Sabtu, 05 Agustus 2017

FPI Sebut PKI Mulai Bangkit, Panglima TNI Sebut Isu PKI Info Hoax

MusliModerat.net - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) H Rizieq Shihab menilai ada propaganda masif yang membuat masyarakat tak sadar akan kebangkitan komunisme di Indonesia.
"Kita di sini semua paranoid, maka di sini ingatkan mana ada Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah bubar," ucap Rizieq saat memberi sambutan di simposium tandingan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, tahun lalu.
Dia mengatakan, adanya kelompok yang bersikeras mengganti TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 merupakan bukti kebangkitan PKI.
"Kalau dicabut ini menguntungkan keluarga bekas PKI. Yang untung bukan negara, yang untung adalah kader-kader PKI," ujar H Rizieq.

Indikasi berikutnya, menurut dia, adalah penghentian pemutaran film pengkhianatan G30S. Padahal, biasanya film itu setiap tahun diputar, tetapi setelah 1998 sudah mulai dihentikan.
"Ini siapa yang berani. Ini indikasi kebangkitan PKI yang tak terbantahkan. Kalau tidak merapatkan barisan, PKI akan melibas kita semua," kata dia.
Dia pun menganggap simposium di Aryaduta hanya menguntungkan kelompok PKI.

Sementara itu, PANGLIMA TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah informasi yang menyebut dirinya bakal menumpas habis Partai Komunis Indonesia (PKI), sedangkan Presiden Joko Widodo melarangnya. Informasi tersebut dianggap bohong (hoax).
“Kalau hoax enggak usah dibicarakan. Mau diapain lagi? Pokoknya itu hoax,” cetus Gatot kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, kemarin.

Gatot menolak berkomentar saat dising­gung mengenai informasi intelijen militer yang menyangkut keberadaan dan jumlah antek PKI di Indonesia. Ia pun enggan menanggapi isu tersebut dikaitkan dengan proses pilkada serentak.
“Saya enggak tahulah. Tanya yang bikin hoax-lah,” ujar Gatot singkat.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryan­to. Menurutnya, pemberitaan yang dimuat di salah satu portal di dunia maya pada Selasa, 14 Februari dianggap tidak benar. Inti pemberitaan itu ialah Gatot akan menghabisi PKI meskipun dilarang Presiden, serta siap menanggung risiko pemecatan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan propaganda melalui sarana media sosial dinilai semakin masif dan berbahaya. Pun ancaman baru yang memanfaatkan teknologi itu menjadi sebuah keniscayaan serta berpotensi menghancurkan persatuan bangsa.
“Masalah ini akan mengganggu eksistensi negara. Ada yang mau memisah­kan rakyat dan pemerintah. Upaya propaganda seperti itu harus kita redam,” ujar Wiranto.

Menurutnya, pemerintah melihat adanya pola dinamika ancaman yang terus berubah serta mengalami gerakan dinamis. Penyebaran informasi bohong seperti itu cenderung mengganggu kerukunan masyarakat dan menghambat pembangunan.[mm]

Advertisement

Advertisement