NKRI Bersyariah Ditolak Ulama Sepuh NU Sejak Tahun 1936

MusliModerat.net - Sejak kekhalifahan Turki Utsmani diruntuhkan oleh Mustafa Kamal Attaturk pada 1924—menandai berakhirnya sistem pemerintahan Islam dibawah Kholifah yang berpusat di Turki— yang kemudian diikuti penggulingan Syarif Husein—penguasa Hijaz—oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Faishal yang setelah berkuasa mengubah Hijaz menjadi al-Mamlakah al-Arabiyah as-Su’udiyah (Kerajaan Arab Saudi), diberbagai negara yang mayoritas penduduknya muslim termasuk Indonesia marak ditawarkan berbagai sistem politik, seperti sistem demokrasi (mengacu pada Amerika), monarchi (kerajaan) dan Khilafah Islamiyah. Perihal sistem Khilafah Islamiyah pertama kali diperkenalkan tahun 1928 oleh Ikhwanul Muslimin (didirikan oleh Sayyid Qutub dkk) di Palestina dan selanjutnya juga diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir (didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Afghani tahun 1953) juga di Palestina.

Jika Arab memilih sistem kerajaan, maka Indonesia akhirnya memilih sistem Demokrasi Pancasila dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pilihan pada bentuk negara ini sebenarnya lebih dipengaruhi oleh Keputusan Muktamar NU ke-11 Tahun 1936 di Banjarmasin dimana NU lebih memutuskan Darus Salam sebagai bentuk yang cocok bagi Indonesia merdeka. Ini berdasar pertimbangan bahwa—jika Darul Islam yang merupakan referensi pedoman untuk mengokohkan sistem kekholifahan dalam Islam, maka—Darus Salam adalah konsepsi yang menghadirkan semangat toleransi, perdamaian dan keharmonisan dalam spektrum Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi menurut sejarawan, Prof. Ahmad Manshur Surya Negara bahwa “Bhinneka Tunggal Ika” dicetuskan oleh Sunan Kalijaga sewaktu membangun masjid Demak yang sokonya (tiangnya) terbuat dari potongan kertas dan kayu.

Jadi demikianlah, Pancasila, NKRI dan somboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna filosofi yang tidak saja berdasar pada kajian kenegaraan belaka tetapi juga didasarkan pada kaidah2 keagamaan. Itu pulalah makanya—ketika pada sidang konstituante tahun 1958 ada tuntutan dari kelompok Masyumi, Perti dan PSII agar memasukkan Islam dalam amandemen UUD—fraksi NU justru menghendaki kembali ke UUD 1945 yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam bukan formalistik Islam. Dan akhirnya Presiden Soekarno lebih memilih usulan NU sehingga pada 5 Juli 1959 mengeluarkan Dikrit Presiden yang mengembalikan dasar negara pada UUD 1945.

Jika sudah seperti itu masihkah kita tergiur dengan propaganda NKRI Bersyariah? Bukankah logika NKRI Bersyariah adalah NKRI plus Khilafah Islamiyah? Jika ada orang NU mendukung ide itu, bukankah itu pengkhianatan terhadap Keputusan Muktamar NU ke-11 tahun 1936 di Banjarmasin?


Kontak Kami !

Kritik, Saran, Informasi, Pemasangan Iklan atau Kirim artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email muslimoderat@gmail.com

Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email: