lalu. 
  11. Karena Ketua PCM Karimunjawa tidak paham maksud dan tujuan program tahfidz Qur’an gagasan ITMAM, Pak Camat akhirnya menengahi para peserta rapat agar semuanya taat aturan, termasuk mengurus IMB dan ijin operasional pesantren jika akan digunanakan kegiatan, sebagaimana juga Madin Raudlatul Muta’allimin. 
  12. PCM Karimunjawa merasa ketamuan tapi tidak jelas jeluntrungnya. Karena itulah, PCM Karimunjawa sepakat untuk menarik para santri itu ke ITMAM. Pembahasan penarikan santri ini tidak masuk dalam agenda rapat. Usulan itu muncul setelah PCM Karimunjawa merasa dicolong lakunya oleh aktivitas PP Muhammadiyah di wilayahnya walau ITMAM sendiri mengaku sudah mengirim surat pemberitahuan kegiatan kepada aparat keamanan setempat, termasuk koramil dan polsek Karimunjawa. 
  13. Karena khawatir akan ditunggagi kepentingan oknum yang ingin memanfaatkan (mengingat banyaknya orang asing di Karimunjawa, untuk tujuan wisata maupun bisnis), Pak Camat akhirnya memberikan kebijakan agar menarik para santri.
Di luar sana, akhirnya banyak media ngawur yang menyebut ada Syiah menyusup ke Karimunjawa, NU dianggap mengusir santri dan bahkan ITMAM sendiri sangat disayangkan ikut komentar negatif soal keputusan warga Karimunjawa tersebut. Kabar terakhir, ITMAM laporkan kasus YBM Karimunjawa ini ke Komnasham.

Pihak Muhammadiyah tak tahu Menahu datangnya Santri
Kholiqin, salah satu tokoh masyarakat Karimunjawa yang kebetulan menjadi pengurus MWC NU Karimunjawa sangat menyayangkan adanya pemutabalikan fakta soal bangunan pesantren di Alang-Alang Karimunjawa Jepara Jawa Tengah.

Ia yang diundang petinggi Karimunjawa membahas duduk perkara status pesantren milik Yayasan Bina Muwahhidin bersama Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Karimunjawa pada Rabu (06/09/2017) malam, tidak pernah menyangka jika keputusan rapat bersama yang juga dihadiri Camat Karimunjawa itu, bakal digunakan media online radikal untuk menyudutkan NU dan warga Karimunjawa pada umumnya.

Kata Kholiqin, rapat malam Kamis itu tidak membahas pembubaran. Tapi tabayun soal datangnya para santri di bangunan yang oleh warga Karimun diketahui sudah dihentikan pembangunannya sejak Maret 2017. Hasil keterangan PCM Karimunjawa justru yang membuat peserta rapat tercengang.

"Konfirmasi PCM Karimunjawa menerangkan kalau tidak dihubungi oleh pihak manapun soal program tahfidz," tutur Kholiqin kepada wartawan Dutaislam.com, via saluran telepon, Sabtu (09/09/2017).

Hasil pembahasan peserta, lanjut Kholiqin, IMB bangunan ternyata juga tidak ada, info pembelian tanah belum clear dan ijin operasinal belum diurus, "kok langsung didroping santri luar Karimunjawa," imbuhnya.

Karena PCM Karimunjawa juga tidak tahu ngalor-ngidulnya kegiatan yang menghebohkan warga Karimunjawa itulah, Pak Camat, masih menurut Kholiqin, meminta semua orang harus taat aturan. Termasuk pesantren.

"Saya sendiri juga lagi ngurus ijin operasional Madin Raudlatul Muta'allimin Karimunjawa yang sudah harus diperharui," ujar Kholiqin, membandingkan sikap yang harus dipilih warga taat aturan.

Soal warga Karimunjawa mengusir santri, hal itu dibantah Kholiqin. Peserta rapat yang dihadiri oleh banyak kalangan dan tokoh, tidak ada niat yang kaku atau letterlek untuk membubarkan. Sama sekali tidak.

"Kita sendiri tidak nyono sampai keputusan rapat harus meminta pulang peserta dauroh tahfidz. Awalnya sosialiasi IMB. Karena mendengar PCM tidak tahu lor kidul, kita khawatir ada yang memanfaatkan. Bahkan disebut ditunggangi Syiah. Warga Karimunjawa hanya mengarahkan agar masa depan pesantren bisa baik," katanya.

Kholqin kembali menegaskan, penarikan santri dari ITMAM PP Muhammadiyah bahkan didukung oleh PCM Muhammadiyah Karimunjawa karena mereka ingin agar pesantren dimanfaatkan untuk warga Karimun untuk pendidikan warga Karimun. 

"Mereka juga menginginkan agar pesantren dikelola oleh warga Karimunjawa dan tokoh Islam di sini. Sayangnya ada yang memanfaatkan isu negatif," imbuh Kholiqin.


Ada yang Berkhianat?
Betul nian jika ada wahabi masuk wilayah, konflik dan ketegangan akan segera muncul di sana. Mirip Suriah dan negara Timur Tengah yang berkonflik.

Begitulah yang terjadi saat bangunan yang dulu dianggap warga Karimunjawa sebagai hotel, tiba-tiba akan dibuat pesentren oleh Yayasan Bina Muwahhidin yang berpusat di Surabaya. 

Yayasan Bina Muwahhidin yang terindikasi beraliran wahabi, warga Karimunjawa sebetulnya sudah menurunkan tensi sejak kisruh pesantren wahabi yang menggunakan platform Muhammadiyah itu terjadi. Antara PDM Jepara dan PCNU Jepara pun sepakat untuk mengelola pesantren tersebut dengan nama Pesantren Tahfidz Al-Qur'an MuhammadiNU, pesantren gabungan MD dan NU pertama di dunia.

Namun pihak yayasan ternyata bermain "tusuk" belakang. , Bina Muwahhidin pun kemudian secara sepihak menyerahkan tanah dan bangunan di Karimunjawa kepada PP Muhammadiyah. Merasa ada "rejeki nomplok" bangunan pesantren di Karimun, Ittihadul Ma’ahid Muhammadiyah (ITMAM/Persatuan Pondok Pesantren Muhammadiyah) mengirim 47 orang untuk nyantri di sana, tanpa konsultasi, minim komunikasi. Pokoknya ada bangunan nganggur, sikat!

"Wah, wahabi mulai datang ini," begitu salah satu asumsi yang keluar dari warga Karimun karena tidak mengetahui asal usul mereka. Para santri yang datang tak diundang, pulang pun tak diantar. Pasalnya, PD Muhammadiyah Jepara tidak tahu sama sekali soal serah terima gedung itu di Karimun kepada PP Muhammadiyah.

Padahal, dulunya, antara PDM dan PCNU sepakat tidak akan menggunakan fasilitas itu kecuali resmi dikelola bareng atas nama Pesantren Tahfidzul Qur'an MuhammadiNU, bukan dengan nama Pesantren Al-Quds Muhammadiyah Karimunjawa, sebagaimana nama yang diinginkan yayasan itu.

PDM Jepara juga tidak tahu ada dauroh. Mereka juga mengaku tidak pernah dipasrahi santri-santri penghafal Al-Qur'an di pesantren tanpa pangasuh itu. "Tahu-tahu sudah 'mak bedunduk' ada di lokasi," demikian Kata Ulul Albab, Sekretaris PCNU saat bertemu dengan wartawan situs Dutaislam.com di Jepara, Jumat (08/09/2017).

Menurut keterangan Rais Syuriah PCNU Jepara, KH Ubaidillah Umar, dulu pihak yayasan tidak akan menyerahkan wakaf bangunan kepada siapapun sesuai amanat wakif (pemberi wakaf). Termasuk kepada Muhammadiyah. Ironisnya, di belakang hari, tiba-tiba diserahkan ke PP Muhammadiyah tanpa komunikasi dan konfirmasi kepada PCNU Jepara maupun PDM Jepara yang sudah berbulan-bulan menenangkan warga Karimunjawa.

Oleh situs  Muhammadiyah sangpencerah.id itu, warga Karimunjawa malah dituduh intoleran karena meminta tidak ada aktivitas di pesantren sebelum terbit IMB dan ijin operasional pengelola. Warga Karimun menginginkan agar pesantren tidak beroperasi jika tidak dikelola oleh PDM Jepara bersama PCNU Jepara, sebagaimana kesepakatan awal. 

Andai saja yayasan Bina Muwahhidin tidak main belakang dengan manuver munafiq menyerahkan kepada PP Muhammadiyah, situasi Karimunjawa tak akan memanas lagi karena pengurus PDM maupun PCNU sudah calling down dan slow.


"Kalau dikelola oleh PDM Jepara, silakan. Muhammadiyah Jepara maksudnya, yang sudah dikenal karakter moderatnya oleh warga Karimun dan warga Jepara pada umumnya. Tapi jika masih disusupi Al Quds-nya, dia siap-siap berhadapan dengan NU yang jelas menolak sel-sel radikal tumbuh di Karimunjawa," ujar Mbah Ubaib, Syuriah NU, Jumat (08/09/2017). 

Hadirnya 47 peserta tahfidz jelas membuat warga merasa "ditusuk" dari belakang. Kesepakatan yang selama ini dibangun ternyata dikhianati oleh yayasan Bina Muwahidin. Apalagi pihak ITMAM menuduh intoleran warga Karimunjawa. "Ini sudah keterlaluan," kata Luluk, sekretaris PCNU Jepara.

Padahal, kata Luluk, status tanah dan bangunan milik Yayasan Bina Muwahhidin di Karimunjawa sudah disepakati akan ada dan beroperasi jika dilengkapi ijin operasional. Ini surat dari Camat Karimunjawa soal hasil pembahasan sejarah pesantren yang menuai polemik itu, dikirim kepada Dutaislam.com, Kamis (07/09/2017).
hlm. 1
hlm. 2
Andai saja ITMAM di PP Muhammadiyah mengetahui sejarah bangunan, mereka tidak akan mau diadu domba oleh yayasan Bina Muwahhidin Surabaya itu. Betul nian, wahabi masuk desa, kisruh semua. Bangunan belum jadi saja sudah main rusuh dan misuh-misuh intoleran, apalagi kalau sudah jadi. Karimun mau dibuat konflik?

Dirilis dari pemberitaan Dutaislam.com


Advertisement