Rabu, 18 Januari 2017

Fatwa MUI Dimanfaatkan Kelompok Intoleran dan Transnasional

Fatwa MUI Dimanfaatkan Kelompok Intoleran dan Transnasional
Jakarta | MusliModerat.net – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut kelompok transnasional berupaya memengaruhi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tertentu, sehingga memengaruhi negara. Hal itu disampaikan Tito dalam diskusi bertema “Fatwa MUI & Hukum Positif” di Lounge Adhi Pradana STIK/PTIK, Selasa (17/1/2017).
“Kelompok transnasional berupaya memengaruhi MUI dengan mengeluarkan fatwa tertentu, sehingga memengaruhi negara. Kami hormati MUI, tetapi kami juga tidak ingin pihak tertentu memanfaatkan MUI untuk keluarkan fatwa yang mengancam Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Tito.
Tito pun meminta kepada Ketua STIK Irjen Sigit Tri Hardjanto menggelar dialog intelektual untuk memecahkan masalah itu. Tujuannya dalam rangka mengambil masukan dan mencari solusi.
“Lembaga MUI merupakan lembaga penting dalam sistem Indonesia. Ada fatwa yang dikeluarkan seperti sertifikasi halal. Tetapi ini jadi menarik kalau (fatwa) ini punya implikasi luas, seperti Kamtibmas. Berdampak pada politik kita,” kata Tito
Hadir pula sebagai narasumber dalam diskusi tersebut Ketua MUI KH Ma’ruf Amin dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)  Mahfud MD. Acara ini dimoderatori oleh Hermawan Sulistyo.
“Soal dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok misalnya, maka keluarlah pendapat MUI, yang lebih tinggi dari fatwa. Pendapat MUI menyatakan (Ahok) menista agama, Alquran, dan ulama. Ini memiliki implikasi hukum yang sangat luas,” lanjut Tito.
Menurt Kapolri, pendapat tersebut membuat gejolak dan ada yang membentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Atas gerakan ini lalu muncul mobilisasi, lalu opini terbentuk.
“Kemudian muncul fatwa lagi soal penggunaan atribut nonmuslim bagi muslim. Yang akhirnya muncul lagi dampaknya dengan kelompok yang mengawal fatwa atau sosialisasi fatwa. Mulai yang paling lembut dengan mendatangi tempat seperti mal atas nama sosialisasi. Tapi ini menimbulkan keresahan, bahkan ada anggapan intoleransi berkembang,” sambung Tito.
Bahkan ada, tambah Tito, di Solo masyarakat mendatangi kafe, mematahkan hiasan pohon natal, dan pengunjung dipukuli. Beberapa orang ditangkap buntut aksi itu.
“Fatwa soal atribut itu bukan sesuatu yang haram. Tapi belakangan mulai ada dampak. Yang menjadi konsen kita itu kalau menjadi ancaman, terutama soal keagamaan, suku ras itu yang terpenting. Ancaman terhadap keagamaan itu paling penting,” imbuhnya.
Menyikapi dinamika yang berkembang ini menimbulkan pertanyaan dan banyak dibahas para ahli apakah pandangan MUI itu hukum positif atau tidak. Fatwa bagian hukum positif atau tidak. Kalau hukum positif bagaimana, kalau bukan bagaimana.
“Juga siapa yang harus menegakkan? Siapa yang harus sosialisasikan? Ormas yang datang sosialisasi di mal, kita lihat juga ada kegamangan karena grey area bahkan sikapnya beragam dari kepolisian sendiri,” lanjut Tito.
Lebih jauh lagi, fatwa-fatwa MUI ini, yang kemudian berujung dengan aksi 212 yang meski berlangsung dalam situasi aman, tapi membuat naiknya kelompok transnasional. Padahal kelompok transnasional kurang pas dengan kebhinnekaan. ful, net/duta.co
Advertisement

Advertisement