Selasa, 24 Januari 2017

Meluruskan Pemahaman Habib Rizieq tentang Pancasila Soekarno

Oleh: Syaiful Arif
MusliModerat.net - Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tersangkut kasus penistaan Pancasila karena dianggap menghina rumusan Pancasila proklamator Republik Indonesia (RI), Ir. Soekarno. Dengan membandingkan Pancasila Soekarno dan Pancasila Piagam Jakarta, Rizieq merendahkan model pertama di bawah model kedua. Pemahaman Rizieq ini perlu diluruskan.
Habib Rizieq menyatakan bahwa sila ketuhanan “diletakkan di pantat” oleh Bung Karno. Ini yang berbeda dengan Pancasila Piagam Jakarta yang menempatkan ketuhanan “di kepala”. Belakangan Rizieq berargumen bahwa pernyataannya itu merupakan bagian dari tesisnya di University of Malaya yang bertajuk, Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia (2012).

Objek kritikan Rizieq tentu adalah rumusan awal Bung Karno atas Pancasila yang disampaikannya di Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Rumusan tersebut memang menempatkan nilai ketuhanan sebagai sila kelima, di bawah kesejahteraan rakyat (sila 4), mufakat atau demokrasi (sila 3), internasionalisme atau humanitarianisme (sila 2) dan nasionalisme (sila 1). Dengan demikian, berbeda dengan urutan Pancasila yang diresmikan sebagai dasar negara, Soekarno mengutamakan nasionalisme dan mengakhirkan ketuhanan. Pertanyaannya, apakah dengan demikian, sang penggagas Pancasila ini “mempantatkan” nilai ketuhanan sebagaimana tuduhan Rizieq?
Faisal Ismail dalam Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila (1995) punya analisa menarik tentang gagasan Pancasila Soekarno ini. Menurutnya, Soekarno menetapkan dua macam landasan di dalam Pancasilanya. Pertama, politik. Kedua, etis. Landasan politik adalah sifat dasar Pancasila sebagai dasar negara yang memuat prinsip-prinsip utama politik kenegaraan RI. Landasan politik itu meliputi; nasionalisme, internasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial.

Dengan landasan politik ini, ditegaskan bahwa tugas Indonesia sebagai negara modern ialah menegakkan kebangsaan demi persatuan nasional, berhubungan dengan negara lain secara humanitarian, mempraktikkan demokrasi dan mewujudkan keadilan sosial. Semua landasan politik ini dibasiskan pada etika ketuhanan yang oleh Soekarno disebut sebagai nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia yang sejak awal bersifat religius.
Nicolaus Driyarkara dalam Pancasila dan Religi (1959) juga berusaha memahami penempatan Soekarno atas sila ketuhanan ini. Menurutnya, Soekarno sudah tepat, karena tugas negara memang merujuk pada keempat sila teratas. “Tugas negara bersifat material, mengupayakan kehidupan bangsa yang manusiawi dan demokratis”. Sedangkan ketuhanan, yang merupakan nilai religi, sudah semestinya diurusi lembaga dan umat beragama. Jika negara ikut mengatur agama secara hegemonik, ia justru akan bertentangan dengan demokrasi yang menjadi bagian dari Pancasila.

Meskipun rumusan Pancasila Soekarno kemudian direvisi, terutama oleh kalangan nasionalis-Islam, dengan menomorsatukan ketuhanan; namun Pancasila Soekarno tidak kalah signifikan dengan Pancasila yang telah diresmikan. Mengapa? Karena kondisi objektif bangsa yang membutuhkan persatuan bangsa. Kebutuhan akan persatuan ini begitu dirasakan oleh Soekarno, terutama saat detik-detik perumusan dasar dan bentuk negara, sejak di Sidang BPUPKI hingga PPKI 1945. Benturan yang terasa terjadi antara kaum nasionalis-sekular versus nasionalis-Islam. Kebutuhan akan persatuan juga dilatari oleh perjuangan perlawanan atas kolonialisme yang belum final, sehingga bagi Soekarno, kebangsaan (persatuan nasional) harus menjadi sila pertama dasar negara.

Dalam perkembangannya, Pancasila Soekarno yang murni gagasan filosofis (philosofische grondslag) inipun akhirnya menjadi diskursus politis sejak pembentukan Panitia 9 yang bertugas menetapkan rumusan Pancasila. Dalam konteks inilah, Pancasila Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9 tersebut menjadi kompromi politik dan konsensus nasional antara kubu Islamis dan nasionalis. Hasilnya, ketuhanan diangkat ke nomor satu, sebagai “jalan tengah” antara ekstrim negara Islam dan negara sekular.

Sayangnya yang diidealkan oleh Rizieq adalah ketuhanan Piagam Jakarta berimbuhan kata “dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya”. Ini merupakan langkah mundur karena dua alasan. Pertama, jika hal ini dijadikan sebagai anti-tesa atas pandangan Soekarno, maka Rizieq tidak melihat fakta historis, di mana Soekarno sebagai Ketua Panitia 9 saat itu, sebagai pihak yang membela Pancasila Piagam Jakarta dari keberatan nasionalis-sekular. Berarti pada saat itu, Soekarnopun sepakat dengan “sila ketuhanan bersyariat”, tentu dengan tujuan persatuan bangsa (Ismail, 1995:50).

Kedua, ketika dalam Sidang Konstituante (1959), kaum nasionalis-Islam ingin menghidupkan Piagam Jakarta, Soekarno juga yang meyakinkan bahwa piagam ini akan tetap menjiwai UUD 1945, meskipun tidak dihidupkan kembali. Ini menunjukkan bahwa sebagai tokoh nasionalis, Soekarno berempati pada aspirasi ideologis nasionalis-Islam, karena secara substansial, syariat memang menjiwai nilai ketuhanan, Pancasila dan seluruh batang tubuh UUD 1945.

Ketuhanan Berkeadaban
Dari paparan di atas terpahami bahwa idealisme Rizieq atas Piagam Jakarta sebenarnya a-historis dan tidak sesuai dengan substansi syariat Islam itu sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa ia tidak menauladani kebijaksanaan para nasionalis-Islam yang legowo, meminimalkan ideologinya demi persatuan bangsa. Ia tidak sebijak Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Hasan dan Abdul Wahid Hasyim yang langsung menyetujui sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ganti dari “ketuhanan bersyariat”.
Pada saat bersamaan Rizieq juga tidak memahami konteks penerapan syariat di Indonesia. Sebab berdasarkan metode penerapan hukum, maka penerapan syariat hanya bisa dilakukan atas partikel hukum yang memungkinkan untuk diformalkan. Di negeri ini sudah terjadi formalisasi tersebut misalnya hukum nikah, waris, wakaf, haji dan perbankan syariah. Adapun penerapan syariat sebagai konstitusi (qanun) harus pula mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Jika ia bertentangan dengan maslahat bangsa, ia justru harus dihindari. Dalam konteks inilah Rizieq semestinya belajar kepada gerakan Islam moderat yang telah menegakkan syariat tidak sebagai hukum positif, melainkan etika sosial.
Dalam konteks etika sosial ini, Pancasila Soekarno seharusnya menjadi rujukan bagi semua pihak. Sebab ketika ia menjadikan nasionalisme sebagai sila pertama Pancasila, ia ingin menegakkan nasionalisme humanitarian (sila 2). Yakni nasionalisme non-chauvinistik yang memperjuangkan kemanusiaan secara universal. Paham nasionalisme seperti ini ia dapatkan dari ajaran pemikir sosialis Belanda (Adolf Baars), pendiri Republik China (Dr. Sun Yat Sen) dan bapak kemerdekaan India, Mahatma Ghandi.

Dari sini kemudian terpahami mengapa Soekarno memeras Pancasila menjadi trisila; sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan. Penambahan kata “sosio” menunjukkan dimensi kemanusiaan di dalam nasionalisme dan demokrasi Soekarno. Sebab arti kata ini menegaskan kemanfaatan sosial dari kedua prinsip tersebut. Artinya, baik nasionalisme maupun demokrasi harus mampu memuliakan manusia dalam bentuk kehidupan sosial yang adil dan sejahtera. Hal ini berangkat dari hakikat manusia menurut Pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk sosial bagi sesamanya (homo homini socius).

Oleh karena itu, daripada menyebut ketuhanan Pancasila Soekarno “di pantat”, baiknya Rizieq belajar lagi tentang tujuan syariat (maqashid al-syar’i) yang selaras dengan pandangan Soekarno dan Pancasila, yakni kemanusiaan. Baru dengan cara ini, nilai ketuhanan yang diperjuangkan akan membuahkan ketuhanan yang berkeadaban, berkebudayaan. Jika tidak, jangan-jangan yang diperjuangkan justru bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri!

NB: Ta'dzim kepada Habaib itu Wajib bagi Warga NU, namun mengkritisi pemikiran dan pendapatnya itu boleh.
Advertisement

Advertisement