Jumat, 20 Januari 2017

Dicatut, Rais Syuriyah NU Sumenep Madura Tak Merasa Restui Pendirian FPI

Dicatut, Rais Syuriyah NU Sumenep Madura Tak Merasa Restui Pendirian FPI
MusliModerat.net -- Keluarga KH Ahmad Basyir, Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Latee, Guluk-Guluk, Sumenep, memberikan klarifikasi terkait beredarnya cupilkan gambar (screen capture) status Facebook milik Ibrahim Muzammil yang menyebut Kiai Basyir memberi doa dan restu kepada DPW FPI Sumenep.

“Setelah saya matur kepada KH Ahmad Basyir apakah dalam beberapa bulan terakhir ada seseorang yang sowan untuk semacam minta izin, mohon restu atau sambungan doa untuk mendirikan FPI di Sumenep, jawaban beliau sama sekali tidak ingat. Tidak merasa,” tulis Kiai Ainul Yaqin, putra Kiai Basyir di akun Facebook Acing Muhammad Ainul Yaqin, Jumat (20/1).

Apabila ada unsur pengurus Front Pembela Islam (FPI) yang merasa telah sowan kepada Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep itu terkait hal dimaksud tapi merasa disanggah, sebaiknya yang bersangkutan sowan lagi.

“Sebaiknya yang bersangkutan sowan lagi kepada beliau dengan disaksikan keluarga beliau dan pengasuh PP Annuqayah lainnya karena beliau dikaitkan dengan FPI dengan kapasitas beliau sebagai pengasuh PP Annuqayah,” pintanya.

“Hal tersebut menjadi penting agar upaya dakwah yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab setiap muslim, dengan batas kemampuan dan pilihan jalan dakwah yang tidak mesti sama, tidak justru menjadi akar fitnah yg pasti hanya akan memecah belah,” pungkasnya.

Beberapa waktu lalu, beredar spanduk berisi penolakan terhadap Front Pembela Islam (FPI) di Kabupaten Sumenep. Spanduk tersebut tersebar di titik strategis seperti di depan Pasar Anom, di pertigaan Hotel Safari, dan di sejumlah sudut kota.

Dalam spanduk yang disebarkan Kesatuan Aksi Muda Sumenep (Kamus) itu tertulis “FPI Biang Kegaduhan Masyarakat. Tolak FPI di Sumenep!”

Menanggapi beredarnya spanduk penolakan FPI di Jalan Trunojoyo Kecamatan Kota Sumenep, Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumenep, Fajarussalam menyatakan spanduk tersebut tidak berizin. (M Kamil Akhyari/Mahbib/NU Online)