MUI, Produk Orde Baru untuk Menandingi NU dan Muhammadiyah

;

MusliModerat.net - Gempar Kasus Ahok yang beragama kristen, cina lagi dianggap oleh MUI telah berani menistakan Al Qur'an, darimana kesimpulan itu diperoleh, entah tidak ada yang tahu, hanya ada statemen yang keluar dan menyatakan penistaan Agama oleh Ahok titik, tanpa ada argumentasi dan penjelasan.

Tanggal 11 Oktober adalah tanggal diterbitkannya surat Peringatan/Pernyataan/Fatwa atau apa tidak jelas maksud dan kaitannya dengan Islam itu sendiri, namun yang jelas terkait dengan para Ulama masing masing yang memiliki pandangan sendiri menurut keyakinannya.
Kenapa demikian karena memang MUI terdiri dari kumpulan "Ulama Ulama" yang berasal dari Organisasi keagamaan Islam yang kita sendiri juga susah mengingatnya, yang dikenali oleh masyarakat Indonesia ya hanya ada dua Organisasi Islam kemasyarakatan, yaitu Muhammadiyah dan NU.

Jelas Muhammadiyah dan NU adalah Organisasi keagamaan Islam yang bergerak diranah sosial kemasyarakatan, tidak sama sekali menyentuh kehidupan Politik, tidak memiliki jangkauan politik terutama kepada Pemerintah atau Umaro, 
Oleh sebab itu tidak pernah ada kita mengenal Fatwa Ulama dari Muhammadiyah maupun NU yang bernuansa Politik, misal Pilkada, Pemilu dan masalah masalah politik yang lain, NU dan Muhammadiyah akan mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan Ummat Islam serta amal ibadahnya.

Mari kita tinjau kembali mengapa Majelis Ulama eksis dan ada dikancah Politik Nasional, sementara 90 % masyarakat beragama Islam di Indonesia adalah masuk didalam Muhammadiyah dan NU, jadi sederhananya sebenarnya sudah tidak perlu repot dan susah melihatnya, sementara NU dan Muhammadiyah sebagai Organisasi hanyalah memberi Fatwa yang kemudian ditindak lanjuti oleh pengikutnya atau tidak bergantung kepada kepentingan ummatnya itu sendiri.
NU dan Muhammadiyah sekalipun tak memiliki hubungan Organisatoris dengan Ummat nya, mereka terhubung secara idiologis dan ketentuan ibadah saja, tidak ada ketentuan lain yang bisa mempengaruhi Ummat Islam termasuk kehidupan Politiknya.
MUI lahir pada zaman Orde Baru dibawah Suharto yang memerlukan legitimasi kekuasaan Orde Baru, ketika mereka menjalani kehidupan bernegara dan berbangsanya tidak dilegitimasi oleh Pemilu, satu satunya jalan adalah menghimpun seluruh komponen masyarakat yang ada di Indonesia, termasuk Ummat Islam yang meliputi 95% Bangsa Indonesia.
Memperoleh legitimasi politik dari Ummat Islam adalah keharusan mutlak yang mesti diperoleh Pemerintahan Suharto, sebagai legitimasi dukungan rakyat, sehingga masyarakat International akan menerimanya sebagai kenyataan yang ada di Indonesia, walau dengan kondisi kehidupan yang tidak demokratis.

Ketika Suharto mendesain legitimasi Ummat Islam, ternyata yang dihadapi adalah Muhammadiyah yang selalu mendefinisikan kegiatannya hanya di ranah Sosial Kemasyarakatan , kongkritnya hanya bergerak di sekitar Pendidikan, Kesehatan dan kehidupan sosial yang lainnya, Sementara NU menyatakan diri sebagai Organisasi ke Islaman yang non Politik, itulah mengapa Gus Dur mengembalikan NU kepada Khittohnya 1926 waktu itu.
Dua kekuatan legitimasi Ummat Islam, NU dan Muhammadiyah lepas dari legitimasi politik Pemerintahan Orde Baru waktu itu, oleh sebab itulah kemudian Pemerintah Orde Baru berusaha menyusun organisasi yang terlegitimasi Ummat Islam, namun ada didalam kendali Pemerintahan Orde Baru.

Dengan kenyataan ada 5 % Ummat Islam Non Muhammadiyah dan NU, maka di kalangan itulah diperoleh Ormas ormas Islam non NU dan Muhammadiyah, dengan melakukan rekayasa maka didirikanlah MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang hanya berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.
Namun sejatinya hanyalah 5 % saja mereka itu mengayomi Ummat Islam diluar NU dan MUhammadiyah, itulah sebabnya NU dan MUhammadiyah didalam MUI, seharusnya menjadi kekuatan besar didalam MUI, namun demikianlah rekayasa politik Pemerintah Orde Baru dengan memangkas keberadaan NU dan Muhammadiyah dengan memberi tempat setara dan setingkat dengan NU dan Muhammadiyah.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.

Dari MUI inilah Pemerintahan Orde Baru dibawah Suharto memperoleh legitimasi politiknya, dengan menghimpunnya didalam satu organisasi yang hanya bernaung dibawahYayasan, namun dukungan Pemerintah jelas besar, baik secara ekonomi maupun Politik, Pemerintah akan selalu menggunakan MUI sebagai legitimator setiap keputusan yang menyangkut Ummat Islam sesuai dengan maksud dan tujuan Pemerintah waktu itu.

Lengsernya Suharto dan Orde Baru dari tampuk pimpinan nasional digantikan dengan Pemerintahan yang baru, tetap saja MUI masih tetap eksis dan berdiri dan konsisten masih menempati posisi yang diset oleh Orde Baru, sementara legitimasi Politik sudah tidak lagi membutuhkan MUI sebagai legitimator Ummat Islam, karena Situasi Politik Indonesia yang mengganti dengan Legitimasi politik Demokrasi, yang ditentukan oleh partisipasi masyarakat didalam pemilu.
Semakin kealam demokrasi justru MUI semakin kehilangan posisi sebagai legitimator politik Ummat Islam, sehingga banyak sekali terjadi kericuhan yang itimbulkan oleh fatwa dan pernyataan MUI,, sementara Muhammadiyah dan NU lepas dan berdiri semakin eksis sebagai lembaga dakwah sosial kemasyarakatan, tetap ada diposisi jauh dari pergulatan politik, 
MUI yang berisikan Ulama Ulama yang sebenarnya hanya memiliki masa 5 % dari Ummat Islam terus mempertahankan eksistensinya terutama didalam politik, itulah mengapa mereka akan terus berjuang mempertahankan posisi politik warisan Orde Baru, namun justru semakin aneh dan semakin tersingkirkan.
Akhirnya kembali kepada Ulama yang berasal dari kelompok kecil Ummat Islam, yang umumnya bernuansa ekstrim, menjadi barang dagangan yang dianggap mampu mempertahankan posisi politik yang sudah diperolehnya selama ini, ekstrimitas keagamaan menjadi dagangan pokok untuk mengaduk aduk kondisi politik yang ada.
Tumbuhlah kemudian kelompok kelompok Ummat Islam yang memiliki pemahaman tentang kekuasaan sebagai alat mempertahankan keislaman, sehingga muncul ide Negara Islam, dan muncul keinginan menjadi dan membentuk Negara. 

Tentu hal ini akan jelas merusak tatanan NKRI yang sudah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945, dengan didasari oleh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Pengaruh pengaruh perjuangan Ummat Islam dari negara lain menjadikan inspirasi mereka iuntuk terus berjuang mengeksiskan Hukum Hukum Islam didalan Negara NKRI yang berdasar Panca Sila, tentu hal ini adalah ancaman serius yang harus tetap diwaspadai sebagai gerakan politik Ummat Islam tertentu.
NU dan Muhammadiyah adalah Organisasi non Politik yang juga merupakan pendorong dan pendukung lahirnya NKRI 17 Agustus 1945, dari 95% Ummat Isklam Indonesia adalah merupakan Ummat NU dan Muhammadiyah, artinya gerakan mereka tidak memiliki akar kuat didalam Negeri, mereka selalu marginal didalam keghidupakita sehari hari diseluruh Indonesia.
Oleh sebab itu kita kembali kepada Jati Diri Bangsa Indoneia yang kini menapaki kehidupan yang demokratis, melandaskan kehidupan kita kepada Legitimasi politik yang didasari oleh Pemilihan Umum yang langsung, bebas dan Rahasia. 

Dengan NU dan Muhammadiyah, maka kehidupan Bangsa Indonesia dibawah NKRI 17 Agustus 1945 akan tetap aman sentosa, karena 95% Ummat Islam ada dibawah NU dan Muhammadiyah,akan konsisten menjaga keutuhan NKRI 17 Agustus 1945.
Perjuangan 5 % Ummat Islam yang menginginkan Islam menjadi Legitimasi politik dan kekuasaan hanyalah khayalan disiang hari bolong saja, mereka hanyalah alat alat yang tak memiliki kekuatan apapun, selain kekerasan yang ditonjolkannya.
Majelis Ulama Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Orde Baru, sudah selayaknya mesti diakhiri, dan dikembalikan kepada Ummat Islam dalam menjalankan kehidupan sosial kemasyarakatannya dan kehidupan politiknya
Pemerintah tinggal menjauhkannya dari legitimasi Politik Ummat Islam, itu sudah cukup, serta mundurnya MUhammadiyah dan NU dari MUI sudah mengakhiri eksistensi MUI.

Merdeka ! Merdeka ! Merdeka !
Jakarta, 13 Oktober 2016
Zen Muttaqin/kompasiana


Kontak Kami !

Kritik, Saran, Informasi, Pemasangan Iklan atau Kirim artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email muslimoderat@gmail.com

Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email: