Hizbut Tahrir Ditolak Negara-Negara Islam, Hanya AS dan Inggris yang Memelihara

MusliModerat.net - Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan negara yang menolak kehadiran organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HIT) bukan baru Indonesia. Sudah ada 20 negara di dunia ini yang menolaknya. Termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.
"Tidak hanya di Indonesia tapi sudah 20 negara. Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim juga telah menolak seperti Turki, Yordania, Malaysia. Ditolak karena mengancam nation stateatau kedaulatan bangsa," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kementerian Polhukam, Jakarta, Jumat (12/5).
Ia menjelaskan saat pemerintah masih terus bekerja untuk persiapan langkah hukum dalam pembubaran HTI. Pembubaran tidak serta-merta dan tiba-tiba tetapi setelah melalui pengawasan, kajian dan masukan dari berbagai masyarakat.
"Kalau dibiarkan akan semakin meluas. Di sisi lain, penolakan terus meningkat. Ini berbahaya. Maka kita harus tegas," ujar Wiranto.
Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat teruatam para elit politik dan tokoh agama agar memahami langkah pemerintah. Apa yang dilakukan bukan karena tidak suka dengan Ormas Islam tetapi ingin menjaga bangsa ini tetap berdiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
"Ini masalah bangsa, masalah kelangsungan kehidupan berbangsa. Pemerintahan Jokowi berkepentingan menjaga ini. Saya selaku Pembina politik, harus menjalankan tanggung jawab ini," tutup Wiranto.
Dia mengaku sejak menjadi Pangdam telah menghadiri acara HTI. Dia hadir karena sebagai pejabat publik dan diundang oleh HTI. Namun kehadirannya bukan berarti setuju kehadiran HTI. Kehadiran untuk melihat apa yang diinginkan, seperti apa gerakannya dan bagaimana perjuangannya. Ternyata perjuangannya ingin mendirikan negara Islam yang lintas negara. Maka tujuan seperti itu sudah tidak sesuai dengan perjuangan bangsa ini.
"Ternyata tidak sejalan dengan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Maka kita harus tegas untuk ambil sikap," tutup Wiranto.

Kiai As’ad: HTI Layak Dibubarkan, Hanya AS dan Inggris yang ‘Pelihara’ Hizbut Tahrir
 KH As’ad Said Ali, Wakil Ketua PBNU periode 2010-2015 menilai   bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memang pantas dibubarkan. Wacana pembubaran kelompok yang ditengarai bernafsu mengganti dasar negara dengan khilafah, ini perlu mendapat dukungan semua pihak.
 ;
Hanya saja, pembubaran HTI harus lepas dari tendensi politik. Wacana pembubaran yang disampaikan MenkoPolhukam Wiranto ini harus berdasarkan niat tulus untuk menjaga Negara Kesatuan Negara Indonesia (NKRI). “Kalau membubarkan harus berdasarkan ketulusan, demi NKRI bukan karena politik,” ujarnya.
Alumnus Fisipol UGM Yogyakarta menjelaskan, di semua negara Islam Hizbut Tahrir tidak mendapatkan tempat, bahkan tidak memiliki izin. Hanya di Amerika dan Inggris Hizbut Tahrir mempunyai izin dan dibiarkan berkembang dengan baik. Mengapa Amerika dan Inggris? Ini yang patut dicermati.
Karena itu, Kiai As’ad punya analisa, keberadaan HTI ini bisa saja menjadi corong negara-negara Barat untuk mengobok-obok negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Keberadaan paham ala Barat yang menjunjung tinggi individualisme dan mengebiri kebersamaan, dan ini merupakan masalah besar yang lebih berbahaya ketimbang terorisme.
Pengaran buku ‘Negara Pancasila’ ini mengungkapkan, dunia internasional sejak era tahun 90-an kacau balau. Sebut saja keberadaan Osama bin Laden yang menjadi momok luar biasa. Pria yang menjadi motor terorisme internasional itu, semua tahu merupakan didikan Amerika dan Arab.
“Memang Al-Qaeda yang bikin bukan Amerika, tapi Osama bin Laden, tapi semua paham Osama itu cetakan Amerika dan Arab, pahamnya wahabi plus Ibnu Taimiyah, kemudian senjatanya dari Amerika diadu melawan Rusia. Pengalaman perangnya 8 tahun, pulang ke negaranya jadilah teroris. Amerika lepas tangan ketika pulang ke negaranya,” terangnya.
Dalam keterangannya Kiai As’ad menjelaskan, sekitar tiga hari lalu didatangi oleh Persatuan Purnawiran TNI Angkatan Darat (PPAD). Mereka bertanya tentang wacana pemerintah membubarkan HTI. Pembubaran HTI ini akan menjadi tanda tanya besar, karena paham radikal lainnya tidak ikut dibubarkan.
Menurutnya, HTI memang pantas dibubarkan di republik ini. Berdasarkan UUD pasal 107, siapapun yang berusaha mengganti Pancasila dengan lainnya dengan cari tertulis, lisan dan visual bisa dikenakan hukum, apalagi sampai menimbulkan kerusuhan. Karena itu, pembubaran HTI tepat, bukan langkah yang salah. “Saya didatangi purnawiran tanya itu (pembubaran HTI), karena mereka ditanyai oleh masyarakat bawah,” ujarnya.
Dengan demikian, masyarakat luas perlu memahami tentang bahaya ancaman terhadap ideologi negara.[muslimoderat]


Kontak Kami !

Kritik, Saran, Informasi, Pemasangan Iklan atau Kirim artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email muslimoderat@gmail.com

Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email: