Catatan Gemes saat Nonton ILC Perppu Ormas, HTI Muter-muter Gak Jelas

Catatan gemes saat nonton ILC Perppu Ormas:

1. Yusril: "Kita musti belajar dari sejarah, dulu UU anti subversif ditandatangani oleh Sukarno tahun 1963, lalu setelah Soeharto berkuasa, UU itu dipakainya untuk menangkapi para pendukung Sukarno. Katakanlah kita berasumsi pemerintah Jokowi ini baik, tidak akan menyalahgunakan Perppu ini, tapi bagaimana kalau nanti di antara yang hadir di sini jadi Presiden lalu menggunakan Perppu itu untuk menangkapi pendukung Jokowi??"
Kalau saya jadi Karni, saya akan tanya, "Oh, jadi Anda melihat ada potensi bahwa "yang hadir di sini" berpotensi jadi diktator??"
Yang dimaksud Yusril "yang hadir di sini" tentulah para oposan Jokowi, antara lain HTI yang jubirnya duduk di sebelah Yusril; karena tak mungkin Pak Mendagri (yang juga duduk di sebelah Yusril) yang dimaksud Yusril sebagai orang yang "kalau jadi presiden akan menangkap pendukung Jokowi".

2. Nusron Wahid mengajukan pertanyaan to the point: "kalau benar HTI tidak menentang Pancasila, tinggal dideklarasikan saja, selesai masalahnya."
Lalu kesempatan diberikan ke Ismail Yusanto yang bicara ke sana-sini, intinya:
-"siapapun boleh saja menuduh ormas ini itu menentang Pancasila.." (ngeles)
-"apa yang dilakukan pemerintah saat ini apa sudah sesuai sama Pancasila? Apa melindungi penista agama sesuai dengan Pancasila?" (falasi mantiq 'tabrir', menganggap kesalahan pemerintah sebagai bukti dari ketidakbersalahan HTI).
Saya bayangkan, kalau Aiman atau Najwa yang jadi host, mereka akan mengajukan pertanyaan penutup: "Jadi, HTI menerima Pancasila sebagai dasar negara?" [meskipun haqqul yakin, jawaban dia pasti muter-muter lagi.]

3. Guntur Romli "saved the day": dia mengajukan argumen yang sangat tajam, berbasis pada web resmi HTI yang mencantumkan bahwa HTI adalah partai politik untuk mendirikan negara khilafah.
Argumen Guntur tepat sasaran: Ismail Yusanto tadi bolak-balik menyatakan bahwa HTI adalah gerakan dakwah, padahal di web disebut HT adalah partai politik. Bila parpol, harusnya HTI tidak menyebut diri ormas. Guntur juga menyebut fakta bahwa ada 20-an negara melarang HT, antara lain Jordan dan Suriah krn mereka telah melakukan upaya kudeta terhadap pemerintah. Juga Guntur mengutip dari web HTI, adanya seruan HTI kepada militer untuk mengambil kekuasaan di Indonesia.
Saya googling, ini dia kalimatnya: "Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyeru militer mengambil alih kekuasaan untuk menegakkan khilafah. “Wahai tentara, wahai polisi, wahai jenderal-jenderal tentara Islam, ini sudah waktunya membela Islam, ambil kekuasaan itu, dan serahkan kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah!” tegas Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib di depan sekitar 3.000 massa aksi mengutuk agresi militer Israel ke Gaza, Ahad (20/7) di Bundaran HI, Jakarta." (HTI Seru Militer Ambil Kekuasaan untuk Tegakkan Khilafah)
Sayang, argumen yang krusial ini lagi-lagi tidak dieksplorasi oleh host (bahkan Karni tak berkomentar apapun). Dia langsung kasih kesempatan ngomong ke Munarman yang langsung komen bahwa Guntur ngomong berbasis ilusi.
Saya pun berhenti nonton. Saya sudah tulis berkali-kali soal peran Hizbut Tahrir di Suriah (termasuk di buku Prahara Suriah dan Salju di Aleppo), yang membuktikan klaim-klaim mereka "kami ini cuma gerakan dakwah" dan "kami anti kekerasan" adalah bohong.
Bisa lihat video ini bagaimana cara Aiman mengejar Ismail Yusanto untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial soal HTI (dan bagaimana cara ngeles Ismail Yusanto). 

Dishare dari Dina Sulaeman


Kontak Kami !

Kritik, Saran, Informasi, Pemasangan Iklan atau Kirim artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email muslimoderat@gmail.com

Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email: