Indonesia Menjadi Negara Ke-21 yang Melarang Hizbut Tahrir

Baca Juga

MusliModerat.net - Akhirnya Pemerintah memutuskan membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Keputusan itu diambil menyusul desakan berbagai elemen masyarakat Indonesia agar pemerintah bersikap tegas terhadap organisasi yang bercita-cita mengganti ideologi Pancasila dengan sistem khilafah tersebut.
Hal ini semakin menambah daftar panjang negara-negara di dunia yang melarang keberadaan Hizbut Tahrir berkembang. Bahkan beberapa diantaranya adalah negara yang meyoritas penduduknya Islam, seperti Arab Saudi, Malaysia, Banglades, Mesir, Turki, Suriah, Libia dan Pakistan. di Negara tetangga Malaysia sejak tahun 2015 bahkan dengan tegas menolak keberadaan Hizbut Tahrir karena dianggapnya sebagai kelompok berbahaya dan menyimpang.
Berikut 20 Negara di Dunia dengan terang-terangan menolak keberadaan Hizbut Tahrir: 
1. Malaysia, Hizbut Tahrir (HT) dilarang berkembang. Pada 17 September 2015 melalui Komite Fatwa Negara Bagian Selangor, Malaysia menyatakan Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok yang menyimpang. Malaysia menegaskan bagi siapapun yang mengikuti gerakan Pro-Khilafah, maka akan menghadapi hukum.
2. Yordania, Yordani merupakan Negara asal berdirinya Hizbut Tahrir (HT), sampai sekarang masih menjadi organisasi HT dengan status terlarang
3. Suriah melarang Hizbut Tahrir (HT)  antara 1998-1999.
4. Turki, Hizbut Tahrir (HT) secara resmi dilarang, namun masih tetap beroperasi. Pada 2009 polisi di Turki menahan sekitar 200 orang karena diduga menjadi anggota Hizbut Tahrir (HT).
5. Libya, pemerintahan di era Muammar Qaddafi menganggap Hizbut Tahrir (HT) sebagai organisasi yang menimbulkan kegelisahan.
6. Arab Saudi, Hizbut Tahrir (HT) dilarang, kritik tajam Hizbut Tahrir (HT) kepada sistem pemerintahan Arab Saudi terus dilontarkan hingga sekaran.
7. Bangladesh melarang Hizbut Tahrir (HT) karena dianggap mengancam kehidupan yang damai, di Negara tersebut Hizbut Tahrir (HT) dilarang semenjak tanggal 22 Oktober 2009
8. Mesir melarang pada 1974, Hizbut Tahrir (HT) dilarang setelah dianggap terlibat aktif dalam upaya kudeta dari sekelompok anggota militer
9. Kazakhstan, Negara ini melarang Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 2005
10. Pakistan melarang Hizbut Tahrir (HT) semenjak tahun 2003
11. Rusia melarang  Hizbut Tahrir (HT) semenjak tahun 1999. Rusia menyebut Hizbut Tahrir (HT) sebagai “Organisasi Kriminal”, dan pada 2003 Rusia menyebut Hizbut Tahrir (HT)  sebagai “Organisasi Teroris”
12. Tajikistan melarang Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 2001
13. Kirigistan melarang Hizbut Tahrir (HT) pada 2004, secara umum keberadaan Hizbut Tahrir (HT) dilarang di negara-negara Asia Tengah kecuali Indonesia.
14. China melarangnya dan menjuluki Hizbut Tahrir (HT) sebagai “teroris”
15. Denmark, larangan kepada Hizbut Tahrir (HT). memandang Hizbut Tahrir (HT) melakukan kegiatannya menolak lembaga demokratis, Hizbut Tahrir (HT) membuatnya beberapa kali bermasalah dengan hukum.
16. Perancis, melarang Hizbut Tahrir (HT) karena sebagai Organisasi Ilegal.
17. Spanyol, pada 2008 Hizbut Tahrir (HT) dianggap organisasi illegal dan pihak berwenang selalu mengawasinya dengan ketat.
18. Jerman melarang Hizbut Tahrir (HT) pada 2006 melalui Mahkamah Agung, Jerman menganggap Hizbut Tahrir (HT) dianggap anti-semit
19. Pada 2007, perdana menteri negara bagian New South Wales-Australia berusaha melarang HT, namun dihalangi oleh Jaksa Agung atas nama demokrasi
20. Tunisia pemerintah Tunisia secara resmi meminta pengadilan militer untuk melarang Hizbut Tahrir (HT),  HT dianggap merusak ketertiban umum.
21. Indonesia, 8 Mei 2017.
Indonesia secara resmi melarang HTI melui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto melalui siaran pers, Senin (08/05/2017). Salah satu alasan pembubaran HTI karena kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. 
Jumpa pers tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan pejabat lainnya.
Berikut isi pernyataan resmi Pemerintah tentang Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) :
1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
4. Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.  
5. Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Jakarta, 8 Mei 2017
Tertanda
Menko Polhukam
Hizbut Tahrir merupakan Gerakan Islam yang berkembang untuk menegakkan Negara Khilafah, mereka menyebut Nasionalisme sebagai faham jahiliah modern yang tidak ada dalilnya. di Indonesia, Hizbut Tahrir dikenal menjadi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). 
HTI gencar melakukan kampanye-kampanye Negara Khilafah. Proyek besar-besaran HTI ini untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan dengan satu kepemimpinan bagi seluruh umat Islam. HT di Indonesia melakukan gerakan-gerakan yang cukup masif, proyek yang dibangun yakni tidak mengakui Negara Indonesia dengan landasan Pancasila. bagi HTI Negara yang benar adalah Negara Khilafah.[serambimata.com]

Kontak Kami !

Kritik, Saran, Informasi, Pemasangan Iklan atau Kirim artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email muslimoderat@gmail.com

Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email: