Teror Spanduk, Mempermainkan Agama dengan Cara yang Biadab

MusliModerat.net - Spanduk berisi larangan menyalati warga yang berbeda pandangan politik berdampak buruk bagi kehidupan beragama dan politik. Pemerintah harus bertindak tegas untuk menertibkan teror spanduk itu.
“Kalau (cara) persuasif, tidak ada gunanya dalam situasi sekarang ini. Aparat harus tegas untuk (segera) menurunkan spanduk itu,” kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif ketika diwawancarai Metro TV, Kamis malam 12 Maret 2017.
Menurut Syafii, penyebaran teror melalui spanduk yang kini banyak beredar di Jakarta itu merupakan cara-cara biadap yang harus segera dihentikan.
Penolakan salat jenazah itu sempat terjadi pada Hindun binti Raisan, 77, di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa 7 Maret, dan pada warga Pondok Pinang, Jakarta Selatan, bernama Siti Rohbaniah, 80, yang wafat pada Rabu 8 Maret.
Jenazah Hindun akhirnya disalatkan di rumah, sedangkan jenazah Siti Rohbaniah disalati setelah keluarga menandatangani surat pernyataan mendukung salah satu calon gubernur yang disodorkan ketua RT setempat.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Said Aqil Siradj mengaku heran dengan seruan itu. “Sampai segitu, masya Allah di Jakarta,” kata Said Aqil saat memberikan sambutan peresmian Universitas Nahdlatul Ulama di Yogyakarta, Jumat 10 Maret 2017..
Direktur Eksekutif Yayasan Paramadina dan Peneliti Senior The Indonesian Institute, Jakarta, Abdulrahim Gazhali, mengatakan dari sisi kehidupan beragama, spanduk itu itu bertentangan dengan perintah agama Islam.
“Spanduk itu menunjukkan cara beragama yang buruk. Tidak baik untuk syiar Islam.”
Sementara itu, sekitar 100 kiai muda NU melalui Forum Bahtsul Masail atau forum diskusi keagamaan memutuskan seorang muslim diperbolehkan memilih pemimpin nonmuslim.
“Terpilihnya nonmuslim di dalam kontestasi politik berdasarkan konstitusi adalah sah,” kata KH Najib Bukhori saat menyampaikan hasil bahtsul masail di Kantor Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jakarta, kemarin.

Dilarang
Pihak kepolisian menyatakan pemasangan spanduk provokatif itu merupakan hal terlarang. Polisi dan Satpol PP akan menurunkan spanduk-spanduk tersebut.
“Sejauh ini kan setiap ada spanduk, kita koordinasi dengan Satpol PP, kita akan turunkan. Sudah ada beberapa yang kita turunkan. Jumlahnya saya enggak hafal. Setiap ada spanduk yang bersifat provokatif, pasti kita turunkan,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono saat dihubungi tadi malam.
Menurut Argo, kehadiran spanduk-spanduk tersebut perlu ditelaah lebih jauh apakah termasuk ke pelanggaran pemilu atau bukan. Ia pun berharap pihak pengurus masjid maupun musala terkait bisa bersikap kooperatif.
“Kalaupun menolak, pokoknya polisi akan menurunkan biar tercipta suasana yang damai di pilkada DKI,” tambahnya.
Komisioner Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Jufri, menegaskan setiap spanduk yang berkaitan dengan pilgub DKI dilarang dipasang pada putaran kedua.
“Setiap spanduk atau alat peraga apa pun, kalau itu terkait pilkada, tidak boleh dipasang di putaran kedua,” ujar Jufri.
Sumber: Metrotvnews


Kontak Kami !

Kritik, Saran, Informasi, Pemasangan Iklan atau Kirim artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email muslimoderat@gmail.com

Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email: