Agar Perekonomian Bangsa Tidak Dikuasai Asing, Ulama Deklarasikan ‘Iqtishadiyah 211’

MusliModerat.net -- Demi kedaulatan (ekonomi) bangsa, penguatan Islam ahlussunnah wal-jamaah, maka, para kiai, habaib, cendekiawan bersatu padu membesut gerakan cerdas ekonomi, ‘Iqtishadiyah 211’.
Gerakan ini dideklarasikan Sabtu (21/1/2017) di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, Pacet, Mojokerto yang diasuh KH Mahfudz Syaubari, MA. Dalam pandangan kiai, umat Islam sekarang ini semakin termarginalkan dalam berbagai aspek, terutama ekonomi. Padahal, kekayaan negeri ini berlimpah ruah. Tetapi kenyataannya, kekayaan itu ludes disedot asing. Belakangan semakin parah, ada kekuatan besar (asing) yang ingin mengeruk habis kekayaan kita.
KH Ma’ruf Amin memberikan apresiasi terhadap gerakan ‘Iqtishadiyah 211’. Menurut Rais Am PBNU ini, pemberdayaan umat harus terus dilakukan, baik secara moral maupun ekonomi. Umat Islam tidak boleh terbelakang.
“Saya setuju dan sangat mendukung. Dengan begitu umat (rakyat) tidak hanya dipandang sebagai beban oleh pemerintah, tetapi, mampu mandiri, bahkan memberikan kontribusi positif demi keutuhan bangsa,” tegas Kiai Ma’ruf kepada insan pers usai acara.
Ditanya soal langkah konkret gerakan ‘Iqtishadiyah 211’, Rais Aam PBNU ini menegaskan, bahwa, konsep detailnya sedang dirumuskan oleh tim perumus. Selain itu, tambah Kiai Ma’ruf, para ulama juga berharap stabilitas politik terjaga dengan baik.
“Ulama berharap bangsa ini utuh, bersatu, saling pengertian, tidak mudah salah paham,” tambahnya.
Hal yang sama disampaikan KH Salahuddin Wahid (Gus Solah). Pengasuh PP Tebuireng Jombang ini, mendukung penuh gerakan ‘Iqtishadiyah 211’ sebagai langkah konkret pemberdayaan ekonomi umat.
“Para kiai, ulama dan habaib saat ini melihat betapa pentingnya membenahi sektor wira usaha di pesantren. Sekarang sedang dirumuskan langkah-langkahnya agar cita-cita itu segera terwujud. Dengan pemberdayaan ekonomi umat, maka, kemajuan bangsa ini akan tertata dengan baik,” jelas Gus Solah.
Ditanya, apakah peserta pertemuan juga membahas soal dinamika politik di negeri ini? Gus Solah tidak mengelak, tetapi, keinginan para ulama adalah terciptanya kondisi yang tenang. Gejolak sekarang sudah cukup, harus disudahi.
“Bahkan Kiai Ma’ruf tadi juga menyampaikan perlunya kondisi masyarakat yang tenang.  Kiai Ma’ruf akan berusaha mencari solusi terkait dinamika yang ada, khususnya yang terjadi di Ormas Islam belakangan ini,” tambah Gus Solah.
“Diakui bahwa kondisi bangsa ini sangat memprihatikan, apalagi dengan pemberitaaan media-media sosial yang sangat tidak bertanggung jawab.
Sebagai umat Islam mari bersama-sama membangun bangsa ini dengan jalan yang selalu diridhoi Allah SWT,” tegas Gus Solah.
Sumber Duta di lokasi mengatakan, bahwa, pertemuan ini sempat membuat sejumlah peserta yang hadir kecele. Mereka mengira akan ada bahasan ‘panas’ soal dinamika politik belakangan ini, terutama terkait Ormas Islam yang sedang menghadapi berbagai tuduhan.
“Ada yang kecewa, dikiranya pertemuan ini membahas isu PKI, serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal, penodaan agama, kriminalisasi sejumlah tokoh Islam. Ternyata tidak. Karena itu, ketika ada yang mencoba mengangkat isu tersebut, langsung diluruskan,” jelas sumber Duta.
Jadi? Ini murni soal pemberdayaan ekonomi pesantren. Tetapi, lanjut sumber itu, akhir dari pemberdayaan ekonomi ini juga bisa menjadi media untuk melawan para pemodal besar yang sekarang menguasai segala-galanya.
“Ekonomi kita sudah dikuasai asing dan aseng. Umat Islam harus bangkit, baik secara moral maupun ekonomi. Kita jangan mau dijajah lagi secara ekonomi. Potensi umat Islam sangat besar, sayang sekali jika tidak dimanfaatkan, Gerakan ‘Iqtishadiyah 211’ ini merupakan bukti bahwa umat Islam bisa besar kalau bersatu padu,” tandasnya.
Masih menurut sumber itu, para ulama sadar, bahwa, saat ini ekonomi masih dikuasai segelintir konglomerat, sehingga perlu adanya upaya pemerataan kesejahteraan, tujuannya agar tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh. Kekuatan ekonomi asing harus dikurangi, karena ini membuat kehormatan bangsa dipertaruhkan.
“Faktanya mereka yang merasa kuat secara modal dan ekonomi bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahan, sehingga kadang pemerintah terkesan kurang pro rakyat kecil. Karena itu umat Islam harus bersatu, jangan terkotak kotak. Dimulai dari hal yang sederhana, insya Allah akan besar dan menjadi tegaknya kedaulatan umat,” tambahnya.
Ia kemudian menyontohkan, bagaimana mungkin ada lembaga peduli pesantren seperti Yayasan Peduli Pesantren (YPP) yang bertujuan memberi suntikan dana untuk kalangan pesantren, tetapi dipimpin seorang non-mulism Hary Tanoesoedibjo dan Bendahara Umum Stien Maria Schouten. Ini ironi.
“Faktanya banyak orang kita (Islam) yang justru tergiur, akhirnya ‘menggelepar’ karena kepincut dengan besarnya uang. Ini harus diatasi, dan tidak mungkin bisa, kalau ekonomi pesantren tidak mandiri,” jelasnya.
KH Mahfudz Syaubari, MA Pengasuh PP Riyadlul Jannah Pacet, Mojokerto yang dikenal sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. (FT/Yusuf)
Sementara KH Mahfudz Syaubari, selaku shohibul bait sekaligus pendiri Forum Peduli Bangsa (FPB) mengatakan, bahwa, pertemuan para ulama ini adalah an sich (semata-mata) untuk pemberdayaan ekonomi dan pendidikan di lingkungan pesantren. Pertemuan ini akan digelar setiap dua atau tiga bulan sekali. Karenanya, harus stiril dari masalah-masalah politik. “Penguatan pendidikan dan ekonomi pesantren, ini sangat penting guna mencetak kader bangsa yang handal,” jelasnya.
Jadi? Ada beberpa point yang dihasilkan, pertama, tugas ulama adalah menyiapkan anak didik dan santri untuk menjadi mutafaqqihin. Secara organisasi membentuk umat yang berwawasan kebangsaan. Melindungi umat dari kesesatan dan kemurtadan, termasuk dari liberalisasi.
Kedua, saat ini umat Islam dan rakyat Indonesia harus bangkit menjaga kedaulatan ekonomi negara RI. Karena ekonomi Indonesia sedang dijajah oleh asing. Dari itu pesantren perlu kerjasama di bidang ekonomi secara profesional.
Ketiga, harus ingat pendiri dan pejuang NKRI adalah tokoh tokoh Islam, sehingga tongkat estafet sudah selayaknya diperankan oleh para santri dan masyarakat pribumi.  Keempat, membentuk harakah (gerakan) ‘Iqtishadiyyah 211’ untuk mendukung kedaulatan ekonomi.
Tak kalah menarik, ketika Habib Shaleh Al-Jufri dalam sambutannya menyebut KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Umum PBNU. Sambutan Habib Shaleh ini kemudian dimaknai hadirin sebagai duet baru Kiai Ma’ruf dengan Gus Solah dalam pemberdayaan umat.
Menurut Habib Shaleh, bahwa bangsa ini didirikan oleh para pejuang ulama, kiai dan para suhada lainnya. Kita sekarang mendapatkan tongkat estafet untuk meneruskan perjuangan itu.
“Kegiatan yang digagas Forum Peduli Bangsa ini merupakan kebangkitan kedua para ulama, kiai, habaib, kalangan profesional dan cendikiawan untuk menyelamatkan bangsa yang sudah dikuasi hampir separuhnya oleh pihak asing,” katanya.
“Mudah-mudahan kita mendapatkan kesepakatan untuk menyatukan visi dan misi, karena musuh sudah bergerak dulu, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Saya berharap kesepakatan ini dapat menjadi langkah konkret melawan pihak-pihak yang akan ingin menghancurkan umat Islam yang pada akhirnya hancurlah bangsa dan negara Indonesia ini,” tambahnya.
Sementara, Prof Imam Suprayogo, juga salah seorang pendiri  FPB mengatakan, bahwa, kegiatan ini sesungguhnya adalah kegiatan rutin dari berbagai kiai dan cendiakawan. Forumnya tidak normal hanya sebagai ajang silahturahmi dan berbagi ilmu atau pendapat.
“Para ulama melihat betapa pentingnya membangun spiritual bangsa yang beradab, bukan malah merusak dengan mengadu domba sesama rakyat. Kita tidak boleh lupa bangsa ini dulu didirikan oleh para pejuang suhada, kita bukan mengkritik pemerintah tetapi memberikan masukan agar bangsa ini tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945,” katanya.
Hadir dalam acara ini, Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin, KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) Pengasuh PP Tebuireng Jombang, KH Sholeh Qosim (Sepanjang) KH Abdullah Munif (PP Langitan), KH Bashori Alwi (Pesantren Ilmu Al-Quran  Singasari, Malang), Habib Shaleh Al-Jufri (Ponpes Darul Mustofa, Solo),  Marzuki Alie (mantan Ketua DPR RI), Prof Mohammad Nuh (mantan Mendiknas), Prof Ahmad Zahro (Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Indonesia) dan sejumlah pengasuh pondok pesantren di Jawa maupun luar Jawa. (muh, suf/duta.co./ed)


Kontak Kami !

Kritik, Saran, Informasi, Pemasangan Iklan atau Kirim artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email muslimoderat@gmail.com

Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email: