Sabtu, 22 Juli 2017

Sekjen PBNU Ajak Anggota Almarhum HTI Gabung Nahdlatul Ulama

MusliModerat.net - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara resmi telah dibubarkan pemerintah. Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlathul Ulama (Sekjen PB NU) Helmy Faishal Zaini mengajak para anggota HTIagar bergabung ke NU.
“Kepada teman- teman yang eks HTI agar mari sama- sama merapat ke NU, yang perempuanya ke Muslimat NU dan yang muda ke Ansor,” ungkap Helmy usai menghadiri undangan Safari Gerakan Nasional Membaca di Lapangan Tastura Praya, Lombok, NTB, Jumat kemarin (21/7).

Helmy yang juga anggota Fraksi PKB di DPR RI asal Dapil NTB itu menyatakan bahwa NU terbuka menerima kehadiran anggota HTI untuk bergabung bersama- sama dengan NU, guna mensyiarkan agama Islam yang cinta kedamaian.

“Kami dengan hati terbuka siap menerima dan mari kita kembangkan dakwah Islam yang ramah dan menghargai budaya setempat serta menghargai adanya perbedaan. Saya mengajak kawan- kawan HTI agar mengembangkan ajaran Islam yang rahmatan lilalamin melalui NU dan kapanpun kami siap merangkul,” tambahnya.

Dijelaskan, dengan masuknya anggota HTI ke NU maka mereka akan memiliki peluang besar menyebarkan Islam di seluruh nusantara. Terlebih NU saat ini punya ribuan pondok pesantren (Ponpes) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Karena HTI tidak sesat bahkan salat sama nabi juga sama, tapi yang dikritisi adalah agenda politiknya yang mengusung konsep khilafah. Sehingga mari kita sama- sama kembali dengan ideologi Pancasila,” tambahnya.

Dia mengatakan, tidak ada masalah jika ada ormas kritis, missal menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM ). Tapi, lanjutnya, ormas yang punya agenda bertentangan dengan konstitusi, memang harus dibubarkan.

“Jadi kita harus membedakan mana yang bertentangan dengan ideologi Pancasila maupun kepentingan terkait kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Kendati memberikan dukungan terkait pembubaran HTI, PBNU tetap akan terus melakukan pengawalan agar Perppu Ormas tidak disalahgunakan oleh pemerintah.

“Kalau dalam perjalananya peraturan tersebut disalahgunakan, misalnya ada ormas yang sebetulnya tidak bermasalah tapi dipermasalahkan oleh peraturan ini, maka PBNU akan tetap perotes. Tetapi sejauh ini hanya digunaan untuk HTI yang jelas- jelas bahwa mereka mengusung agenda khilafah,” tambahnya.

Dikatakan NU juga selalu memberikan masukan kepada pemerintah agar selalu berhati- hati dalam mengambil keputusan. Diingatkan jangan sampai menjadikan Perppu Ormas sebagai pintu masuk melakukan politisasi orang yang tidak sependapat dengan pemerintah. (cr-met)

Berita Jppn.com
Advertisement

Advertisement