Selasa, 26 September 2017

Amien Rais Tuduh Rezim Jokowi Bangkitkan PKI, Istana: Ngawur!

MusliModerat.net -  Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais menyebut pemerintahan Presiden Jokowi memberi angin segar kebangkitan PKI. Dasarnya adalah pernyataan Jokowi yang ingin membuat ulang film G30S/PKI versi milenial. Hal ini dibantah keras oleh Istana Negara.

"Itu sih ngawurlah," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki kepada wartawan di kantornya, gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2017).


Belakangan, penayangan film tentang G30S/PKI menjadi kontroversi. Ini bermula setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan jajarannya memutar film buatan 1984 dengan durasi 4 jam 31 menit itu.
Pada pemerintahan Orde Baru di bawah presiden ke-2 RI Soeharto, film itu memang rutin diputar atau ditayangkan setiap 30 September. Namun, pada era reformasi, sudah tak ada lagi perintah menayangkan film itu. Salah satunya karena TNI AU merasa didiskreditkan dalam alur ceritanya.

Kini sejumlah daerah sudah memutar kembali film garapan sutradara Arifin C Noer itu, baik di sekolah maupun markas militer. Ada yang antusias menontonnya, ada pula yang mengantuk.

Jokowi kemudian berwacana membuat ulang film tersebut. Tujuannya agar sesuai dengan perkembangan zaman dan menarik minat generasi milenial.

"Untuk anak-anak milenial tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka," kata Jokowi saat ditemui di Desa Mangunsuko, Dukun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9).

Namun pernyataan ini dipandang berbeda oleh Amien Rais. Menurut dia, justru usulan tersebut bisa memberi angin segar kebangkitan PKI.

"Yang jelas sekarang ini rezim Jokowi secara nggak disadari memberikan angin kebangkitan PKI. Itu yang bahaya," kata Amien, Minggu (24/9).

Setelah itu, Menko Polhukam Wiranto juga sudah menimpali lagi. Menurutnya, ajakan nonton bareng film itu tak harus menjadi polemik.


"Ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikkan, apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih. Anjuran Presiden untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan menyesuaikan cara penyajian agar mudah dipahami oleh generasi milenium, merupakan kebijakan yang rasional," kata Wiranto di kantornya kemarin. 
(bag/dkp/detikcom)
Advertisement

Advertisement