Senin, 14 Agustus 2017

Klarifikasi Tuduhan Aksi Santri Teriakkan Yel-yel "Bunuh Menteri"

MusliModerat.net - Aksi murni penolakan Kebijakan Lima Hari sekolah atau yang lebih dikenal dengan FDS, yang sesungguhnya berangkat dari keprihatinan anak bangsa utamanya sebagian warga Nahdliyin menuai tanggapan nyinyir dan miring di medsos. Tidak tanggung-tanggung KPAI, melalui Komisionernya Sitti Hikmawatty mengkritik pelaksanaan Aksi Penolakan FDS oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (AMPPI) di Lumajang (7/8/).

Seperti diketahui bahwa KPAI mengkritik pelaksanaan Aksi Penolakan tersebut dengan alasan mengikutsertakan anak-anak dan meneriakkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan anak-anak ditengah aksi penolakan tersebut.
Atas dasar itu, AMPPI melalui Press Releasenya yang diterima jagatngopi.com (14/8) merasa merasa perlu mengklarifikasi kejadian sesungguhnya dan seutuhnya. Lebih lengkap berikut kronologi dan kesimpulan yang disampaikan pihak AMPPI yang ditandatangani Kyai Nawawi selaku Kordum dan Khoirun Nasihin selaku Korlap Aksi, sebagaimana diterima jagatngopi.com.
Kronologi Aksi :
1. Jam 08.00 WIB pada Senin, 7 Agustus 2017, seluruh pimpinan aksi sudah berkumpul di tempat utama aksi. Tidak ada acara longmarch. Karena acara utamanya adalah istighotsah.  
2. Setelah  pimpinan aksi berkumpul, peserta aksi mulai berdatangan dan aparat keamanan berseragam lengkap juga sudah berjaga di lokasi.    
3. Sekitar pukul 08.30 WIB,  peserta aksi dari beberapa pondok pesantren sekitar lokasi aksi (depan gedung kantor DPRD Kab.Lumajang)  berjalan kaki. Sebelum masuk arena aksi, peserta aksi ini meneriakan yel yel yang tidak jelas karena banyaknya massa yang hadir. Apakah yel-yelnya cabut menetrinya, kubur menterinya, mundur menterinya atau bunuh menterinya semua tidak jelas. 
4. Melihat situasi itu korlap aksi bersama keamanan dari Polres Lumajang berupaya untuk mengendalikan massa dengan meminta peserta aksi untuk bergabung kedalam barisan Istighosah. 
5. Jam 08.45 WIB semua massa terkendali dan mengikuti acara Istighosah dengan khidmat yang dipimpim oleh KH. Ahmad Hanif dan KH. Ahmad Qusairy dari Syuriyah PC NU Lumajang.
6. Jam 09.30 WIB dilanjukan dengan orasi oleh korlap (cak nash) yang berisi tuntutan pencabutan Permendikbud no 23 tahun 2017. Dilanjutakan dengan statemen Ketua Komisi D DPRD kab. Lumajang (Bpk. Sugianto, S.H ) dan diiringi pernyataan sikap oleh Kordum aksi ( Gus Nawawi, M.Pd ) 
7. jam  10.15 WIB Acara do’a bersama dan peserta aksi membubarkan diri dikawal oleh Polsek masing masing kecamatan
8. Jam 24.00 WIB Dilaporkan oleh pihak keamanan Polres Lumajang bahwa seluruh peserta aksi sampai kerumah masing masing dengan selamat. 
Kesimpulan  : 
1. ⁠⁠⁠ Bahwa acara aksi damai menolak kebijakan FDS 5 hari sekolah oleh AMPPI telah mendapatkan izin dari pihak polres Lumajang No: STTP/02/VIII/2017/SAT.IK
2. Konten acara aksi damai tolak FDS 5 Hari Sekolah di kabupaten Lumajang Tanggal 07 Agustus 2017 berisi doa Bersama dan Istighotsah yang  dipimpin oleh Katib Syuriyah PCNU Lumajang
3. Terkait anak- anak  yang hadir pada acara tersebut  adalah santri yang diajak oleh orang tua (wali santri ) 
4.  Tidak ada instruksi untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas seperti yang diupload dan disebarkan oleh media yang tidak suka dengan aksi tersebut.
5. Kalaupun benar, pasti di luar tempat istighotsah, dan tidak termasuk dalam rangkaian aksi, dan pastinya kita akan ingatkan dan bina selanjutya
6. Meminta pemerintah, tidak defensif menghadapi aspirasi soal FDS yang hanya akan ciptakan keberisikan baru. 
7. Terkait press release yang dikeluarkan oleh KPAI tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena hanya didasarkan pada video, dan pihak KPAI tidak melakukan klarifikasi terhadap penanggung jawab aksi.
8. Kepada semua pihak, kami mohon untuk tidak terpancing dan tidak memberikan informasi apapun terkait  aksi damai tolak FDS 5 hari sekolah tersebut sebelum mengklarifikasi kepada pananggung jawab aksi.
Demikian klarifikasi ini kami sampaikan, semoga semua pemberitaan miring terkait aksi tolak FDS 5 hari sekolah di kabupaten Lumajang tidak menyurutkan jihad penolakan terhadap Permendikbud 23 tahun 2017.
Advertisement

Advertisement