Gus Mus, Kiai Yang Selalu Menolak Jabatan

Oleh : Muhammad Faishol
MusliModerat.net - Menjadi pimpinan tertinggi sebuah lembaga atau organisasi mungkin menjadi impian dari sebagian besar umat manusia di dunia ini. Apalagi organisasi ‘sekelas’ Nahdlatul Ulama, lah wong orang yang bukan Nahdliyin saja selalu ingin mencicipi ‘kue’ di NU kok. Apalagi orang asli NU sendiri, lebih-lebih yang merasa paling ‘berhak’ menguasasi NU, pasti rebutan. Hal ini juga pernah di alami oleh KH Musthofa Bisri atau biasa dikenal dengan nama Gus Mus.

Begini ceritanya, tatkala prosesi Muktamar NU ke-30 di Lirboyo dan Muktamar ke-31 di Donohudan, banyak kiai dan tokoh ramai berkehendak ingin mencalonkan Gus Mus menjadi Ketua Tanfidziah PBNU kala itu. Gus Mus pun mulai tergoda sambil berkata, wah bila aku turuti kehendak mereka dan saya benar-benar menjadi ketua umum, bagaimana ya rasanya menjadi pemimpin berjuta umat? Saya bisa mengendalikan banyak orang. Pikiran-pikiran saya dapat disalurkan melalui program dan kegiatan organisasi. Saya bisa ini, bisa itu, ucapnya.

Namun anehnya, setiap kali pikiran ‘busuk’ itu muncul, ia selalu ingat dengan dhawuh Abahnya KH Bisri Musthofa yang sering disampaikan kepada anak-anak dan keluarganya. ”Maa halaka umru-un ‘arafa qadrahu”  (Tak akan rusak orang yang tahu batas kemampuannya). Rupanya, pesan ini sangat membekas di hati Gus Mus, sehingga dia berani menolak posisi bergensi dan prestise segabai Ketua Tanfidziah PBNU tahun 1999 di Lirboyo waktu itu.

Beda lagi ketika Muktamar NU di Donohudan,  sudah menjadi rahasia umum bahwa Muktamar saat itu adalah ‘pertarungan’ antara kubu Gus Dur dan KH Hasyim Muzadi. Ingat! kata ‘pertarungan’ ini jangan di artikan dengan konteks organisasi lain loh ya. Namun, penulis memberi kebebasan pembaca untuk menafsirkannya masing-masing. Secara kasatmata, dalam Muktamar ini Gus Dur didukung oleh sebagian ulama NU yang tergolong dalam barisan kultural dan Hasyim didukung oleh ulama serta para cendikiawan NU dalam barisan struktural. Kedua kubu memiliki pendukung yang kuat dan fanatik.

Pada saat itu, karena di anggap paling kompeten dan memiliki pengaruh, Gus Dur dengan dukungan Almaghfurlah KH Abdullah Faqih Langitan ingin mencalonkan Gus Mus sebagai ketua umum, tak pelak, komposisi ini sangat menguntungkan jika dilihat peta kekuatannya. Gus Mus yang pada saat itu sudah memiliki peluang besar untuk terpilih, tapi beberapa saat sebelum prosesi Muktamar, Gus Mus menyatakan sikap untuk mundur dari pencalonan. Ketika ditanya banyak kalangan, kenapa gus kok mengundurkan diri? Dengan entengnya Gus Mus menjawab, ”Tidak boleh sama ibu. Apapun yang diperintah sama ibu, tidak akan saya pikirk ulang, kudu manut,” ujarnya. Bahkan, tatkala disuruh untuk istikhoroh dulu, Gus Mus kembali menjawab,”Selama masih ada ibu, biar ibu saja yang istikhoroh, saya tidak mau istikhoroh sendiri.,” tambah Mutasyar PBNU ini. Alhasil sudah dua kali Gus Mus menolak tawaran jadi ketua tanfidziah PBNU.

Kemudian, mungkin masih ingat di benak kita, saat Muktamar NU ke-33 di Jombang, Gus Mus lagi-lagi menolak tawaran menjadi ketua, tidak tanggung-tanggung, yang dia tolak bukan lagi jabatan Ketua Tanfidziah tetapi Rois Am. Ibarat di pesantren, Ketua Tanfidziah itu hanya sekedar lurah pondok, sedangkan Rois Am adalah pengasuh. Tentu jabatan Rois Am jauh lebih prestise. Tapi dengan alasan ‘tidak mampu’, Gus Mus malah menulis surat terbuka kepada Panitia Muktamar NU yang berisi pernyataan tak bersedia menjabat posisi paling tinggi dan paling strategis dalam organisasi yang menaungi jutaan orang itu. Padahal kali ini keadaannya tentu berbeda dengan dua Muktamar sebelumnya, yang mana, Gus Mus masih sebagai ‘calon’, sedangkan pada Muktamar ke-33 itu Gus Mus sudah ditetapkan sebagai Rois Am oleh sembilan orang kiai sepuh yang sangat disegani di lingkungan NU.

Setelah ditelusuri, ternyata bukan hanya di lingkungan NU Gus Mus melakukan hal tersebut, Jika tidak merasa cocok berada di suatu lembaga, dia dengan elegan menarik diri. Misalnya, kendati pernah tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah tahun 1987-1992 dan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini tidak pernah mau dicalonkan untuk menjabat kembali di kedua lembaga tersebut.
Demikian pula dalam Pemilu Legislatif 2004, meski namanya sudah ditetapkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Tengah, ia lalu memilih mengundurkan diri sebelum pemilihan itu sendiri digelar. Ia merasa dirinya bukan orang yang tepat untuk memasuki bidang pemerintahan. Ia merasa, dengan menjadi wakil rakyat, ternyata apa yang diberikannya tidak sebanding dengan yang diberikan oleh rakyat.

Dengan berbagai penolakan itu, tidak heran jika KH Ahmad Muzammil pernah menulis bahwa Gus Mus adalah sosok Sulthonul Ulama di era ini. Dalam tulisannya, Kiai Muzammil mengungkapkan bahwa setiap zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri, sehingga ketokohan seseorang sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menghadapinya. Tantangan pada masa Izzuddin bin Abdissalam, Imam Ghazali, Imam Syafi'i tidak sama dengan yang sekarang kita hadapi. Sehingga tidak bisa tokoh pada suatu kurun dan tempat kita figurkan pada kurun dan tempat yang berbeda.

Kiai Muzammil juga menyuruh kita untuk berpikir dan merenung, di zaman ini jangankan untuk menjadi Rais Am PBNU, untuk menjadi pimpinan tingkat kabupaten, bahkan kecamatan saja, ada sekian banyak orang yang ngaku ulama yang rebutan, bahkan menghalalkan segala cara untuk menggapainya. Menjadi Rais Am itu sangat bergengsi dan menjadi impian banyak orang yang merasa mampu dan pantas. Maka bagi Kiai Muzammil mau disebut apalagi kalau bukan Sulthanul Ulama. Sikap seperti ini tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang yang benar-benar dekat dengan Gusti Allah, kuat keyakinan, dalam ilmunya dan benar-benar mengerti dunia dan akhirat.

Banyak orang yang berilmu tinggi tapi belum manusia atau baru menjadi manusia. Coba lihat kehidupan Gus Mus, aksesnya sudah tingkat internasional, tapi rumahnya sederhana, mobilnya hanyalah innova. Banyak orang yang ngaku ulama, aksesnya belum 1/4-nya beliau, tapi rumahnya megah, mobilnya mewah dan banyak, di tengah-tengah ummat Islam yang masih miskin dan melarat. Gus Mus pernah punya ipar menteri agama, tapi tidak pernah memanfaatkannya untuk kemegahan pondoknya. Sementara itu banyak kiai yang setiap saat mencari celah untuk bisa dekat pejabat dengan dalih membesarkan pondoknya.

Saat ini banyak kiai atau ngaku ulama yang terjebak, alasannya membesarkan pondok, meningkatkan pelayanan kepada santri, lalu terlibat praktik-praktik kotor bekerjasama dengan para koruptor atau berbagi keuntungan dengan sistem prosentase. Gus Mus juga bisa, tapi menjauhinya. Lalu mau disebut apalagi kalau bukan sebagai Sulthanul Ulama zaman ini.

Sebutan sebagai Sulthonul Ulama biarlah Kiai Muzammil yang meyakini, penulis tentu tidak makomnya untuk menilai hal tersebut. Namun, kesederhanaan Gus Mus tentunya telah memberi warna baru pada peta perjalanan kehidupan sosial dan politik para ulama Indonesia di zaman ini. (Muhammad Faishol)




Kontak Kami !

Kritik, Saran, Informasi, Pemasangan Iklan atau Kirim artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email muslimoderat@gmail.com

Dapatkan Berita Terbaru MusliModerat via Email: