MUI Sesalkan Pemblokiran 11 Situs Wahabi Radikal

Baca Juga

MusliModerat.net - Kementerian Komunikasi Informatika (Kominfo) melakukan langkah tegas dengan memblokir beberapa portal diduga hoax. Hasilnya? sebanyak 11 di laman situs Islam Wahabi Radikal  di antara yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah.
Terkait pemblokiran 11 situs IslamWahabi Radikal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan sikap Kominfo. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid mengatakan, pemblokiran situs Islam tersebut tentu mengundang reaksi umat Islam, karena hal ini sangat sensitif.
“Langkah ini bisa menjadi pro-kontra meskipun berdalih memberantas paham radikal dan terorisme. Pasalnya Kominfo sendiri belum memberikan penjelasan terkait batasan pengertian paham radikal yang dimaksud,” jelasnya, Senin 9 Januari 2017.
Zainut mengatakan, seharusnya Kominfo membicarakan hal tersebut sebelum mengambil langkah tegas meskipun telah mendapat masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Zainut menduga pemblokiran situs Islam dilakukan secara sepihak dan hal itu merupakan langkah mundur dalam pembangunan sistem demokrasi di Indonesia. Zainut pun menyinggung posisi hukum di Indonesia. Menurutnya, pemblokiran situs harus melaui proses hukum.
“Karena negara kita adalah berdasar atas hukum. Tidak boleh hanya dengan pendekatan kekuasaan semata,” kata dia
Hal tersebut jelas, menurutnya, melanggar hak asasi manusia tentang jaminan kebebasan dalam berpendapat dan bereskspresi yang sudah jelas dilindungi oleh konstitusi.
“Sepengetahuan kami dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak ada pasal yang memberikan kewenangan kepada Kominfo untuk dapat melakukan pemblokiran terhadap sebuah situs,” tandas Zainut.
Ke depan, MUI meminta Kominfo untuk mengevaluasi kebijakannya dengan membuka ruang dialog sebelum melakukan pemblokiran terhadap situs apa pun. Apalagi, pemblokiran terhadap situs yang bersifat keagamaan.
Sementara itu terkait kritik beberapa pihak atas pemblokiran 11 situs Islam Wahabi Radikal itu, Menkominfo Rudiantara menjelaskan pemblokiran dilakukan hanya atas pertimbangan konten suatu situs, bukan kepada punya siapa.
“Jadi kalau itu dikatakan, bahwa itu hanya berkaitan dengan agama tertentu, enggak,” kata Rudiantara sebagaimana dikutip dari detikcom, Senin, 9 Januari 2017.
“Yang bukan agama Islam juga saya blok. Ada juga yang saya blok. Saya punya buktinya. Intinya bukan masalah agama atau kelompok mana, itu bagi saya nomor berapa. Yang kita pikirkan kontennya,” masih kata dia.
“Selama kontennya bertentangan dengan regulasi, UU, hatespeech, masalah pornografi, child abuse, saya enggak peduli. Dari kelompok manapun, ini masyarakat enggak bisa. Bahwa saya senang kerja sama dengan kelompok manapun, buktinya masyarakat anti hoax itu saya dukung habis-habisan.
“Karena kita ini menyelesaikan permasalahan konten negatif itu selalu dibawa masalah blokir-blokir. Kalau masalah blokir itu terakhir. Itu sebetulnya hilir kalau sungai itu. Inilah harus bekerja sama dengan masyarakat. Semua aktivitas dimulai dari masyarakat. Karena isunya dari masyarakat,” papar menteri panjang lebar.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kominfo di sepanjang 2016 sudah beberapa kali melakukan pemblokiran situs yang dianggap beraroma provokatif dan kebetulan situs-situs tersebut menggunakan nama-nama bernuansa Islam(Wahabi Radikal).
Salah satu yang sempat bikin heboh adalah diblokirnya situs Habibrizieq.com milik Muhammad Rizieq Shihab yang dikenal sebagai pemimpin organisasi Front Pembela Islam (FPI).
Tak berhenti sampai di situ, pemblokiran terhadap situs-situs yang dianggap mengandung konten negatif kembali dilakukan oleh Kominfo. Tercatat ada sebelas situs yang diblokir seperti voa-islam.com, islampos.com, dan lainnya. Namun, beberapa kabarnya masih bisa dibuka.

Kontak Kami !

Kritik, Saran, Informasi, Pemasangan Iklan atau Kirim artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email muslimoderat@gmail.com

Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email: