NU Pasca-Peristiwa Aksi 212

NU Pasca-Peristiwa Aksi 212
Oleh Fatih Maftuh

MusliModerat.net - 212—sebutan aksi super damai Jumat, 2 Desember 2016 di kawasan Monas Jakarta—konon mencengangkan dunia. Aksi massa yang biasanya dalam hitungan puluhan ribu orang, 212 memobilisasi ratusan ribu. Aksi massa besar yang biasanya dibumbui praktek rusuh, 212 berlangsung sangat damai. Aksi massa akbar yang biasanya menyisakan sampah dan pengrusakan taman, 212 berakhir dengan kesan bersih dan rapih. 212 banjir pujian publik. Ingat sambutan dan pekik takbir Presiden Joko Widodo usai Jumatan bersama jamaah Aksi?

Masih misteri bagaimana 212 bisa terorganisasi. Adakah karena FPI Habib Rizieq? Selama ini pengerahan massa FPI dalam berbagai momen hanya bergerombol dan terkenal anarkis atas nama nahi munkar. Adakah karena isu penistaan agama? Bukan kali ini saja isu penistaan kitab suci mengemuka. Adakah karena semangat khilafah? Dalam urusan ancaman atas NKRI, Polri dan TNI tidak mungkin mentoleransi. Adakah karena sentimen Wahabi? Aliran ini tidak lazim dengan demo dan festival shalawatan. Adakah karena kepentingan Pilkada DKI? Massa 212 melibatkan peserta dari berbagai daerah yang tidak ada hubungannya dengan DKI. Demikian misteri sehingga 212 diglorifikasi sebagai gerakan suci atas nama Tuhan. Konsekuensinya, upaya  merasionalisasikan 212 atau apatis dengan 212 --apalagi mengkritisinya--  menjadi sasaran buli. 

Adalah Nahdlatul Ulama (NU) korbannya. NU dibuli habis di medsos. Seabrek sebutan negatif menyasar para tokoh dan pengurus NU. Resonansi Islam Nusantara yang menjadi trade-mark NU bagai tenggelam dalam kubangan hina versus Islam militan. Aktivis NU merasa kewalahan dengan arus cacian dan olok-olok. Bahkan tidak sedikit di antara Nahdliyin sendiri pun termakan dan larut dalam tradisi buli --melupakan martabat kiai. 

Jamiyyah NU memang tidak mendorong warganya untuk ikut dalam 212. PBNU melalui Lembaga Bahtsul Masailnya mengeluarkan simpulan tidak sah bershalat jumat di jalan umum. Salah seorang tokohnya men-tweet kalau rencana shalat di sepanjang jalan MH Thamrin itu bid'ah besar. Alih-alih ikut 212, pesantren-pesantren Nahdliyin seperti Lirboyo, Tebuireng, Langitan, Sarang, Lasem, Kajen, dan Babakan Ciwaringin lebih asyik mengaji sebagaimana kesehariannya.

212 sudah berlalu. Apa akan ada aksi serupa atau aksi lanjutan ke depan? Belum ada berita resmi. Bagaimana dengan NU? Apa akan ada reposisi sebagai adjustment atas dampak 212? Ataukah NU akan terpolarisasi antara NU Rais Am dan NU Ketua Umum? Ataukah NU akan semakin mengkristal dalam watak kebangsaannya? Sambil menuggu perkembangan apa yang akan terjadi dengan NU paska 212, beberapa catatan kecil berikut mungkin bisa diperhatikan.

Tradisi konflik dalam sejarah NU sudah menjadi watak. Pernyataan ini jangan buru-buru diterima. Ada catatannya, yakni bahwa konflik dalam tradisi NU bukanlah pertengkaran atau perseteruan, tetapi lebih pada perbedaan pendekatan dalam merespons permasalahan. Sebabnya sederhana, yakni adanya independensi pada setiap kiai, karena satu sama lain tidak ada pretensi saling menguasai. Bukankah jamiyyah bertugas untuk menyatukan? Memang. Tetapi dalam NU, persatuan tidak menafikan kemandirian dan perbedaan. Fenomena inilah yang sering dipahami di permukaan sebagai konflik.

Tidak dipungkiri NU lekat dengan kultur Jawa-santri. Ciri menonjol kultur ini adalah respek terhadap habaib di satu sisi dan respek terhadap budaya lokal di sisi lain. Apa yang diminta dan diperintah Habaib hampir pasti dijalankan. Namun dalam keseharian Nahdliyin berbaur dengan kehidupan masyarakat sebagaimana adanya. Para kiai bersedia menemani kalangan yang minimalis dalam beragama. Tidak heran jika simbol kekiyaian tidak selalu identik dengan nuansa Arab. Santrinisasi yang dilakukan kiai lebih bersifat substantif sehingga terkesan membela budaya lokal dari pada budaya Arab.                        

Corak pemikiran keagamaan di kalangan NU sederhananya bergerak antara fiqh dan tasawwuf. Interaksi antara dua pendekatan yang menonjol ini membuat produk pemikiran NU tegas tetapi lentur. Tegas dalam kedudukan hukumnya, tetapi lentur dalam proses penerapannya. Dalam banyak kasus, kesan lentur lebih dominan sehingga dianggap plin-plan oleh kalangan yang ketat dengan syariah. Walaupun, dalam kenyataannya, kelenturan itu justru menguntungkan kepentingan orang banyak. 

Pola politik NU lebih menekankan komitmen kebangsaan. Ini berbeda dengan pola politik Islam-puritan yang bersikeras menerapkàn syariah sebagaimana dipahaminya. Bagi kelompok ini, sebuah negara-bangsa harus tunduk pada formalitas Islam. Sementara bagi NU, Pancasila adalah asas final NKRI. Menjalankan Pancasila adalah menjalankan Islam. Walau bernama Pancasila, ideologi negara ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana diperjuangkan para kiai yang ikut menyusun konstitusi negara ini. Sebaliknya, menjalankan apa yang disebut syariat Islam dengan menentang Pancasila, akan membahayakan NKRI dan pada gilirannya merugikan perjuangan Islam yang sebenarnya. Dengan Pancasila, hubungan Islam dan negara dipandang sudah selesai. Posisi ini bukan tanpa argumen al-Quran dan al-Hadits sebagaimana lazimnya para kiai berfikir dan bertindak.

Demikian total komitmen NU terhadap Pancasila dan NKRI sehingga siapa saja yang menyelewengkan atau berusaha memecah belahnya, akan dilawan habis. Dalam sejarah, NU tidak ragu berjihad untuk mengusir penjajah yang melanggar kedaulatan NKRI. Sejarah juga mencatat kegigihan relawan Nahdliyin dalam mengganyang PKI yang mempreteli Pancasila. Begitupun NU tidak mentoleransi gerakan pendirian Negara Islam yang akan menggantikan NKRI. NU sangat sadar mana gerakan Islam sebagai sebuah dakwah amar makruf nahi munkar dan mana gerakan Islam sebagai alat pemburu kepentingan. 

Gerakan politik Islam dimungkinkan muncul dalam alam demokrasi. Bahkan tidak jarang resonansinya mencuat begitu kuat dan memukau. Kalangan a-historis mudah termakan dan larut begitu saja dalam jargon-jargon kitab suci yang diusung politik Islam ini.  Dalam waktu bersamaan, gerakan kebangsaan berbasis budaya lokal tidak jarang menunjukan posisi alergi terhadap peran agama. Arti dan peran ajaran agama direduksi dan bahkan cenderung dinafikan. Kekuatan moral agama pun cenderung terabaikan alias dijauhkan dari Pancasila. Dua arus dan pola politik ekstrem ini akan terus bertarung dan seringkali mempertaruhkan keberlangsungan NKRI. Adalah NU—dari kalangan Islam—yang mengambil posisi penyeimbang dan pemersatu, konsisten dengan Pancasila dan setia dengan NKRI.

Dinamika dan konstalasi politik terus bergerak. Kehadiran NU sangat vital dan menjadi target perhatian semua faksi. Dengan pengalamannya yang panjang dan pola keberagamaannya yang istiqamah dan toleran, NU harus semakin cerdas dan berani. Penetrasi politik Islam belakangan sangat tinggi sebagai reaksi atas kekuatan politik kebangsaan yang mendominasi berbagai lini pemerintahan. Sangat mungkin muncul reaksi balik yang menekan politik Islam pada gilirannya. Pertarungan boleh jadi akan terus memanas, tetapi politik adiluhung NU harus terus hidup dan menjadi pemersatu semua elemen bangsa. Tidak dalam posisi terjepit, melainkan dalam posisi terdepan untuk mengawal Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI. Wallahu a'lam bish-shawab.[NU Online]

Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon.


Kontak Kami !

Kritik, Saran, Informasi, Pemasangan Iklan atau Kirim artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email muslimoderat@gmail.com

Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email: